BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro bincang santai bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman disela acara program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!” di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta. (foto/Dok BPJS Ketenagakerjaan)

JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan dukungannya terhadap inisiatif kolaboratif antara Grab Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam menghadirkan alternatif kesempatan berusaha dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!”.

Kegiatan yang digelar di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, ini membuka ruang bagi ribuan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital sebagai Mitra Pengemudi maupun Mitra Merchant.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa transformasi ketenagakerjaan digital membawa peluang besar sekaligus risiko bagi para pekerja informal.

“Mitra digital menghadapi risiko kerja yang nyata, mulai dari kecelakaan hingga ketidakpastian di hari tua. Dalam kerja sama ini, mitra yang bergabung akan mendapatkan perlindungan jaminan kerja, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan satu bulan bebas iuran dari Grab. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kerja yang layak dan terlindungi,” ujar Pramudya.

Hingga Mei 2025, tercatat belasan ribu mitra Grab telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Grab, sudah 34 mitra menerima manfaat JKK dengan total klaim Rp489 juta, dan 14 mitra lainnya menerima manfaat JKM sebesar Rp588 juta. Salah satu kasus menonjol berasal dari mitra pengemudi Jabodetabek yang mengalami kecelakaan kerja, dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas plafon.

“Pekerja berhak bekerja keras dan bebas cemas dari seluruh kemungkinan risiko yang muncul. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai contoh pembangunan ekosistem ketenagakerjaan masa depan yang adaptif, inklusif, dan melindungi seluruh lapisan pekerja Indonesia,” lanjut Pramudya.

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, turut mengapresiasi langkah kolaboratif ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap transformasi UMKM berbasis digital.

“Digitalisasi adalah kunci masa depan UMKM. Platform seperti Grab menjadi jembatan antara pengusaha UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dalam kondisi sulit, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan, tapi peluang. Dan hari ini, Grab hadir memberi peluang itu,” ujar Maman.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menambahkan bahwa Grab hadir sebagai bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun yang ingin berusaha. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Grab hadir sebagai bantalan sosial. Lebih dari 50% Mitra Pengemudi Grab sebelumnya adalah korban PHK. Sekarang mereka punya penghasilan, akses pelatihan, dan bahkan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju,” jelas Neneng.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nursalam Halim, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah nasional ini dan siap mengadopsi semangat kolaborasi serupa di daerah.

“Apa yang dilakukan Grab dan Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan di tingkat nasional adalah contoh konkret perlindungan pekerja informal berbasis teknologi. Di Pangkalan Bun, kami siap mendorong sinergi serupa dengan pelaku UMKM, ojek online lokal, dan platform digital lainnya agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dari risiko kerja. Inilah bentuk kehadiran negara untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Salam.

Dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Penyaluran Program BSU dengan Validasi Data Akurat

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang disalurkan kepada pekerja melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan. (Foto/Humas)

PANGKLAN BUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM   – Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi pekerja dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional dan global.

Salah satu wujud nyata dari keberpihakan tersebut adalah melalui Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang disalurkan kepada pekerja melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Program BSU merupakan bantuan tunai langsung yang diberikan kepada pekerja formal yang terdampak kondisi ekonomi tertentu, seperti pandemi atau tekanan inflasi.

Program ini menyasar pekerja dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah agar tetap memiliki daya beli yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

BPJS Ketenagakerjaan berperan krusial dalam menyukseskan program ini dengan menyediakan data peserta aktif yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan.

Validasi dan ketepatan data menjadi elemen kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pekerja yang berhak menerima BSU harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.

2. Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, minimal sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah (misalnya, hingga bulan Juli tahun berjalan).

3. Memiliki gaji/upah di bawah Rp3.500.000,00 atau sesuai dengan batas upah minimum provinsi/kota/kabupaten masing-masing.

