MUARA TEWEH, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Menindak lanjuti keluhan sejumlah petani terkait persoalan pupuk bersubsidi hingga distribusi, membuat pihak DPRD Barito Utara dalam hal ini Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Pemkab Barito Utara di ruang rapat gedung DPRD setempat, Selasa (16/5/2023).
Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Karianto Saman mengatakan, RDP ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat khususnya kalangan petani yang disampaikan langsung beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja ke beberapa Desa.
Saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu itu, masyarakat petani mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga menyebabkan para petani kekurangan pupuk.
“Sementara dari beberapa desa yang dikunjungi rata-rata semuanya mengeluhkan pendistribusi pupuk di wilayah Barito Utara. Selama ini sesuai fakta di lapangan masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” terangnya.
Menurutnya, dinas terkait harus mencarikan solusi terbaik terkait masalah pupuk bersubsidi agar dapat disalurkan secara maksimal dan tidak ada lagi kekurangan pupuk yang dirasakan para petani.
Dinas Pertanian diharapkan memiliki data akurat jumlah desa yang memiliki kelompok tani agar saat setiap program dari pemerintah khususnya pupuk bersubsidi tepat sasaran, sehingga tidak merugikan para petani.
“Seperti contohnya, pada pupuk bersubsidi saat ini yang menjadi kendala bagi dinas sendiri ,” tegas Karianto dari politisi PDI-Perjuangan itu.
Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Karianto Saman ini menambahkan, kesimpulan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian menghasilkan kesepakatan 2 point. Pertama, DPRD Barut meminta kepada Dinas Pertanian untuk segera melakukan Pembaharuan Data Base Kelompok Tani. Kedua, penguatan Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pendampingan penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan (TDK) dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
Ia mengharapkan, 2 point kesimpulan hasil RDP ini agar dapat dilaksanakan Dinas Pertanian sehingga bisa meningkatkan hasil panen para petani maupun kelompok tani di Barito Utara.
Terpisah, Sementara Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, Sugeng menjelaskan, persoalan pupuk menjadi hal yang urgent dan menjadi kebutuhan utama bagi para petani, namun kendalanya para kelompok tani di Barito Utara belum terdaftar pada Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sehingga kuota pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan petani belum bisa terserap.
“Petani maupun kelompok tani belum terdaftar secara online, dikarenakan kesalahan pengisian di formulir pendaftaran e-RDKK, diantaranya disebab petani tidak memiliki NIK E-KTP di nama Ibu atau Ayah, termasuk alamat, luas lahan, harus sesuai dengan data yang ada,” beber Sugeng.
Kadis Pertanian menambahkan, sampai saat ini pendaftaran e-RDKK diperpanjang, sehingga kita bisa mendampingi petani maupun kelompok tani saat melakukan pendaftaran pada sistem online tentunya.
Jadi berdasarkan hasil RDP kemarin, langsung ditindak lanjuti melalui PPL di lapangan agar mendata setiap petani di Barito Utara untuk diverifikasi ulang, sehingga Dinas Pertanian memiliki data secara e-RDKK.
“Untuk petani yang sudah terdaftar di sistem e-RDKK, namun tidak aktif atau terblokir apalagi tidak memiliki kartu petani sama sekali, maka tidak dapat menebus pupuk bersubsidi yang ada,” terangnya.
Sugeng menuturkan, untuk penggunaan pupuk bersubsidi juga dibatasi, yang sebelumnya pupuk bersubsidi digunakan untuk kebutuhan 70 komoditi, saat ini hanya bisa digunakan pada 9 komoditi seperti padi, jagung, cabai, kopi, kakao (coklat), kedelai, bawang merah, bawang putih, dan tebu saja.
“Agar tidak salah kaprah, untuk petani komoditi sawit tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Padahal ditempat kita paling banyak petani sawit, jadi penggunaan pupuk bersubsidi hanya bisa untuk 9 komoditi, selain itu tidak bisa lagi,” ucapnya.
