Hari: 20 Maret 2024

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin hadir dalam Rapat Koordinasi Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Kalimantan Tengah Tahun 2024 di Bahalap Hotel.

Disampaikan oleh penyelenggara, Plh. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Kalteng Andi Arsyad rapat ini bertujuan memberi pemahaman tentang peran perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanan Reforma Agraria di Kalteng. Rabu, (20/3/2024).

“Kemudian menggali informasi, potensi, kendala serta solusi terkait Redistribusi Tanah serta membuat kesepakatan untuk merencanakan program dan kegiatan mendukung terlaksananya Reforma Agraria,” tutur Andi.

Sekda Kalteng Nuryakin melalui sambutannya berharap agar Perangkat daerah bersinergi dengan kementerian/lembaga yang membidangi urusan Pertanahan agar melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria berdasarkan Perpres 62 Tahun 2023.

Percepatan pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai strategi seperti Legalisasi Aset, Redistribusi Tanah, Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria.

“Kemudian kelembagaan Reforma Agraria, Partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam,” kata Sekda.

Lebih lanjut, Nuryakin berharap peserta rapat memahami tentang target capaian Penataan Aset Reforma Agraria dan target capaian Penataan Akses.

“Target nasional capaian Penataan Aset Reforma Agraria untuk jumlah Bidang Tanah yang diredistribusi adalah 286.339 bidang. Kemudian di Kalteng target capaiannya sebesar 3.625 bidang, sert target tahun 2024 dan tahun 2025 masing-masing sebesar 1.000 bidang,”

Sedangkan Target nasional capaian Penataan Akses Reforma Agraria, jumlah kepala keluarga penerima akses di Kalteng adalah 148.800 KK, untuk tahun 2024 berjumlah 3.000 KK dan tahun 2025 sebesar 3.000 KK.

“Selanjutnya, ada usulan Kementerian ATR/BPN terhadap Target Penataan Akses sebanyak 3600 KK dan 3100 kelompok masyarakat, serta rencana target tahun 2025 sebesar 3.600 KK,” sambungnya.

Nuryakin menekankan berdasarkan Target Capaian tersebut menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanahan, bersama Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi beserta Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, membuat rumusan bersama, agar percepatan Reforma Agraria dapat berjalan dengan baik.

Pangkalan Bun, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sebagai upaya membantu masyarakat dalam berurusan sekaligus memberikan rasa aman, kepastian hukum dan nyaman dalam berusaha dengan memiliki kelengkapan perizinan dan dokumen dalam berusaha serta tertib administrasi pemerintahan provinsi menggelar layanan jemput bola atau perizinan on site di kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan ini juga bertujuan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar layanan Perizinan On Site, bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.Rabu (20/3/2024)

Adapun Tim Perizinan On Site ini dikoordinir oleh Kepala Bidang PTSP Esther M. L. Tobing bersama perwakilan Perangkat Daerah teknis terkait, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Kalteng serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng

Layanan Perizinan On Site merupakan inovasi layanan jemput bola yang menjangkau masyarakat secara langsung dalam mengurus perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan mulai 20 – 22 Maret 2024 ini melayani beberapa sektor, diantaranya yaitu sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, sektor Ketahanan Pangan, dan layanan perbantuan untuk sektor lainnya.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalteng Sutoyo menyampaikan bahwa dalam rangka pencapaian target realisasi investasi di Kalteng, DPMPTSP berkomitmen untuk mendukung dan membantu masyarakat secara langsung dalam memperoleh perizinan.

“Harapannya, melalui kegiatan ini dapat mendorong tingkat kesadaran masyarakat atau pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk lebih proaktif dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan dokumen dan perizinan yang dimilikinya,” ujar Sutoyo.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Sekretaris Dinas Heppy menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi Kalteng dan Tim Perangkat Daerah teknis terkait.

“Kegiatan ini sangat penting untuk membantu pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena untuk membantu mempermudah masyarakat agar lebih cepat memperoleh izin usaha yang menunjang kegiatan usahanya, khususnya di Kotawaringin Barat yang mana didominasi oleh sektor peternakan,” tutupnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam rangka mengukur, evaluasi, monitoring indeks demokrasi Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng.Rabu (20/3/2024).

Sementara Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari TNI, Polri, Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Pengurus Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, serta Insan Pers.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Fajar Sriningsih, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Nova Vera Lina, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri Cenarung beserta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Mulyo Suharto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi.

“Manfaat akademis IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia mampu menunjukkan aspek, variabel, maupun indikator yang berkembang atau tidak di suatu Provinsi, sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di Provinsi,” ujarnya.