4. Bekerja di sektor non-ASN/TNI/POLRI dan bukan penerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

5. Bekerja di wilayah dengan status PPKM Level 3 dan 4, pada saat data penerima dihimpun (untuk periode BSU sebelumnya).

6. Memiliki rekening bank aktif yang sesuai dan terverifikasi agar dana BSU dapat langsung disalurkan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nursalam Halim, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya agar proses verifikasi dan validasi data pekerja berjalan cepat, akurat, dan transparan. “Sebagai lembaga yang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan, kami berkewajiban memastikan bahwa setiap pekerja yang memenuhi syarat mendapat akses terhadap bantuan ini. BSU bukan hanya bentuk dukungan finansial, tetapi juga bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan pekerja,” ujar Salam dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan pendampingan teknis kepada perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan atau kekeliruan dalam pelaporan data pekerja, yang berpotensi membuat hak mereka atas BSU tidak dapat diproses. BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tertentu. Bantuan ini diberikan untuk periode dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan total nominal Rp 600.000 (Rp 300.000 per bulan).

Program ini juga mendorong pekerja untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menunggak iuran, karena status keaktifan menjadi syarat utama dalam penerimaan bantuan.

“Kami melihat adanya peningkatan kesadaran dari pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan mereka aktif. Ini sangat positif karena manfaat jaminan sosial tidak hanya terbatas pada bantuan BSU, tetapi juga perlindungan jangka panjang seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT),” lanjut Salam.

Melalui sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha, Program BSU diharapkan menjadi bagian dari ekosistem perlindungan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Tak sekadar menyalurkan bantuan.

BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa seluruh pekerja Indonesia mendapatkan haknya untuk bekerja dengan aman, sejahtera, dan terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi.

Lurah, Camat dan Kades se Kobar Dibekali Ilmu Pahami Karakteristik Produk dan Layanan Jasa Keuangan  

Pemateri saat menyampaikan paparan para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat pada acara Training Of Trainers. (foto/ist)

KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng terus melakukan berbagai inovasi baik dari sisi pengawasan maupun perlindungan kepada konsumen dan masyarakat agar terhindar maraknya berbagai modus kejahatan di Sektor Jasa Keuangan.

Hal ini disikapi dengan pelaksanaan kegiatan Training Of Trainers kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin (4/9/2023).

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan para pemangku kepentingan, diantaranya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bank Indonesia serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu BNI Life, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPR Marunting Sejahtera.

Kegiatan merupakan inisiatif dari BPR Marunting Sejahtera milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ke depannya OJK akan menggerakan LJK sejenis yang dimiliki pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan serupa bagi seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Para Camat, Lurah dan Kades saat mengikuti kegiatan Training Of Trainers dari OJK Provinsi Kalteng. (foto/ist)

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy Dalam sambutanya, mengatakan para peserta yang hadir di sini merupakan para pemimpin di wilayah masing-masing, sehingga dapat menjadi Role Model bagi masyarakatnya.

“Bapak dan Ibu yang hadir merupakan pemimpin di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, saya berpesan kiranya Bapak dan Ibu agar dapat memahami karakteristik produk dan Layanan Jasa Keuangan agar tidak terkena modus-modus kejahatan di sektor keuangan, serta dapat menyebarluaskan informasi yang bapak dan ibu dapatkan hari ini kepada Masyarakat di wilayah bapak dan ibu,” terang Otto.

Dijelaskannya lebih lanjut, para Camat, Lurah, Kepala Desa yang hadir dapat melaksanakan kegiatan yang sama kepada perangkat atau masyarakat diwilayah masing-masing, dengan mengikutsertakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terdekat sebagai nara sumber pendampingnya.

Pada kesempatan yang sama Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Dr. Drs. H. Budi Santosa M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, serta agar seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa yang hadir dapat mengikuti secara serius kegiatan hari ini.

“Hari ini hadir berbagai Narasumber, baik dari OJK dan Lembaga Jasa Keuangan lainya, saya minta seluruh peserta yang hadir dapat memanfaatkan serta mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik, untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut hadir sebagai Narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Tazkiyyah Nafs El Hawwa, Analis Yunior Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan di hadiri langsung dari Kantor Pusat yaitu Arinengwamg Gusta Galung Raharjo Analis Senior Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan. Perumda BPR Marunting Sejahtera oleh Armoni Hulu Direktur Operasional dan Teja Darmaja Adi Putra Dewan Pengawas, BNI Life oleh Sunar Mulyono Pgs Branch Business Manager Pangkalan Bun serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun oleh Adyatma Yogo Utomo Kepala Bidang Kepesertaan.

