Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro bincang santai bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman disela acara program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!” di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta. (foto/Dok BPJS Ketenagakerjaan)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan dukungannya terhadap inisiatif kolaboratif antara Grab Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam menghadirkan alternatif kesempatan berusaha dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!”.
Kegiatan yang digelar di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, ini membuka ruang bagi ribuan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital sebagai Mitra Pengemudi maupun Mitra Merchant.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa transformasi ketenagakerjaan digital membawa peluang besar sekaligus risiko bagi para pekerja informal.
“Mitra digital menghadapi risiko kerja yang nyata, mulai dari kecelakaan hingga ketidakpastian di hari tua. Dalam kerja sama ini, mitra yang bergabung akan mendapatkan perlindungan jaminan kerja, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan satu bulan bebas iuran dari Grab. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kerja yang layak dan terlindungi,” ujar Pramudya.
Hingga Mei 2025, tercatat belasan ribu mitra Grab telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Grab, sudah 34 mitra menerima manfaat JKK dengan total klaim Rp489 juta, dan 14 mitra lainnya menerima manfaat JKM sebesar Rp588 juta. Salah satu kasus menonjol berasal dari mitra pengemudi Jabodetabek yang mengalami kecelakaan kerja, dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas plafon.
“Pekerja berhak bekerja keras dan bebas cemas dari seluruh kemungkinan risiko yang muncul. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai contoh pembangunan ekosistem ketenagakerjaan masa depan yang adaptif, inklusif, dan melindungi seluruh lapisan pekerja Indonesia,” lanjut Pramudya.
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, turut mengapresiasi langkah kolaboratif ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap transformasi UMKM berbasis digital.
“Digitalisasi adalah kunci masa depan UMKM. Platform seperti Grab menjadi jembatan antara pengusaha UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dalam kondisi sulit, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan, tapi peluang. Dan hari ini, Grab hadir memberi peluang itu,” ujar Maman.
Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menambahkan bahwa Grab hadir sebagai bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
“Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun yang ingin berusaha. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Grab hadir sebagai bantalan sosial. Lebih dari 50% Mitra Pengemudi Grab sebelumnya adalah korban PHK. Sekarang mereka punya penghasilan, akses pelatihan, dan bahkan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju,” jelas Neneng.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nursalam Halim, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah nasional ini dan siap mengadopsi semangat kolaborasi serupa di daerah.
“Apa yang dilakukan Grab dan Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan di tingkat nasional adalah contoh konkret perlindungan pekerja informal berbasis teknologi. Di Pangkalan Bun, kami siap mendorong sinergi serupa dengan pelaku UMKM, ojek online lokal, dan platform digital lainnya agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dari risiko kerja. Inilah bentuk kehadiran negara untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Salam.
Dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman
SMSI Pusat saat menggelar acara syukuran sederhana dalam rangka memperiganti HUT SMSI ke 7. (foto/istimewa)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri pada 2017 di tengah badai disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang mengguncang dunia pers. Dalam upaya menyongsong masa depan yang penuh tantangan, SMSI telah bertransformasi menjadi pemain utama dalam industri media siber.
Melalui adaptasi dan inovasi teknologi baru, SMSI kemudian menggandeng media siber rintisan anggotanya serta platform Siberindo.co sebagai news room bersama.
Dukungan dari jaringan media Cyber Network (CYN) dan kehadiran Millennials Cyber Media (MCM) di tiap daerah, seperti yang diresmikan dalam Rapat Kerja Nasional SMSI di Jakarta pada 7-8 Desember 2021, memberi kekuatan tambahan bagi perusahaan pers siber di bawah naungan SMSI.
Sinergi internal antara anggota dan pengurus SMSI serta kerjasama dengan pihak eksternal seperti Bukit Algoritma di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, menjadi landasan kokoh dalam menjalankan misi bersama. “SMSI adalah Indonesia mini. Merangkul semua yang bersedia diajak bekerjasama untuk kebaikan dan kemajuan bersama, kemajuan Indonesia,” ungkap Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam kesimpulan rapat kerja nasional.
Aksi Donor Darah. (foto/istimewa)
Dukungan dari lebih 2.000 perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI menjadi bukti nyata kepercayaan industri terhadap peran SMSI dalam menggelindingkan roda organisasi di seluruh negeri.
Kelahiran SMSI pada 2017 antara lain dibidani oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari bersama Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua PWI Provinsi Banten Firdaus yang kemudian menjadi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan selanjutnya terpilih sebagai Ketua Umum SMSI (periode 2019- 2024) lewat kongres pertama 20 Desember 2019 di ruang rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4 Jalan Kebon Sirih No 32- 34, Jakarta Pusat.