“Dengan adanya kegiatan FGD ini akan dapat diperoleh informasi secara langsung, konfirmasi berita/dokumen dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa, menggali informasi sehingga diperoleh data atau informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan untuk data penilaian IDI di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Maria Wahyu Utami menjelaskan bahwa kegiatan FGD IDI ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, yang dimulai dengan pengumpulan data dari hasil review surat kabar, review dokumen, dilanjutkan workshop fasilitator, dan pengolahan data.

“Kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng selalu berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia, sehingga nantinya penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, peserta FGD diberikan penjelasan umum mengenai bagaimana proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil review surat kabar dan dokumen yang telah dilakukan oleh tim enumerator dari BPS, untuk kemudian diinput koreksi maupun tambahan informasi/data dari seluruh peserta. Sehingga dengan demikian data yang dihasilkan diharapkan sudah dievaluasi dan dikonfirmasi kepada seluruh peserta FGD.

KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Masih dalam rangkaian kegiatan berbagi berkah sekaligus dalam upaya pengendalian Inflasi di daerah serta meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama kebutuhan akan beras, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus melaksanakan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah dan Pasar Murah Berbagi Berkah hingga di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pasar murah yang diselenggarakan secara serentak di 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalteng untuk tahap pertama. Rabu (20/03/2024).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Baamang Kantor Kelurahan Baamang Barat dan Kecamatan Ketapang, Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hilir.

Kegiatan di dua tempat ini dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky R. Badjuri, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib dan Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng Rangga Lesmana serta Lurah Baamang Barat Arya Agus Wardhana dan Lurah Mentawa Baru Hilir Rita Purwanto.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng Rangga Lesmana menyampaikan di Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat didistribusikan sebanyak 500 paket beras dan di Kecamatan Ketapang, Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hilir didistribusikan sebanyak 1.000 paket beras untuk tahap pertama.

Disampaikan bantuan yang diberikan berupa paket beras 10 kilogram dengan nilai Rp. 175 ribu rupiah, namun masyarakat menerima beras tersebut gratis karena sudah disubsidi oleh Gubernur Kalteng.

Pada kesempatan tersebut Lurah Baamang Barat Arya Agus Wardhana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang telah menginisiasi Pasar Murah Berbagi Berkah.

“Dengan program pasar penyeimbang ini diharapkan daya beli masyarakat terutama Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat terbantu dengan adanya program beras murah. Kita tahu harga beras cukup mahal di pasaran dan program ini sangat membantu. Sekali lagi saya mewakili seluruh warga mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur H. Sugianto Sabran dan jajaran semoga selalu diberikan kesehatan dan mudahkan rejekinya”, tutupnya.

Selain itu, masyarakat mengaku sangat antusias menerima bantuan beras bersubsidi dari Pemerintah Provinsi Kalteng untuk tahap pertama.

Sebagai informasi, untuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah provinsi Kalteng sebelumnya juga melaksanakan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah dan Pasar Murah Berbagi Berkah di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipusatkan di GPR Desa Tanjung Jariangau, Senin (18/3/2024).

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus kembali mendapatkan kritikan masyarakat dugaan malpraktik penanganan bayi yang menyebabkan kematian.

Seorang Afner Juliwarno dan Meiske Angglelina Melaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atas kematian bayi mereka yang gagal ditangani oleh pihak Rumah sakit.

Suami istri tersebut protes karena belum menerima penjelasan medis oleh pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa bayi mengalami kebocoran jantung.

Afner Juliwarno mengaku belum sama sekali menerima penjelasan ilmiah. Bahkan ia terkejut karena sebelumnya tidak ada diagnosa kebocoran jantung pada anaknya.

“Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan oleh rumah sakit, dari sejak kematian anak saya sampai sekarang. Anak saya sebelumnya ketika diagnosa di RS Muhammadiyah tidak ada bocor jantung, bocor paru, anak saya sehat jantung dan parunya,” kata Afner.

Pihak RSUD Doris Sylvanus mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan Kronologi penanganan. Dijelaskan oleh Dr. Anto pihak bidang pelayanan medik bahwa Pasien bayi “D” lahir pada tanggal 9 Januari 2024, di luar RS Doris Sylvanus. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 pasien dirujuk ke RS Doris atas indikasi kembung dan muntah, kemudian dilakukan pemeriksaan yang diperlukan serta penanganan awal. Rabu, (20/3/2024).