OJK Berharap 3 TPKAD Segara Sampaikan Program Kerja Melalui SiTPKAD  

Kepala OJK Provinsi Kalteng, Otto Fitriandy.

KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – OJK Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2023 yang mengundang Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota, dan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pengurus dan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun untuk monitoring dan evaluasi program kerja serta penyusunan arahan TPAKD Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan, saat ini TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD yang terdiri dari 1 (satu) TPAKD Provinsi, 13 (tiga belas) TPAKD tingkat Kabupaten dan 1 (satu) TPAKD tingkat Kota dengan 28 Program kegiatan. “28 Program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD sedangkan 3 TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.

“Kami berharap 3 Kabupaten lainnya agar dapat segera menyampaikan program kerjanya melalui SiTPAKD,” jelas Otto Fitriandy, Senin (4/9/2023).

Selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga menghimbau agar masing-masing daerah di Kabupaten senantiasa melakukan inovasi-inovasi program kerja baru mengikuti perkembangan yang ada. Contoh Program yang telah berjalan baik di Provinsi Kalimantan Tengah seperti program yang telah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini telah dimiliki oleh Bank Kalteng (Betang Berkah dan UMKM Berkah), BPR Sampuraga Cemerlang (Kredit Tabung), dan BPR Artha Sukma Sejahtera (Kurda).

Pembentukan Desa EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) yang diterapkan di Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau, dan pembentukan cluster Pertanian dan Perkebunan Jagung di Wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Generic Model Skema Kredit/ Pembiayaan dari Bupati Gunung Mas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pewakilan Kantor Bank Indonesia, Taufik Saleh menyampaikan Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan salah satu forum untuk koordinasi daerah agar akses keuangan di daerah dapat tumbuh dengan baik di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat.

“Saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjadi Kabupaten Digital, diharapkan ke depannya Digitalisasi Pembayaran di masing-masing Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dapat selalu bertumbuh. Selanjutnya, untuk Kabupaten lain yang belum masuk dalam indeks digital diharapkan dapat mengikuti Kotawaringin Barat sebagai bahan model digital kedepannya,” terang Taufik Saleh.

Selanjutnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, mewakili Gubernur Kalimantan, Sri Widarnani S.IP.,M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/ Kota yang telah menjalankan program kerja dalam rangka mendukung Percepatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah masing-masing Kabupaten.

Diharapkan adanya program kerja yang inovatif dapat mendukung percepatan Akses Keuangan di Daerah. Hal ini sejalan dengan berkembangnya digitalisasi dan kemudahan menggunakan transaksi keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.

“Bentuk sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Widarnani, S.IP.,M.Si.

Selain itu, program Percepatan Akses Keuangan Daerah tersebut kiranya juga dapat mempertimbangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang berbasis kerakyatan seperti program replanting sawit rakyat, melalui andil dari Perbankan dapat memberikan kredit pembiayaan dengan skema dan mekanisme yang berbeda dari kredit/ pembiayaan pada umumnya.

Pada kegiatan tersebut hadir sebagai Narasumber dari Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan oleh Bapak Puji Iman Siagian Analis Senior Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, menyampaikan arah strategis TPAKD untuk Tahun 2024, contoh program yang telah berjalan secara nasional serta berbagai petunjuk teknis tentang TPAKD.

Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Pembuatan Gantungan Kunci dari Tali Kur di Kotawaringin Barat

Sukarelawan Srikandi Ganjar menggelar pelatihan pembuatan gantungan kunci dari tali kur. (foto/istimewa)

KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sukarelawan Srikandi Ganjar terus berpartisipasi aktif meningkatkan kreativitas dan bakat perempuan milenial di beberapa daerah dengan pelatihan-pelatihan bermanfaat.

Dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi KALTENGSATUNUSANTARA.COM menuturkan, kali ini, sukarelawan yang terdiri atas para anak muda tersebut menggelar pelatihan pembuatan gantungan kunci dari tali kur di Kafe Tepi Arut, Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (26/7/2023).

Dalam pelatihan tersebut, Srikandi Ganjar menggandeng komunitas pemuda perempuan di Kabupaten Kotawaringin untuk menyukseskan acara itu.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Kalteng Refa Asmianur mengatakan pihaknya tiada henti menggelar pelatihan yang menstimulasi para perempuan milenial untuk mengembangkan minat dan kreativitas mereka.

