SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Legislator DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun ST mempertanyakan keberadaan hutan tanam rakyat (HTR) di Kabupaten Kotim kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Daerah setempat. Diketahui HTR sampai saat ini masyarakat juga belum diketahui dimana lokasinya, sementara dari data yang ada di Kotim, ada bebarapa izin yang sudah diterbitkan untuk […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kalangan DPRD Kabupaten Kotawaringin timur (Kotim) mengharapkan adanya perlindungan dan pengakuan terhadap kawasan hutan adat di wilayah setempat. Hal ini supaya hutan adat tetap terjaga dan lestari. ”Saya minta adanya pengakuan dari pemerintah daerah dan perlu adanya penetapan. Dengan langkah ini kita punya kekuatan untuk menjaga dan melindungi hutan kita dari pihak […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan agar memperhatikan drainase saat mendirikan bangunan. Baik itu rumah pribadi, rumah toko (ruko), rumah makan dan lainnya. Anggota DPRD Kotim Bunyamin menegaskan setiap bangunan supaya diberikan ruang dan jarak tempat aliran air sehingga tidak menganggu. Masalah drainase tidak dikesampingkan sebagai upaya mendukung lingkungan hidup yang nyaman. […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Seruyantara mengingatkan para Kepala Desa (Kades) di kabupaten setempat agar memiliki komitmen untuk membangun desanya masing-masing. Dengan dana desa yang begitu besar, seharusnya desa sudah mulai mandiri untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di dalam desa sendiri. “Setidaknya dapat mengatasi beberapa tantangan. Pertama dalam hal percepatan pembangunan […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah melalui intansi terkait supaya lebih meningkatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang datang ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pasalnya selama ini beberapa perusahan swasta di perkebunan kelapa sawit juga banyak WNA yang datang dan bekerja. “Pihak terkait terutama Imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang datang ke Kotim […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim M Abadi meminta pihak terkait, terutama Bea Cukai untuk mengawasi peredaran rokok illegal di wilayah setempat. Dimana rokok ilegal dinilai merugikan banyak pihak, terutama bagi daerah. “Rokok ilegal menjadi penyebab kerugian pendapatan negara dan menghambat berkembangnya industri rokok nasional. Selain itu masyarakat pun terancam dengan efek buruk […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kaum perempuan di Kabupaten Kotawarongin Timur (Kotim) diharapkan tidak perlu ragu dalam memutuskan untuk berpolitik. Masyarakat harus mendukung perempuan yang memutuskan maju ke politik. Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson menyampaikan, gerakan perempuan sudah menjadi bagian penting sejak zaman kemerdekaan. Hal itu menjadi warna emansipasi dalam semangat demokrasi. “Saya berharap kepada kaum muda, […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Legislator Kotawaringin Timur (Kotim) H Hairis Salamad mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan ikut bepolitik. Karena sesuai aturan ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. “ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kesadaran masyarakat di Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengenai gas elpiji 3 kilogram subsidi dinilai kurang. Terbukti masih banyaknya masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi masih menggunakan gas bersubsidi tersebut. “Saya harap adanya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat mampu memiliki tabung gas elpiji 3 kg ini. Aturan sudah ada, namun, namanya juga […]Read More
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama terkait realisasi anggaran daerah. Seperti terlambatnya pembayaran hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti tenaga kesehatan, pendidikan, kepala desa dan perangkat serta tunjangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia saat rapat bersama dengan […]Read More