Tidak lama berselang setelah SMSI berkembang dengan baik, Dewan Pers mengesahkan SMSI sebagai konstituennya. SMSI resmi menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan waktunya dengan pengesahan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang juga menjadi konstituen, melalui rapat pleno Dewan Pers, Sabtu (23/5/2020).
SMSI berdiri dengan tujuan mulia untuk menjadi infrastruktur penyebaran informasi yang berkualitas dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan pluralistik. Dalam era di mana media sosial kerap menjadi sarang berita bohong, kehadiran SMSI menjadi penting dalam memperkokoh jembatan informasi publik yang benar.
Zoom Meeting dengan seluruh jajaran pengurus SMSI seluruh Indonesia. (foto/istimewa)
SMSI bukan hanya menjadi wadah bagi perusahaan pers siber, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menegakkan kode etik jurnalistik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum pers.
Meskipun tantangan dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial sangat besar, SMSI bersama seluruh anggotanya tetap teguh dalam perjuangan memajukan industri pers di era digital ini.
SMSI, yang telah berusia tujuh tahun, menemui tantangan yang semakin berat dalam menjaga kelangsungan hidup lebih dari 2.000 media yang menjadi anggotanya. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Right menjadi pukulan keras bagi media startup dan kecil yang bergantung pada SMSI.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menerima Perpres tersebut dengan sikap pragmatis. Meskipun demikian, dia tetap menolak beberapa pasal dalam Perpres yang mewajibkan media untuk melewati proses verifikasi oleh Dewan Pers. “Perpres menjadi satu hal dan perjuangan SMSI adalah hal lainnya. Tapi biarlah masing-masing akan ada jalannya,” ujarnya.
Menghadapi situasi ini, Firdaus mengimbau seluruh pengurus dan anggota SMSI untuk menyesuaikan langkah bisnis dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Kita harus menyiapkan kiat-kiat bisnis dan langkah strategis untuk masa depan,” tegasnya.
SMSI berkomitmen untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menjaga kualitas produk pers dan mentaati hukum pers serta kode etik jurnalistik. Meskipun tantangan semakin besar, SMSI yakin bahwa dengan kerja sama dan tekad yang kuat, mereka akan mampu menjaga eksistensi serta memberikan kontribusi yang berarti bagi industri media siber Indonesia. (ihd)
Penyelenggaraan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023 yang bertema Aku Investor Saham yang dilaksanakan selama tiga hari telah berakhir. (foto/istimewa)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Penyelenggaraan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023 yang bertema Aku Investor Saham yang dilaksanakan selama tiga hari sejak Kamis (26/10/2023) hingga Sabtu (28/10/2023) telah berakhir.
Acara yang telah berlangsung di Lobby dan Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) ini telah menjadi momentum yang berharga bagi pengembangan pengetahuan dan pengalaman investasi di pasar modal Indonesia, tidak hanya bagi para pengunjung yang hadir secara langsung, namun juga bagi masyarakat yang menyaksikan secara daring seluruh sesi seminar di YouTube Indonesia Stock Exchange.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik dalam laporan penutupan CMSE 2023, Sabtu (28/10/2023) menyampaikan pelaksanaan CMSE 2023 disambut dengan sangat antusias oleh seluruh pemangku kepentingan pasar modal Indonesia.
Tercatat dari 65 booth terisi oleh 83 exhibitor, serta terdapat 9 seminar dan 1 workshop Go Public yang selalu dipenuhi oleh penonton. Selama 3 hari pelaksanaan, sebanyak 50 narasumber dan moderator telah hadir untuk berbagi ilmu sekaligus pengalaman berinvestasi, tercatat sebanyak 8.444 pihak yang telah melakukan pendaftaran ke situs web cmse2023.id.
Total pengunjung yang mengikuti rangkaian CMSE 2023 ini berjumlah 17.446, terdiri dari 10.101 kali total pengunjung yang hadir secara fisik dan sebanyak 7.345 viewer mengikuti sesi seminar dalam rangkaian CMSE 2023 secara daring melalui YouTube.
Suasana Penyelenggaraan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023 di Lobby dan Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI). (foto/istimewa)
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Erick Thohir, memberikan apresiasi atas penyelengaraan CMSE 2023 Aku Investor Saham.