Perempuan berusia 24 tahun tersebut mengatakan pihaknya juga terinspirasi oleh sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terus memberdayakan para perempuan milenial dengan program-program dijalankannya di wilayahnya.

“Srikandi Ganjar Kalteng mengadakan pelatihan pembuatan gantungan kunci dari bahan tali kur karena terinspirasi oleh Ganjar Pranowo yang sangat pro milenial dan perempuan. Kami hadir sebagai wadah dan fasilitator untuk meningkatkan minat dan bakat perempuan milenial di Kabupaten Kotawaringin Barat,” ungkapnya.

Perempuan yang sedang melanjutkan studi S-2 salah satu perguruan tinggi di Palangka Raya itu menuturkan pelatihan tersebut sengaja digelar untuk anak muda karena proses pembuatannya mudah. Bahannya berasal dari tali kur dibuat simpul hingga menjadi gantungan kunci. Tali ini juga gampang ditemukan di online shop. Selain itu, anak muda senang dengan hal-hal yang estetik.

“Proses pembuatannya lumayan mudah dan anak muda bisa mengikuti dan menjalankannya. Bahannya juga bisa didapatkan secara mudah di online shop atau pasar yang menjual bahan kriya,” ucapnya.

Suasana pelatihan pembuatan gantungan kunci dari tali kur. (foto/istimewa)

Refa berharap para peserta memanfaatkan pelatihan ini menjadi peluang usaha untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, tercipta industri kreatif di bidang kriya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin.

“Nantinya, setelah kegiatan ini, semoga perempuan milenial bisa terjun ke industri kreatif. Ini juga sebagai ide usaha untuk kaum milenial,” ungkapnya.

Pelatihan tersebut sukses memikat minat para perempuan di sana. Ada sekitar 45 orang yang hadir. Mereka berharap Srikandi Ganjar terus menggelar pelatihan yang bermanfaat sehingga soft skill anak muda di sini makin berkembang. Mereka juga mendoakan agar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.

“Para milenial di Kotawaringin Barat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka juga mengharapkan Srikandi Ganjar bisa menggelar pelatihan yang lebih menarik lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Febryana Clorensia, peserta pelatihan, menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak muda agar kreativitasnya di bidang kerajinan tangan atau kriya meningkat.

“Belajar membuat gantungan kunci dari tali kur. Positif sekali, bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan serta menambah teman,” katanya.

Perempuan berusia 21 tahun ini mengatakan dirinya berencana membuat bisnis gantungan kunci dari tali kur setelah mengikuti pelatihan itu. Menurut dia, pembuatan gantungan kunci tersebut bisa menjadi awal usahanya dalam berbisnis.

“Sejauh ini, saya tertarik untuk buat usaha bisnis gantungan kunci dari tali kur ini. Sebagai peluang UMKM juga,” ucapnya.

Perempuan semester VII di salah satu universitas di Kalteng ini berharap Srikandi Ganjar terus memberikan stimulasi kepada generasi muda perempuan dengan pelatihan semacam ini. Tujuannya, para perempuan terinspirasi membuat bisnis UMKM agar industri kreatif di wilayah ini makin maju.

“Semoga ke depannya semakin maju dan memberdayakan perempuan dengan pelatihan-pelatihan yang mensitmulasi mereka untuk membuat usaha agar industri kreatif di Kalteng terus berkembang. Semoga Srikandi Ganjar juga bisa membuat pelatihan-pelatihan yang lebih kreatif untuk perempuan milenial,” ujarnya. (*)

#PelatihanMembuatGantunganKuncidariTaliKur
#SrikandiGanjar
#SukarelawanGanjarPranowo
#GanjarPranowo

Gencarkan UMKM, Mak Ganjar Kalteng Gelar Pelatihan Membuat Serbuk Jahe Merah Bagi Warga

Sukarelawan Mak Ganjar Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pelatihan membuat serbuk jahe merah bagi mak-mak di Desa Sungai Bakau. (Foto/istimewa)

KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sukarelawan Mak Ganjar Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan berbagai kegiatan positif kepada masyarakat luas.

