Hari: 6 Maret 2024

JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan transparan (Good Government) serta Pelayanan publik yang optimal , pemerintah pusat melalui KPK RI melakukan pengawasan di bidang pengadaan barang dan jasa ( PBJ ) yang di pantau secara konsisten dan real time didalam aplikasi e-katalog. Hal ini dilakukan agar prilaku korupsi bisa ditekan dan diminimalisir serendah mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Juang Lt.3, Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta Selatan, Rabu (06/03/2024).

Kegiatan Rakornas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa KPK RI Tahun 2024 tersebut diikuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lembaga terkait dan Inspektur Daerah Provinsi se-Indonesia.

Kegiatan Rakornas dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dan dihadiri oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, serta Plt. Direktur Investigasi IV BPKP.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata menyampaikan bahwa korupsi sebagian besar erat kaitannya dengan pengadaan barang/jasa. Berbagai upaya pencegahan korupsi PBJ sudah dilakukan melalui proses lelang secara elektronik, namun dirasa masih terdapat celah-celah kecurangan. Saat ini KPK RI mendorong pengadaan barang/jasa melalui e-katalog, hal ini dilakukan untuk mempercepat proses PBJ, memudahkan pengawasan serta memudahkan para vendor untuk melakukan transaksi dengan pemerintah.

“Melalui upaya pencegahan korupsi di proses pengadaan barang/jasa, diharapkan dapat menyelamatkan lebih banyak keuangan negara,” harapnya.

Selanjutnya, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Santosa menekankan pada optimalisasi fungsi katalog elektronik untuk pencegahan korupsi barang/jasa.

“Saat ini fungsi katalog elektronik disiapkan untuk dapat mendeteksi secara dini perilaku pelaksanaan pengadaan yang sekiranya berpotensi untuk terjadi kecurangan/korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Patria Santosa menginformasikan bahwa LKPP bersama dengan KPK RI dan BPKP berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dengan mengidentifikasi adanya empat kategori anomaly proses pengadaan pada e-purchasing, antara lain perubahan harga produk tayang, transaksi ke penyedia yang sama dan berulang, kecepatan transaksi pertama, kecepatan status penyelesaian transaksi. Oleh karena itu, LKPP mengembangkan fitur sistem pengawasan transaksi katalog elektronik yang memuat empat indikator tersebut.

“Fitur pengawasan katalog elektronik dapat memberikan akses kepada APIP untuk melakukan pengawasan dengan melihat data transaksi e-purchasing,” imbuhnya.

Pada kegiatan Rakornas ini juga dilakukan peluncuran fitur pengawasan katalog elektronik oleh Wakil Ketua KPK, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Plt. Direktur Investigasi IV BPKP, dan CEO Govtech Procurement Telkom.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring secara terpisah menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah, maka dari itu peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya dibutuhkan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah telah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini di Pemerintah Provinsi Kalteng, proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog) secara bertahap mulai diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih terdapat celah kecurangan yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu, dengan telah diluncurkannya fitur pengawasan katalog elektronik diharapkan dapat membantu APIP internal daerah dalam mendeteksi dini adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa elektronik,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi Capaian Pembangunan, Asisten Sri Widanarni menekankan persamaan persepsi dalam melaksanakan RKPD tahun 2024.

“Kita harus selaraskan tujuan dan sasaran pembangunan yang dituju, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan serta prioritas pembangunan yang ingin dicapai,” pesannya di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng. Rabu, (6/3/2024).

Saat ini target capaian indikator utama RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,80%, angka kemiskinan 4,66%, gini rasio 0,316.

Sri menerangkan, Ekonomi Kalteng tahun 2023 tumbuh sebesar 4,14%, lebih turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,54%.

“Ini terjadi karena pada tahun 2023 lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami konstraksi cukup tinggi -5,55% (negatif) serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan turun menjadi 5,43% turun dari tahun 2022. Ini menjadi catatan bagi kita untuk bekerja lebih giat lagi di tahun 2024 ini,” terangnya.