Dalam sambutannya pada sesi seminar penutup CMSE 2023 (28/10/2023), Erick menekankan pentingnya strategi, disiplin, dan kerja keras dalam investasi, sebagaimana halnya dalam olahraga. Menurut Erick, anak muda seharusnya sudah mulai berinvestasi, salah satunya di pasar modal Indonesia, untuk masa depan yang lebih baik.
Penyelenggaraan CMSE 2023 juga diakhiri dengan penampilan istimewa dari Vidi Aldiano, yang membawakan beberapa lagu andalannya. Dengan keberhasilan penyelenggaraan CMSE 2023, diharapkan semangat inklusivitas dan kebanggaan menjadi bagian dari pasar modal Indonesia semakin meningkat.
Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pasar modal Indonesia akan terus menginspirasi lebih banyak individu untuk meraih kemandirian finansial melalui investasi saham.
CMSE 2023 Aku Investor Saham adalah bukti komitmen pasar modal Indonesia dalam memberikan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam investasi yang berkelanjutan.
Tokopedia hadirkan Zona Sehat, di mana masyarakat dapat mengakses masker medis, vitamin, dan produk-produk untuk mendukung kesehatan lainnya. Produk elektronik yang menunjang kesehatan seperti Air Purifier jadi salah satu produk paling populer sepanjang Agustus 2023 dibandingkan Juli 2023, dengan kenaikan transaksi hingga 3,5 kali lipat. (Foto/istimewa)
Simak cara cegah ISPA pada anak di era polusi buruk yang turut dorong Air Purifier, Masker Medis, hingga Vitamin jadi produk terpopuler di Tokopedia sepanjang Agustus 2023.
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui unggahan akun Instagram resminya mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, yakni 2021-2023 tren polusi udara di Jabodetabek melebihi batas aman WHO dan batas aman peraturan kualitas udara di Indonesia*. Sementara pada 7 September 2023 website Indeks Kualitas Udara (AQI), menunjukkan selain Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatra Selatan tercatat pula sebagai kota di Indonesia dengan kualitas udara buruk, Kamis (7/9/2023).
Terlebih lagi, menurut Kemenkes RI, peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada periode Januari hingga Juli 2023 di DKI Jakarta, yang semula berjumlah 50.000 kasus, meningkat menjadi 200.000 kasus*.
Dalam rilis yang disampaikan ke Redaksi KALTENGSATUNUSANTARA.COM, Tokopedia melalui Christin Berlina, selaku Senior Lead Category Health, mengatakan bahwa, “Selama lebih dari 14 tahun, Tokopedia berkolaborasi bersama para mitra strategis seperti pemerintah, mitra logistik, pelaku usaha, masyarakat luas dan mitra strategis lainnya untuk menciptakan Super Ecosystem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apa pun, termasuk kebutuhan akan perlengkapan medis atau kesehatan.”
Lebih lanjut Christin menambahkan, “Salah satu upaya yang dilakukan Tokopedia yakni dengan menghadirkan Zona Sehat, di mana masyarakat dapat mengakses masker medis, vitamin, dan produk-produk untuk mendukung kesehatan lainnya. Bahkan tersedia pula pilihan apotek terpercaya, konsultasi dokter resmi, dan promo ‘Traktiran Hemat Lindungi dari Polusi’ dengan flash sale dua kali sehari hingga 90%. Selain itu, ada juga flash sale air purifier ready stock selama 24 jam.”
Pada laman Zona Sehat, Tokopedia melihat adanya tren kenaikan jumlah kunjungan sebanyak hampir 1,5 kali lipat pada bulan Agustus 2023 dibandingkan rata-rata 3 bulan sebelumnya.
Tips untuk Cegah Anak Terpapar ISPA Akibat Polusi Udara
Melihat status kualitas udara di Indonesia yang tengah jadi sorotan dan memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya terhadap kaum rentan seperti balita, kepada Tokopedia, sebagai dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru), dr. Jaka Pradipta pun mengatakan sejak tiga minggu terakhir ia telah menangani banyak pasien yang terdiagnosis ISPA.
Di sisi lain, dr. Jaka Pradipta, SpP juga menanggapi kaitan musim kemarau hingga kebakaran hutan dapat menjadi faktor meningkatnya kasus ISPA. Misalnya saja seperti di Sumatra Selatan yang tengah menghadapi musim kemarau** dan kebakaran hutan di Pulau Kalimantan*** .