Salah satunya, yaitu dengan menggelar pelatihan membuat serbuk jahe merah bagi mak-mak di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jumat (26/5/2023).

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Kalteng Lilis mengatakan, diadakannya kegiatan ini bertujuan untuk menambah keterampilan warga dalam mengolah tanaman herbal tersebut menjadi produk bernilai jual.

Jahe merah sengaja diracik dalam bentuk serbuk agar semakin mudah dikonsumsi dan dipasarkan secara luas.

“Pelatihan ini kami rasa cukup bagus untuk memberi ilmu baru untuk mak-mak yang berada di Desa Sungai Bakau ini, kami adakan yaitu tata cara pembuatan jahe merah menjadi serbuk,” ujar Lilis.

Diketahui, rempah-rempah jenis jahe merah mulai primadona menjadi obat herbal andalan warga saat pandemi Covid-19 melanda.

Minuman herbal berkhasiat tersebut terbukti cukup ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta menangkal diri dari berbagai macam jenis penyakit.

Sejak saat itu, jahe merah terus dimanfaatkan warga menjadi olahan minuman untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga, ini dapat dijadikan peluang bisnis yang sangat menguntungkan untuk meraup cuan.

“Harapan kami semoga kegiatan ini bermanfaat untuk mak-mak yang berada di Desa Sungai Bakau dan bisa nantinya meningkatkan perekonomian keluarga. Karena di mana serbuk jahe merah ini kami percaya cukup bagus untuk stamina dan juga untuk mengobati berbagai macam penyakit,” jelas Lilis.

Foto bersama disela pelatihan membuat serbuk jahe merah bagi mak-mak di Desa Sungai Bakau. (foto/istimewa)

Ratusan warga yang hadir dalam kesempatan tersebut tampak sangat antusiasme untuk mengikuti pelatihan. Sebelum praktik membuat serbuk jahe merah dimulai, mereka meneriakkan yel-yel “Mak Ganjar selalu di hati, Ganjar Presiden harus jadi”.

Semangat mereka terlihat makin bertambah saat meneriakkan yel-yel “Ganjar di hatiku, Pak Ganjar pilihanku, ku yakin Presiden ku Bapak Ganjar” yang terdengar menggema ke seluruh sudut ruangan.

Adapun proses pembuatan serbuk jahe merah cukup simpel, yaitu dimulai dengan mengupas kulitnya lalu dipotong menjadi bagian kecil-kecil kemudian dicuci bersih. Setelah itu, dihaluskan menggunakan blender sebelum akhirnya disaring dan dimasak.

Apabila ingin mengolahnya menjadi STMJ tinggal ditambahkan saja susu bubuk, kuning telur, dan juga madu.

“Setelah kami saring lalu proses air jahenya dimasak dan nanti ditunggu berapa lama dimasukkan gula pasir sehingga dia nanti menjadi serbuk,” ungkap Lilis.

Nurlaila (51), salah seorang warga yang ikut serta dalam pelatihan itu mengapresiasi pelatihan yang dihelat para sukarelawan.

Menurut dia, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kalangan mak-mak yang ingin menghasilkan pundi-pundi rupiah walau hanya dikerjakan dari rumah.

“Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim dimana ini adalah merupakan pengalaman bagi kami yang sangat baik,” kata Nurlaila.

“Ya, sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan ke depannya ada pelatihan-pelatihan lagi yang membantu kami bisa memajukan perekonomian keluarga kami, terutama kami ibu-ibu di desa,” lanjut dia.

Nurlaila berharap kegiatan positif yang serupa dapat digelar kembali di wilayah tersebut. Selain itu, dia juga mendoakan agar Ganjar Pranowo bisa terpilih menjadi presiden penerus estafet perjuangan Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

“Beliau begitu ramah tamah apalagi kepada kita rakyat kelas bawah, begitu merakyat (seperti Jokowi). Dan juga harapan kami sebagai golongan bawah ini beliau bisa membimbing dan memimpin kita ke depannya untuk menjadi negara yang lebih maju. Berharap beliau bisa menjadi presiden untuk tahun 2024,” ungkap Nurlaila. (*)

#MakGanjar
#PelatihanMembuatSerbukJaheMerah
#RelawanGanjar
#GanjarPranowo

Lebih Mudah Peroleh BBM, Nelayan Desa Bakau Sampaikan Terimakasih Pada Pertamina dan Pemkab Kobar

Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meresmikan SPBU-N di desa Bakau, Kobar. (foto/istimewa)

KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan kembali membuktikan komitmen dalam melayani ketersediaan energi bagi masyarakat.