Akan tetapi, tingkat kemiskinan di angka 5,11% pada maret 2023 lebih rendah, (lebih baik) dari capaian nasional yakni 9,36% dan menduduki urutan ke-5 Nasional Provinsi dengan penduduk miskin paling sedikit.

Kemudian Indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 73,42, Target ini tercapai karena pada tahun 2023 IPM Kalteng sudah 73,73,

“Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 73,73, ini capaian yang bagus karena masuk kategori tinggi, gini ratio 0,317 menurun dari tahun 2022 dan lebih rendah (lebih baik) dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,388,” tambah Sri.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada agustus 2023 sebesar 4,10% lebih rendah (lebih baik) dari tahun 2022, dan lebih baik dibandingkan capaian nasional yakni 5,32%.

“Serta target dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,90%, target ini yang harus kita capai pada tahun 2024 ini,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Realisasi investasi di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023 mencapai 19,10 triliun rupiah.

Angka tersebut melampaui target realisasi investasi yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi/BKPM kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 16,09 triliun rupiah.

Upaya ini terus dilakukan Pemprov Kalteng dibawah kepemimpinan Gubernur Sugianto H. Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng, Sutoyo, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut Sutoyo mengatakan, untuk realisasi investasi sebesar Rp 19,10 triliun rupiah tersebut, terdiri dari realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar US$697.636.700,00 atau Rp10.325.012.136.800,80 (kurs US$1 = Rp14.800,00) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp8.779.502.700.000,00.

Secara kumulatif, sektor primer masih menjadi penyumbang tertinggi realisasi investasi. Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan serta subsektor Pertambangan berturut-turut memiliki kontribusi terbesar dalam realisasi investasi tahun 2023.

Sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Ada tiga Besar Sektor Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota di Kalteng Tahun 2023, pada sektor sekunder, subsektor Industri Makanan memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan baru di Kalimantan Tengah. Setidaknya, selama tiga tahun terakhir ini, subsektor Industri Makanan masuk ke dalam tiga besar realisasi investasi tertinggi di Kalimantan Tengah, baik PMA maupun PMDN,” katanya.

Data yang dihimpun oleh Fungsi Pengolahan Data Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng menunjukkan bahwa, sektor primer mendominasi realisasi investasi dan juga menyerap banyak tenaga kerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Tiga Besar Lokasi Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota di Kalteng Tahun 2023, Secara kewilayahan, realisasi PMA tertinggi berturut-turut ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Sementara Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Barito Utara menjadi tiga kabupaten dengan realisasi PMDN tertinggi di Kalimantan Tengah,” jelas Sutoyo.

Menurut pria yang juga pernah di Kabag Protokol tersebut, dari data realisasi investasi tersebut di atas, setidaknya ada dua kesimpulan awal yang dapat diambil.

Pertama, di tengah dominasi sektor primer, subsektor Industri makanan berpotensi untuk menjadi sektor unggulan baru daerah. Kedua, secara kumulatif, realisasi investasi di Kalimantan Tengah wilayah Barat dan Timur terdistribusi secara merata, namun perlu sedikit penguatan untuk wilayah tengah.

“Realisasi investasi dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh para pelaku usaha setiap triwulan. Penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM berisi informasi tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha,” ungkapnya.

Sutoyo berharap, agar seluruh pelaku usaha di Kalimantan Tengah, baik PMA maupun PMDN, untuk tertib menyampaikan LKPM secara daring melalui laman oss.go.id. Khusus untuk pelaku usaha yang dalam tahap konstruksi dan pelaku usaha mikro, LKPM wajib disampaikan setiap enam bulan sekali.

“Tentu kami, dari Dinas PMPTSP Provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah siap memfasilitasi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengisian LKPM,” tutup Sutoyo.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Asisten Ekbang Prov. Kalteng Sri Widanarni hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORPEM) Tahun 2024, di Aula Bappedalitbang Kalteng.

Sri menyampaikan sambutan wakil Gubernur, koordinasi pengendalian dan evaluasi sangat penting dalam pembangunan daerah, diperlukan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan pembangunan daerah. Rabu, (6/3/2024).

