SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir mendorong agar Pemerintah daerah setempat melakukan inventarisasi terhadap aset berupa jalan yang digunakan untuk kepentingan usaha perkebunan.
“Hal ini penting untuk perencanaan dan pemanfaatan jalan itu kedepannya,” kata Abdul Kadir, (29/3/2022).
Bahkan juga untuk pembangunan jalan itu bisa dilakukan melalui pihak ketiga yang memanfaatkannya. “Kami mendorong agar Pemkab menginvetarisasi jalan jalan kewenangan pemerintah daerah yang digunakan oleh perusaahan swasta terutama pihak perkebunan kelapa sawit hal ini dilakukan dalam ramgka mendata aset daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga,” lanjut Abdul Kadir.
Politikus Golkar ini menyebutkan, pihaknya tidak lantas melarang pemanfaatan jalan itu untuk usaha perkebunan, namun alangkah baiknya pemerintah daerah punya data valid dimana saja akses jalan yang digunakan tersebut. Sembari juga melihat ada ketentuan dan peraturan lain yang memerintahkan pihska pengusaha untuk segera mempersiapkan pembangunan jalan khusus.
“Ketika nanti muncul kebijakan seluruh perusahaan wajib jalan khusus maka dari itu kita tidak salah mulai menyiapkan dari sekarang,” tuturnya.
Sisi positifnya, kata Kadir jalan yang dimanfaatkan dan dilalui oleh investasi ini sebagian dipelihara dengan baik sehingga masyarakatpun bisa melintas dan menggunakannya dengan baik. Selain itu juga pemeliharaan dan peningkatan jalan itu tidak menyedot dari APBD Kotim.
“Semuanya ada sisi positif dan negatifnya, tetapi tidak salah jika sekarang semuanya harus didata dulu misalnya di Cempaga , Cempaga Hulu , Seranau Baamang sudah kami cek dan ada komitmen perusahaan untuk memelihara dan membangun untuk peningkatan jalan itu sendiri,” lanjutnya.
Dia tidak ingin, jalan desa dan lain sebagainya hanya bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha tanpa ada pemeliharaan dan juga rencana untuk peningkatan jalan itu sendiri. “Karena juga ada banyak aspirasi masyarakat meminta jalan mereka diaspal, tetapi dilain sisi disitu ada kegiatan investasi juga yang turut memanfaatkan jalan itu, nah kondisi demikian perlu pembicaraan dengan pengusaha itu sendiri untuk bagaimana tidnaklanjut penanganan jalan tersebut,” pungkasnya.