Bersama Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meresmikan lemba penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N) 68.741.05 yang berlokasi di Desa Bakau Kecamatan Kuami Kabupaten Kotawaringin Barat pada Selasa (9/5/2023).

Dengan keberadaan SPBUN di Desa Bakau ini, tentunya akan memudahkan bagi para nelayan memperoleh BBM untuk keperluan melaut menggunakan perahu mesin. Pihak nelayan pun merasa senang dan berterimakasih kepada Pertamina dan Pemkab setempat yang telah menyediakan SPBUN tersebut.

Dalam seremoni itu, turut hadir perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perwakilan dari Pertamina Patra Niga Regional Kalimantan, serta para nelayan Desa Bakau. SPBUN Desa Bakau akan mendistribusikan produk bahan bakar Biosolar, Pertalite, dan Dexlite.

Sales Area Manager (SAM) Kalimantan Tengah, Widhi mengungkapkan dengan dibangunnya SPBUN tersebut menjadi upaya Pertamina untuk menyokong keberlangsungan operasional masyarakat di Desa Bakau dan sekitarnya.

“Ini menjadi SPBUN kelima didaerah tersebut, diharapkan kehadiran SPBUN ini mampu memudahkan para nelayan untuk mendapatkan bahan bakar, produktifitasnya juga bisa meningkat, dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Widhi.

Supriyanto, salah satu nelayan Desa Bakau menyambut baik dengan mulai beroperasinya SPBUN ini. “Lebih mudah memperoleh BBM untuk bekerja, terima kasih untuk Pemda dan Pertamina yang telah memberikan dukungan bagi kami dalam bekerja,” tuturnya.

Pelayanan SPBUN Koperasi Bakau Sejahtera Mandiri berfokus pada kebutuhan nelayan di Desa Sungai Bakau dan juga mendukung distribusi energi di Desa Teluk Bogam, Desa Kubu, dan Desa Keraya. (edwandani)

Aktivitas Pembelajaran Terganggu Akibat Banjir. Kadisdik : Susun Program Tambahan Jam Pembelajaran dan Tugas Mandiri Yang Mudah Bagi Pelajar

Kadis Pendidikan Provinsi Kalteng, H. A. Syaifud. (foto/mmckalteng/red)

PANGKALAN BUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dampak Banjir betul-betul terasa sangat menggangu terlebih disaat para pelajar yang harusnya bersekolah dan akan mempersiapkan diri buat ujian akhir semester akhir tahun atau tugas belajar lainnya tidak bisa dilakukan karena sekolah dan rumah warga turut terendam banjir, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Provinsi mencari solusi agar nantinya para siswa dan Pelajar ini tetap bisa melakukan tugas sekolahnya dengan tidak memberatkan para pelajar itu sendiri.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sejak dua pekan terakhir menyebabkan banjir di 31 desa/kelurahan yang tersebar di lima kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagian fasilitas umum seperti kesehatan, tempat ibadah, gedung Pemerintah, jalan/jembatan, rumah serta pendidikan mengalami gangguan akibat terdampak banjir.

Seperti halnya dengan SMK Negeri 4 Pangkalan Bun yang berada di Kelurahan Mendawai Seberang. Sebagaimana diketahui, sekolah tersebut berada di daerah rawa dengan struktur bangunan menggunakan tongkat/bangunan panggung, dimana mayoritas pelajar berasal dari Kelurahan Mendawai Seberang yang rumah mereka pun turut terdampak banjir.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng H. A. Syaifudi kepada MMCKalteng mengatakan setelah banjir terjadi, sekolah ikut terendam. Untuk kedalaman airnya, jika diukur dari tanah maka tinggi air sampai dada orang dewasa dan jika diukur dari lantai sekolah maka tinggi air sampai punggung.

Kadisdik Kalteng menjelaskan sampai saat ini sudah dua minggu lebih tidak ada aktivitas pembelajaran di SMK Negeri 4 Pangkalan Bun.