“Musim kemarau memicu partikel debu bertebaran di udara dan organisme virus lebih mudah meningkat sehingga dapat dengan cepat menginfeksi tubuh manusia. Sedangkan kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara memburuk dan suhu udara meningkat, juga dapat mengakibatkan turunnya imunitas seseorang. Risiko yang umum terjadi di musim kemarau yakni terpapar ISPA pada anak balita dengan gejala seperti batuk, pilek, radang sakit tenggorokan, bersin-bersin, hingga demam,” tambah dr. Jaka Pradipta.
Melihat fenomena ini, Tokopedia bersama dr. Jaka Pradipta, SpP memberikan beberapa tips dan upaya preventif agar anak tidak terpapar ISPA akibat udara yang buruk.
1. Jalani Gaya Hidup Sehat
Menurut World Health Organization (WHO), penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan kematian pada anak balita. Terdapat beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita mulai dari faktor lingkungan termasuk polusi, kebiasaan merokok, dan kurangnya pengetahuan orang tua perihal ISPA.
Menurut dr. Jaka Pradipta, SpP, polusi adalah partikel organisme berbahaya yang saling berhubungan dengan infeksi dan dapat memengaruhi perlindungan imun dan saluran pernapasan. Bahkan, bagi kaum rentan seperti balita, polusi udara yang buruk dapat menyebabkan perkembangan paru tidak sempurna, picu Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), hingga Autisme.
“Salah satu faktor balita lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan dibanding orang dewasa yakni karena organ vitalnya belum berkembang sempurna. Sehingga pertahanan tubuh bayi terhadap virus belum terbentuk. Sehingga pemberian ASI untuk bayi di bawah 2 tahun dan pemberian gizi sehat dan seimbang, hingga vitamin menjadi sangat penting untuk menjaga imun tubuh,” jelas dr. Jaka Pradipta, SpP.
2. Lengkapi Vaksin
Menurut dr. Jaka Pradipta, SpP di tengah kondisi udara yang memburuk, vaksin menjadi senjata untuk mengurangi risiko anak terpapar ISPA. Sehingga, program imunisasi nasional yang dianjurkan Kemenkes RI, seperti vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk mencegah pneumonia (radang paru), vaksin BCG mengurangi risiko tuberkulosis, dan Vaksin DPT-HB-HIB untuk pencegahan batuk rejan serta pneumonia, hingga vaksin Influenza sebaiknya dipenuhi.
“Untuk anak yang memiliki sensitivitas terhadap debu dan udara, rentan terkena batuk dan pilek hingga mengakibatkan ISPA. Sehingga, pemberian imunisasi dapat menjadi upaya pendukung untuk menjaga kekebalan tubuh anak. Vitamin saja tak cukup, namun menjalani gaya hidup sehat menjadi yang utama,” ucap dr. Jaka Pradipta, SpP.a
Jaka Pradipta, SpP, menambahkan, “Namun bagi balita yang terlanjur terpapar batuk dan ISPA, sementara di usia tersebut belum bisa mengeluarkan lendir dan dahak sendiri, dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan penanganan yang lebih tepat.”
3. Menjaga Kualitas Udara di Dalam Ruangan
“Di saat polusi udara tengah memburuk, orang tua perlu perhatikan kualitas udara, menutup jendela rumah, dan lengkapi hunian dengan air purifier yang sudah dilengkapi dengan filter HEPA. Lalu usahakan setiap satu hari sekali mencuci hidung anak setelah mandi pagi atau sore untuk mengurangi risiko pilek dan ISPA akibat polusi di lingkungan sekitar,” ucap dr. Jaka Pradipta.
Menariknya, menurut data internal Tokopedia, produk elektronik yang menunjang kesehatan seperti Air Purifier jadi salah satu produk paling populer sepanjang Agustus 2023 dibandingkan Juli 2023, dengan kenaikan transaksi hingga 3,5 kali lipat.
Temuan lain dari data internal Tokopedia, beberapa wilayah dengan kenaikan transaksi produk-produk kesehatan seperti Air Purifier, Masker Medis, Tetes Mata, dan Vitamin & Multivitamin di Agustus 2023 dibandingkan rata-rata 3 bulan sebelumnya adalah Kab Bireuen, Kab Dharmasraya, Kota Langsa, Kab. Tulang Bawang Barat, dan Kab. Tapanuli Tengah dengan rata-rata kenaikan transaksi hingga hampir 2 kali lipat.
“Melalui inisiatif Hyperlocal, Tokopedia berupaya mempermudah masyarakat yang ada di seluruh penjuru Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja, dapat menemukan air purifier dengan Filter HEPA yang mampu menyaring debu atau partikel lainnya sampai ukuran mikron, hingga memperindah hunian dengan tanaman penjernih udara,” jelas Christin.