“Setelah diperiksa ditemukan keadaan bertambah kembung, yang mengarah pada kegawatan. Kemudian diputuskan untuk melakukan tindakan bedah dengan tujuan life saving. Setelah penjelasan oleh dokter kepada keluarga, keluarga memberikan persetujuan operasi pada tanggal 16 Januari 2024, atas indikasi sumbatan usus (ileus Obstruktif) diduga megakolon,” ungkapnya.

Lanjut Anto, Pada diagnosa awal pasien diduga megakolon (pelebaran atau pembesaran yang tidak normal pada usus besar) sehingga akan dipasangkan stoma (lubang di perut untuk mengeluarkan limbah dari tubuh).

Tetapi pada pasien ini, itu bukan megakolon setelah dibuka yang ditemukan adalah usus halus bagian yang dekat dengan usus besar tidak terbentuk sehingga terjadi pembuntuan yang menyebabkan perutnya semakin kembung.

Perutnya semakin kembung itu bisa menyebabkan desakan ke rongga dada dan bisa kebocoran, sehingga saat itu perlu dilakukan tindakan life saving.

Terkait jantung bocor, Anto menjelaskan bahwa Jadi pemeriksaan yang dilakukan sebelum dirujuk ke Doris Sylvanus adalah berupa USG.

“Tetapi pemeriksaan USG itu ada batasannya, jadi pada saat operasi menemukan kelainan bawaan di mana usus tidak terbentuk maka kita harus mencari (diagnosa) yang lain juga, kemudian dilakukanlah pemeriksaan ekokardiografi (echocardiography) yang kemudian menemukan lubang di jantungnya,” Jelas Anto.

Pasien dirawat di ruangan yang sesuai dengan kondisinya. Pasien tetap dilakukan observasi pemeriksaan, perawatan, dan terapi yang diperlukan sesuai dengan kondisinya setelah operasi. “Setelah itu, 9 hari pasca operasi, pasien mengalami gagal napas, dan pada hari ke 9 tersebut diputuskan untuk dimasukkan ke ruang ICU dan dipasang ventilator, namun kondisi pasien tetap menurun dan meninggal pada tanggal 25 Januari 2024,” tutupnya.

Selanjutnya, Direktur RSUD Doris Sylvanus Ady Fraditha mengaku bahwa rumah sakit dan tenaga medis dan kesehatan sudah bertugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Dan sudah kmi lakukan tindakan oleh dokter kami, komunikasi dan edukasi kepada orang tua pasien, dan disetujui oleh orang tua pasien,” terangnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Memiliki peran dan fungsi penting serta tidak mudahnya menjadi guru penggerak yang sudah dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Guru dan tenaga kependidikan kementrian pendidikan meminta dukungan kepada pemerintah provinsi agar guru penggerak yang lolos bisa diangkat menjadi kepala sekolah ( kepsek ) atau pengawas.

Pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalteng menerima kunjungan audiensi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani beserta jajaran di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (20/03/2024).

Audiensi terkait Program Prioritas Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kerja yang meliputi Program Guru Penggerak (PGP) GP to KSPS, PPKG PJOK; ASN PPPK; Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM); Platform Merdeka Mengajar (PMM); dan Awan Penggerak.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menyampaikan harapan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng untuk bisa mengangkat para Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Ia menilai masih ada peluang Guru Penggerak di Kalteng untuk diangkat.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Nunuk Suryani mengutarakan guru di Indonesia mencapai 2,9 juta orang, namun yang memenuhi syarat dan mampu lolos menjadi Guru Penggerak hanya sekitar 60 ribu orang.

“Jadi yang bisa ikut pendidikan hingga sekarang hanya 60 ribu dengan calonnya sebagai Guru Penggerak, tidak sampai 100 ribu. Rasionya cukup kecil orang bisa lolos pendidikan Guru Penggerak karena sangat tidak mudah,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda H. Nuryakin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng sangat mendukung berbagai program Kemendikbudristek yang juga memantapkan visi misi Gubernur Kalteng dalam rangka mencerdaskan.

“Hingga saat ini terdapat 108 Guru Penggerak di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah bisa diangkat menjadi Kepala Sekolah karena telah memenuhi syarat dan kriteria. Namun pihaknya masih mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pendidikan mengingat kebutuhan kepala sekolah hanya 10 orang, sedangkan Guru Penggerak yang ada mencapai 108 orang”, jelasnya.

Sekda mengungkapkan pihaknya masih melihat data-data yang sudah bisa diajukan ke Gubernur Kalteng mengingat hanya tersedia 10 kuota.