“Proses belajar mengajar jelas tidak bisa dilakukan karena anak-anak terdampak kebanyakan warga Mendawai Seberang yang rumahnya turut terendam banjir”, tutur Syaifudi saat mendampingi Gubernur Kalteng meninjau banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (29/10/2022).

Syaifudi menambahkan, pihaknya sudah menyusun program agar bisa menyusul ketinggalan pembelajaran.

“Nanti akan dilakukan program penambahan jam belajar serta pemberian tugas mandiri. Tugas mandiri tidak dipaksakan, paling nanti akan kita tanyakan refleksi dari bencana banjir, apa yang bisa diambil hikmahnya”, jelas Kadisdik.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tanggung jawab sebagai pengelola pendidikan, pihaknya akan berusaha agar materi-materi yang disampaikan bisa dituntaskan dan diterima oleh para pelajar.

Terakhir disampaikan, tugas Dinas Pendidikan sebagai satuan pendidikan tetap mengingatkan Kepala Sekolah melakukan sosialisasi mitigasi bersama.

“Upaya kita tetap ingatkan pihak sekolah agar hati-hati. Tetap mitigasi bencana dipahami dengan baik. Saat banjir dan pasca banjir agar menjaga kesehatan, saat banjir hati-hati karena banyak hewan berbisa serta tetap menjaga kebersihan dari sampah”, pungkasnya.

Sebelum Bertolak ke Sukamara, Gubernur Berikan Semangat dan Motivasi Kepada Pengungsi, Lurah Ucapkan Terimakasih Pada Pemprov Kalteng 

Gubernur Sugianto Sabran Sambangi Pengungsi di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kobar. (foto/mmckalteng/red)

PANGKALAN BUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sebagai rasa kepedulian kepada warga di pengungsian dan rasa empati kepada masyarakat yang mengalami musibah banjir, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur Kalteng menyempatkan diri mendatangi ke tempat lokasi banjir di Pangkalan Bun.

Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran pastikan bantuan untuk korban banjir tepat sasaran. Gubernur turun langsung meninjau lokasi banjir di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama sesaat sebelum keberangkatan melanjutkan Kunker ke Kabupaten Sukamara, Sabtu (29/10/2022).

Di sela-sela peninjauan, Gubernur Sugianto Sabran memberikan semangat dan motivasi kepada ratusan pengungsi korban banjir yang terjadi di Kelurahan Kotawaringin Hulu. Gubernur juga memastikan seluruh warga mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga memberikan bantuan uang tunai secara pribadi untuk operasional posko Kelurahan Kotawaringin Hulu. Lurah Kotawaringin Hulu Gusti Suhairi mengatakan kepada MMCKalteng, terdapat 170 KK dan 160 rumah warga yang terdampak banjir di kelurahan setempat. Ia juga mengungkapkan bahwa warga Kelurahan Kotawaringin Hulu sudah menerima bantuan dari Pemprov Kalteng.

“Kami berterima kasih atas bantuan dari Pemerintah provinsi yang sudah kami terima, dan berharap bantuan terus ada hingga pasca banjir. Saya atas nama warga Kelurahan Kotawaringin Hulu mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalteng dan masyarakat pun begitu antusias menyambut kedatangan beliau. Alhamdulilah dengan datangnya Gubernur memberikan semangat kepada kami dan air pun juga mulai surut”, pungkas Gusti.

Sebagai informasi, bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa beras 80,9 ton, 10 ribu paket sembako, selimut anak, logistik lain-lain berupa sandang pangan serta untuk kedaruratan bencana. Bantuan beras juga diserahkan dan didistribusikan melalui Polres dan Kodim masing-masing 10 ton, serta AURI setempat 5 ton, yang akan didistribusikan melalui struktur TNI dan POLRI dan Lanud setempat.

Selain itu juga diserahkan bantuan BLT-BBM sebesar 750 juta rupiah untuk 1.250 KPM, serta bantuan DBH-DR Provinsi sebesar 450 juta rupiah untuk 450 KPM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peninjauan diikuti anggota DPR RI Dapil Kalteng Agustiar Sabran, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, Asisten Ekbang Sekretariat Daerah Leonard S. Ampung, dan Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.