4. Kurangi Kegiatan Luar Ruangan dan Pakai Masker KN95
“Pemerintah telah menganjurkan untuk mengurangi kegiatan luar ruangan di saat kondisi polusi sedang meningkat. Sehingga, sebelum keluar rumah pilih waktu yang tepat dan perhatikan kualitas udara menggunakan aplikasi pada handphone. Jika harus keluar rumah bersama anak, pastikan jangan lebih dari 30 menit, dan gunakan masker KN95. Hindari pula asap dan abu rokok yang melekat pada pakaian dan badan, karena dapat memicu timbulnya pneumonia pada balita,” ungkap dr. Jaka Pradipta.
“Jika dilihat dari data internal Tokopedia, kebutuhan masyarakat Indonesia akan perlindungan terhadap polusi ternyata mendorong peningkatan pencarian kata kunci Air Purifier, Masker Medis, Tetes Mata, dan Vitamin & Multivitamin sebesar hampir 2 kali lipat pada bulan Agustus 2023 dibandingkan rata-rata 3 bulan sebelumnya,” ujar Christin.
Tokopedia turut mencatat wilayah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatra Selatan), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kab. Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kab. Tangerang (Banten), dan Kab. Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) jadi beberapa wilayah dengan peningkatan pencarian kata kunci Air Purifier, Masker Medis, Tetes Mata, Vitamin dan Multivitamin tertinggi di bulan Agustus 2023 dibandingkan rata-rata 3 bulan sebelumnya hingga hampir 2 kali lipat.
BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). (foto/ist)
JOMBANG, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program ini dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, Program PESIAR ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat, guna mencapai target minimal 98% penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron menyebut, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, dimana satu SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJSKesehatan mencapai 100% cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
“Program Pesiar tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing,” jelas Ghufron.
Selaras dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
Selain itu, Kementerian Desa dan PDTT juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Program JKN di masyarakat desa.
“Nantinya, proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen Pesiar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambah Ghufron.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot project di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski terdapat tantangan, namun Ghufron optimis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, Program Pesiar mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDTT dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Jombang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan.
Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
“Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khsususnya bagi warga desa yang masih miskin.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui Program Pesiar.
Dirinya menyebut, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di tahun 2024.
“Untuk itu, saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang,” sebut Mundjidah.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula salah satu Agen Pesiar yang ditugaskan di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Sulastri. Sebagai salah satu Agen Pesiar, Sulastri menyebut Program Pesiar merupakan langkah positif yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam Program JKN.
Dirinya yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Losari Krajan ini mengaku rutin untuk melakukan pemetaan kepada penduduk desa yang belum terdaftar ke dalam Program JKN.
“Khusus di Desa Losari ini ada empat Agen Pesiar. Kami juga saling membantu dalam menjalankan tugas, ketika melakukan pemetaan, menyisir bagi penduduk yang belum menjadi peserta, kemudian mengadvokasi hingga melakukan pendaftaran. Meski saya ditugaskan di Desa Losari, tak banyak juga saya ikut membantu melakukan pendaftaran penduduk yang berada di desa lain seperti dari Lamongan, Malang bahkan Kediri,” kata Sulastri.
Dirinya mengakui dalam mengemban tugasnya, tak sedikit juga ia mendapatkan penolakan. Namun, ia tidak bosan memberikan pemahaman kepada penduduk desa bahwa Program JKN bisa menjadi alat untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.
Dengan manfaat yang dihadirkan, dirinya juga berharap agar Program JKN terus berkelanjutan sehingga bisa terus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang kian optimal.
Ditempat terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo mengatakan peluncuran Program PESIAR ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses Program JKN.
“Dengan telah diluncurkannya secara resmi Program PESIAR ini, maka kita berharap bahwa masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan akses terhadap Program JKN khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang mungkin selama ini mengalami kendala dalam mengakses Program JKN. Program PESIAR ini juga telah di dukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), sehingga akan lebih melibatkan peran dari aparat desa dengan metode Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi,” jelas Hindro
Ia juga menambahkan, sebenarnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya sudah ada dua desa yang dijadikan proyek percontohan (Pilot Project) dari Program PESIAR tersebut.
“Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya ada dua desa yang sebelumnya telah menjadi proyek percontohan (Pilot Project) Program PESIAR, yaitu di Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas dan Desa Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau, dan itu diakui memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses Program Jaminan Kesehatan Nasional,” imbuh Hindro.
Rapat Pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023). Ketua SMSI Kalteng H. Sutransyah juga nampak hadir adalam rapat pleno tersebut. (Foto/Ist)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia beranggotakan sekitar 2.000 perusahaan pers siber, sejalan dengan pernyataan Google yang memberi masukan pemerintah Indonesia.
“Masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik itu, kami sepakat, karena sudah sejalan untuk memajukan dan pengembangan pers kedepan. Pemerintah seyogyanya memperhatikan masukan Google yang selama ini mempunyai andil besar dalam layanan berbagai informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus ketika memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023).
Dalam Siaran Pers yang dikirim ke redaksi KALTENGSATUNUSANTARA.COM, disebutkan bahwa Rapat Pleno SMSI yang membahas hal-hal strategis yang menjadi agenda utama organisasi itu dihadiri para pimpinan SMSI Pusat, dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi seluruh Indonesia.
SMSI sendiri secara tegas sudah menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang kalau diterbitkan oleh presiden akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ditegaskan kembali dalam rapat pleno, Jumat (28/7/2023).
Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak diketahui kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning Wakil Presiden Google Asia Pacifik seperti disebutkan dalam tulisannya akan mengancam keberlangsungan perusahaan pers kecil, rintisan (start up).
“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.
Firdaus menilai, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.
Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).
Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul : Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.
Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber.
Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan, terutama Presiden Joko Widodo yang disodori menandatanganinya.
Untuk bisa membaca tulisan secara utuh dari Michaela Browning, silakan baca di bawah ini sebagai berikut:
“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.
Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan.
Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.
Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia.
“Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini,” ungkapnya.
Dikatakan, sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum.
“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas,” bebernya lagi.
Menurutnya, pihaknya percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:
Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.
Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.
Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya, tanpa mengenakan biaya dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.
Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan.
Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.
Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat, dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload.
Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional.
Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia.
Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.
Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait.
“Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar,” harapnya.
Public Expose Pengelolaan dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2022. (foto/istimewa)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama sembilan kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak PT. Askes (Persero) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Capaian ini menandakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
Dalam Siaran Pers yang disampaikan ke redaksi KALTENGSATUNUSANTARA.COM, Selasa (18/7/2023) disebutkan, capaian tersebut juga yang mendasari keberhasilan BPJS Kesehatan dalam pembayaran terhadap klaim sebesar 113,47 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN.
Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Tercatat, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan.
Pada FKTP rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada FKRTL selama 14,07 hari kalender.
Hingga tanggal 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat, atau setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari. Selain itu, pemanfaatan skrining kesehatan selama tahun 2022 mencapai 15,5 juta pemanfaatan skrining.
“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kami dalam memenuhi kebutuhan peserta dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Tentu hal ini juga didukung dari komitmen yang diberikan oleh mitra kerja BPJS Kesehatan dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang optimal,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam kegiatan Public Expose Laporan Pengelolaan Program – Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022, Selasa (18/07/2023).
Ghufron menyebut, tahun 2022 menjadi tahun yang mengesankan bagi BPJS Kesehatan dengan meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 248.771.083 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 235.719.262 jiwa.
“Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPJS Kesehatan, karena jumlah cakupan kepesertaan ini berhasil dicapai dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai capaian Universal Health Coverage (UHC). Apalagi dengan jumlah pegawai sekitar 9 ribuan, BPJS Kesehaan mampu melayani ratusan juta peserta JKN,” tambah Ghufron.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah peserta JKN juga diiringi dengan pertumbuhan mitra fasilitas kesehatan. Di tahun 2022, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.730 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.963 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Dengan jumlah pertumbuhan mitra fasilitas kesehatan, manfaat yang didapat juga sangat dirasakan penuh oleh masyarakat.
“Kami juga telah menerapkan layanan antrean online di FKTP sebanyak 21.335 dan di FKRTL sebanyak 2.779. Di FKRTL, kami telah memasang 2.631 display tindakan operasi dan 2.558 display tempat tidur untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada peserta,” tegas Ghufron.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan inovasi Uang Muka Pelayanan Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan cashflow keuangan rumah sakit. Selama tahun 2022, BPJS Kesehatan telah memberikan dukungan kepada 333 fasilitas kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai 5,4 triliun rupiah.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang prima bagi peserta JKN.