Dari Pemerintah Daerah hadir Pj. Bupati Kotawaringin Barat Anang Dirjo, dan pejabat terkait Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Susuri Sungai Arut Gunakan Speedboat, Gubernur akan Mengkaji Permintaan Masyarakat Untuk Bedah Kampung

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyambangi Kelurahan Mandawai Seberang. (foto/mmckalteng/red)

PANGKALAN BUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Banjir yang menerjang daerah di Kalteng salah satunya di Kotawaringin Barat, Pangkalanbun juga menyisakan berbagai persoalan dan keluhan dari warga yang terkena banjir, dari ketersedian bahan pokok, tempat tinggal dan lahan pertanian yang terendam banjir. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi akan menampung semua aspirasi yang berkembang dari warga korban banjir,untuk dilakukan analisa dan evaluasi bencana.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran pastikan bantuan untuk korban banjir tepat sasaran dan langsung terdistribusi hingga wilayah yang sulit untuk dijangkau.

Menggunakan speedboat menyusuri Sungai Arut, Gubernur beserta jajaran melakukan pemantauan situasi banjir sekaligus pendistribusian bantuan logistik ke Kelurahan Mandawai Seberang.

Warga begitu antusias menyambut kedatangan Gubernur dan rombongan. Disamping bantuan Pemerintah Provinsi Kalteng, Gubernur dan Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran, juga memberikan bantuan tunai secara pribadi kepada warga terdampak.

Sebagai informasi, bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa beras 80,9 ton, 10 ribu paket sembako, selimut anak, logistik lain-lain berupa sandang pangan serta untuk kedaruratan bencana.

Bantuan beras juga diserahkan dan didistribusikan melalui Polres dan Kodim masing-masing 10 ton, serta AURI setempat 5 ton, yang akan didistribusikan melalui struktur TNI dan POLRI dan Lanud setempat. Selain itu juga diserahkan bantuan BLT-BBM sebesar 750 juta rupiah untuk 1.250 KPM, serta bantuan DBH-DR Provinsi sebesar 450 juta rupiah untuk 450 KPM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di sela-sela pendistribusian bantuan di Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Gubernur menyebut bahwa pihaknya sedang mengkaji terkait penanganan jangka panjang dengan adanya permintaan dari masyarakat setempat untuk bedah kampung.

“Mandawai Seberang umumnya dengan rumah-rumah yang dibangun dari kayu dan menggunakan tiang, ini kita kaji atas permintaan masyarakat untuk menata kembali kawasan pemukiman dan perumahan, sehingga disamping jangka panjang mengatasi penyebab banjir, ada upaya lain menata pemukiman, sehingga jika terjadi banjir, rumah-rumah tidak selalu terendam banjir,” ungkap Sugianto.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga berpesan agar orang tua tidak lengah menjaga anaknya saat banjir, agar tidak memunculkan insiden lain saat banjir.

“Banjir menimbulkan risiko besar untuk banyak orang termasuk anak-anak, untuk itu agar selalu waspada dan berhati-hati,” tandas Gubernur.

Lurah Mendawai Seberang Muhammad Mapro Hafazi Hadi mengungkapkan kepada MMCKalteng jumlah masyarakat terdampak banjir di kelurahan setempat sebanyak 602 kk, 2.598 jiwa dengan 580 lebih rumah.

“Kita hampir 100 persen terdampak banjir. Untuk pengungsian kita sudah menyediakan balai dan gedung PAUD yang belum terendam banjir sekitar 20 cm. Sebagian warga lebih memilih berdiam di rumahnya, mengungsi di seberang dan di rumah keluarga terdekat”, tutur Lurah Mendawai.

Muhammad mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Gubernur Sugianto Sabran beserta jajaran.

“Kita mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Gubernur, ini sangat kami butuhkan dan ini sangat membantu menambah logistik kami”, pungkasnya.

Pendistribusian bantuan diikuti oleh anggota DPR RI Dapil Kalteng Agustiar Sabran, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, Asisten Ekbang Sekretariat Daerah Leonard S. Ampung, dan Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.

Dari Pemerintah Daerah hadir Pj. Bupati Kotawaringin Barat Anang Dirjo, dan pejabat terkait Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.