“Komitmen kami dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan juga tercermin dalam peningkatan penerimaan iuran. Hingga 31 Desember 2022, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran sebesar Rp144,04 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 yang mencapai Rp143,32 triliun. Peningkatan penerimaan iuran ini juga didukung oleh peningkatan jumlah kanal pembayaran yang telah mencapai 955.429 titik, yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan, hingga Kader JKN,” ungkap Ghufron.
Dijelaskannya, selaras dengan standar audit yang ketat, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan dengan mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.
Sementara itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta melalui inovasi berbasis digital. Inovasi berbasis digital juga telah dihadirkan untuk bisa memudahkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan, dimulai dari Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Aplikasi Mobile JKN hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.
“Dukungan dan kepuasan peserta merupakan perioritas utama bagi BPJS Kesehatan. Kami senang melihat tingkat kepuasan peserta meningkat yang berada di skor 89,62, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 87,63. Selain itu, tingkat kepuasan badan usaha juga mengalami peningkatan signifikan dari 86,56 di tahun 2021 menjadi 90,36 di tahun 2022,” tambah Ghufron.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, lanjutnya, BPJS Kesehatan saat ini tengah menggaungkan upaya transformasi mutu layanan.
Ia menyebut, tahun ini BPJS Kesehatan tengah fokus kepada inovasi yang menjadi inti dari Program JKN, seperti penerapan Janji Layanan JKN yang kini telah diimplementasikan di 23.255 FKTP dan 2.923 FKRTL. Terbaru, BPJS Kesehatan telah merilis fitur I-Care JKN untuk memberikan kemudahan bagi dokter atau fasilitas kesehatan mengetahui riwayat pelayanan kesehatan peserta.
Atas komitmen yang ditunjukkan, tak heran jika BPJS Kesehatan terus mendulang penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, diantaranya ISSA Good Practice Awards, PR Indonesia, hingga MarkPlus Wow Brand.
“Kami berharap capaian yang telah diraih dalam pengelolaan Program JKN ini dapat terus memberikan manfaat yang nyata bagi peserta. BPJS Kesehatan akan terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan berinovasi demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia,” tutup Ghufron.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo menegaskan, sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, tentunya wajib menyampaikan laporan pengelolaan program kepada Pemerintah dan juga kepada masyarakat luas.
“Dengan menyampaikan laporan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa BPJS wajib menyampaikan laporan pengelolaan program,” terangnya.
Untuk itu, kata Hindro Kusumo, melalui kegiatan Public Expose yang diselenggarakan secara nasional ini, BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pengelolaan program periode tahun 2022 melalui media massa di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya juga melalui media yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah,” jelas Hindro.
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Komisi VII DPR mendukung langkah pemerintah yang tengah membuat regulasi terkait perdagangan karbon untuk menurunkan emisi serta mengantisipasi perubahan iklim.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah yang saat ini sedang bersiap memasuki pasar karbon Internasional.
“Tentu kita apresiasi, karena regulasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka kita menyikapi perubahan iklim dan pemanasan global,” ujar Mukhtarudin, Kamis 25/5/2023).
Perdagangan Karbon merupakan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
“Saya berharap sistem perdagangan karbon nantinya dapat mendorong industri hijau yang ramah lingkungan,” ujar Mukhtarudin
Untuk itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong pemerintah Indonesia terus menekankan komitmennya dalam upaya pengendalian perubahan iklim global melalui target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 untuk kemudian mecapai zero emissions pada tahun 2060.
“Hal ini juga menjadi sebuah komitmen internasional bahwa dalam rangka kita mengendalikan emisi gas rumah kaca,” beber Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin mendorong agar mentransisikan sumber energi nasional kepada sumber energi baru dan terbarukan (EBT) harus dimaksimalkan.
“Ya, tentu implementasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan ini juga penting,” pungkas Mukhtarudin.
Pemerintah saat ini tengah mengatur mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia yang nantinya akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun perdagangan karbon tersebut bersifat terbuka dan harus terregistrasi yang nantinya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLH). (red)
JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM– Hari Buruh atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Para buruh di seluruh dunia memperingatinya dengan melakukan sejumlah aksi untuk menuntut dipenuhinya hak-hak mereka.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai bahwa buruh merupakan bagian penting dan tulang punggung ekonomi bangsa.
Mukhtarudin mengaku selama ini, kontribusi buruh sangat besar dalam mempercepat pergerakan perekonomian, dalam kebutuhan pekerja di pelbagai sektor.
“Saya kira kontribusi buruh penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa kini dan mendatang,” tandas Mukhtarudi,Senin (1/5/2023).
Oleh karena itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong semua pihak untuk mendukung penuh terhadap aspirasi buruh, terutama kesejahteraan dan hak hidup yang layak.
Anggota Banggar DPR ini menambahkan, aspirasi buruh juga harus dibandingkan secara bijaksana dengan usulan-usulan dari berbagai pihak, diantaranya pelaku industri dari lintas sektor, terkait kendala, tantangan dan dinamika yang ada di lapangan pekerjaan saat ini.
Tujuannya, lanjut Mukhtarudin untuk kebaikan kelompok pekerja serta sustainability dalam ekosistem ekonomi Indonesia agar terus bertumbuh. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan buruh haruslah diimbangi dengan peningkatan skills.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kita akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dalam menyuarakan hak-hak mereka,” beber Mukhtarudin.
Iya menuturkan, semoga semangat para buruh hari ini sebagai momentum untuk mengurai permasalahan dan problematika ketenagakerjaan serta gejolak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang terjadi selama ini.
‘”Selamat Hari Buruh 1 Mei 2023! Semua pekerja layak diapresiasi, semua pencapaian patut dirayakan,” pungkas Mukhtarudin.
PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Bank Indonesia (BI) menyayangkan penyalahgunaan QRIS di rumah ibadah yang dilakukan seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Atas penyalahgunaan QRIS tersebut, BI telah berkoordinasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) agar QRIS yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola rumah ibadah.
Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem QRIS seperti Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI), PJP, Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada pedagang/merchant lain.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Dapartemen Komunikaksi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono dalam siaran pers, Selasa (11/4/2023).
Lebih lanjut dijelaskannya, penyalahgunaan ini juga telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan BI mendukung, serta akan membantu sepenuhnya dalam proses penanganan yang dilakukan. Untuk menghindari kejadian serupa, BI menghimbau kepada masyarakat, PJP, dan pedagang/merchant, untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS.
Dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi di dalam aplikasi pada saat memindai QRIS, antara lain memastikan nama pedagang/merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang/merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan, serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang/merchant.
Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil pedagang/merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran.
Adapun bagi PJP, ASPI juga telah menerbitkan pedoman edukasi kepada pedagang/merchant dan pengguna QRIS, agar dapat meningkatkan keamanan transaksi QRIS, terangnya.
Erwin menambahkan, untuk itu, BI mengharapkan PJP melaksanakan pedoman tersebut. Selain upaya mitigasi risiko oleh PJP terhadap risiko penipuan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, pedagang/merchant diharapkan dapat memastikan keamanan QRIS yang ditampilkan agar tidak dapat diganti atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Secara reguler pedagang/merchant diharapkan juga senantiasa memeriksa QRIS miliknya, sehingga QRIS yang ditampilkan memang benar QRIS milik pedagang/merchant terkait dan tidak diganti atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam hal terdapat pedagang/merchant yang merasa dirugikan dengan tindakan penipuan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai sebuah kanal pembayaran, QRIS memiliki keunggulan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH) dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat di era digital, baik bagi masyarakat maupun pedagang/merchant.
Penyelenggaraan QRIS, termasuk aplikasi pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi QRIS telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang sesuai dengan best practices. PJP yang bermaksud untuk menjadi penyelenggara QRIS juga wajib memperoleh persetujuan dari BI dimana aspek yang harus dipenuhi antara lain terkait keamanan sistem, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
BI bersinergi dengan industri dan pihak terkait akan terus meningkatkan edukasi dan literasi terkait keamanan transaksi QRIS, serta memperkuat pengawasan penyelenggaraan QRIS, khususnya pemenuhan aspek Know Your Merchant dan monitoring transaksi, dan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem QRIS untuk memitigasi risiko penyalahgunaan QRIS atau fraud.
BI bersama industri sistem pembayaran juga senantiasa terbuka terhadap masukan dalam rangka terus memperkuat kualitas edukasi dan perlindungan konsumen yang disampaikan oleh pengguna QRIS (masyarakat dan pedagang/merchant) melalui contact center PJP dan layanan contact center BI (BICARA) dengan nomor telp.021-131, email: bicara@bi.go.id.
Bank Indonesia mencatat, sampai dengan Februari 2023, jumlah pedagang/merchant QRIS telah mencapai angka 24,9 juta dengan total jumlah pengguna QRIS sebanyak 30,87 juta. Lebih lanjut, nominal transaksi QRIS hingga Februari 2023 tercatat sebesar Rp12,28 Triliun dengan volume transaksi sebesar 121,8 juta.