“Ketercapaian pembangunan dilihat dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang sudah di tetapkan dalam RPJMD dan RKPD, apakah sudah terlaksana sesuai target yang ditetapkan dan direncanakan dalam RKPD tahun 2023,” terangnya.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2023 dijadikan pedoman pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2023, yang memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Sri Widanarni mengatakan sasaran pembangunan yang ditetapkan berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian dalam arti luas.

Evaluasi yang sedang dilakukan saat ini mengenai pelaksanaaan rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2023, yang termuat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.

“Hasil evaluasi hari ini menjadi masukan untuk rencana pembangunan tahun 2025,” imbuhnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan serta penyelarasan RKPD 2024 agar tercapai sesuai harapan dan target pembangunan serta evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Koordinasi Rencana Pembangunan Tahun 2024.

Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorpem) Tahun 2024, bertempat di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Rabu (06/03/2024).

Turut hadir pada Rakor tersebut antara lain unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, Pj. Bupati/Wali Kota, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakordalev dan Rakorpem ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan menyampaikan capaian rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2024 ini sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024.

“Rakordalev dan Rakorpem ini bertujuan untuk mendapatkan Data Capaian target kinerja program sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 kondisi per TW IV 2023 serta Data Capaian Kinerja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah kondisi per TW IV 2023,” bebernya.

Di akhir laporannya, Leonard meyampaikan keluaran dan hasil yang dicapai dari Rakor ini adalah untuk mendapatkan Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

“Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk perbaikan pelaksanaan tahun 2024 dan masukan bagi rencana pembangunan tahun 2025, serta terwujudnya konsistensi antara rencana dalam RKPD dengan pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2024,” ungkap Leonard.

Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Provinsi Kalteng) Sri Widanarni saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Kalteng sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan adalah proses penting dalam pembangunan daerah, karena berguna untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan pembangunan daerah dengan melihat tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

“RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2023 karena memuat arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian dalam arti luas,” katanya.

“Rakordalev yang kita laksanakan hari ini adalah dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2023, yang termuat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Hasil evaluasi hari ini menjadi masukan untuk rencana pembangunan tahun 2025,” imbuh Sri.

Lebih lanjut disampaikan, target capaian indikator utama RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,80 persen, angka kemiskinan sebesar 4,66 persen, gini rasio sebesar 0,316, indeks pembangunan manusia 73,42, hal ini sudah tercapai karena pada tahun 2023 IPM sudah mencapai 73,73, dan target tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,90 persen. Target ini yang harus dicapai pada tahun 2024.

“Capaian Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah lainnya adalah tingkat kemiskinan yang mencapai angka 5,11 persen pada Maret 2023, lebih rendah (lebih baik) dari capaian nasional yakni 9,36 persen dan menduduki urutan ke-5 Nasional Provinsi dengan penduduk miskin paling sedikit,” tutur Sri.

Ditambahkannya, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 73,73 ini capaian yang bagus karena masuk kategori tinggi, gini ratio 0,317 menurun dari tahun 2022 dan lebih rendah (lebih baik) dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,388 dan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 4,10 persen lebih rendah (lebih baik) dari tahun 2022 dan lebih baik dibandingkan capaian nasional yakni 5,32 persen.

Kemudian, di bidang pendidikan, Provinsi Kalimantan Tengah mendukung peningkatan sumber daya manusia dengan telah memberikan bantuan sosial fungsi pendidikan kepada putera/puteri Provinsi Kalimantan Tengah yang berprestasi dan kurang mampu.

“Di bidang kesehatan, Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit pada RSUD Hanau akan menjadi prioritas untuk menjamin kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, demikian juga RSUD Doris Sylvanus juga semakin ditingkatkan sarana dan prasarananya,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pedesaan Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah kabupaten untuk membina dan membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES melalui penataan keuangan dan manejemen keuangan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, H. Nuryakin membuka secara resmi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2024 yang digelar di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Rabu (06/03/2024).

Turut hadir Para Kepala Dinas PMD kabupaten atau yang mewakili, Koordinator P3MD dan P3PD Provinsi Kalteng serta Narasumber/Pelatih dari Balai Kemendes PDT Banjarmasin.

Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah “SAPEDA: Strategi Penguatan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Kalteng”.

Sekda H. Nuryakin menyampaikan peran BUMDes di desa sangatlah penting dan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang, Desa dinyatakan bahwa Lembaga Ekonomi Desa yang dapat dibentuk oleh pemerintah desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Keberadaanya diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengimbau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, agar terus mendorong peningkatan jumlah keberadaan BUMDes-BUMDes di Kalimantan Tengah sesuai dengan jumlah desanya, meningkatkan BUMDes yang aktif, dan meningkatkan jumlah BUMDes yang sudah berstatus badan hukum”, tutur Sekda.

Disampaikan Sekda, perkembangan BUMDes di Provinsi Kalteng berdasarkan hasil pemeringkatan yang dihimpun semua Dinas PMD Kabupaten, diketahui bahwa status BUMDes Maju berjumlah 6 BUMDes, BUMDes Berkembang 77 BUMDes, Pemula 214 BUMDes, dan status yang paling rendah adalah Perintis berjumlah 807 BUMDes. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan tim kami secara langsung di lapangan, bahwa keberadaan BUMDes saat ini kurang dapat berkembang dengan baik, bahkan cenderung berjalan di tempat.

Diharapkan melalui pelatihan ini, BUMDes di Provinsi Kalteng dapat berkembang lebih baik lagi dalam melaksanakan tata kelola manajemen BUMDES, serta dalam melaksanakan pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta pemanfaatan potensi desa untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya mengapresiasi sinergi kuat antara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas PMD Kabupaten, dan Pemerintah Desa yang berkomitmen untuk memajukan desa dengan mendukung tercapainya Visi dan Misi Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Makin BERKAH”, tutupnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng Aryawan mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, yakni memberikan keseragaman dalam penatausahaan keuangan desa agar terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Nomor 135 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa serta meningkatkan kapasitas dan pengetahuan bendahara Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2024 ini diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Maret 2024 bertempat di Hotel Bahalap Palangka Raya. Narasumber kegiatan ini dari Dinas PMD Provinsi Kalteng, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa pada Dinas Dinas PMD Provinsi Kalteng serta Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas PMD Provinsi Kalteng.

Peserta Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDES terdiri dari para bendahara Badan Usaha Milik Desa yang berjumlah sebanyak 68 orang dari 68 BUMDes yang ditunjuk dari 13 Kabupaten se-Kalteng.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sebagai upaya mencetak generasi muda dan lulusan sekolah yang memiliki bakat, keahlian dan kemampuan yang memiliki daya saing yang berkualitas terutama di bidang dan jurusan yang diambil setiap individu pelajar di sekolah Pemerintah Provinsi menggelar uji kompetensi bagi siswa SMK.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT BPPB-TPH) melaksanakan program penyebarluasan teknologi benih kepada masyarakat. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Budi Mulya dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Rabu (06/03/2024) bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan UPT BPPB-TPH, Palangka Raya.

Beberapa dekade terakhir, pengembangan perbenihan hortikultura yang diminati adalah Kultur Jaringan. Namun saat ini, perbanyakan benih dengan cara kultur jaringan merupakan hal yang masih terbatas di Kalimantan Tengah. Maka dari itu, UPT BPPB-TPH memberikan layanan informasi dan teknologi di bidang perbenihan serta menjadi wadah uji kompetensi bagi siswa dan mahasiswa yang memiliki minat agribisnis dan agroteknologi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Isnawati menyampaikan bahwa Laboratorium Kultur Jaringan ini merupakan bantuan Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2022, yang dikelola oleh Seksi perbanyakan benih hortikultura.

“Selain melakukan perbanyakan benih sebagai fungsi utama, laboratorium kultur jaringan juga menjadi media informasi dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

“Semoga dengan pembelajaran langsung di laboratorium, para siswa bisa lebih memahami dan mempraktekkan budidaya anggrek dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Isnawati.

Adapun kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang bertujuan untuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang dengan Tema Aklimatisasi Anggrek ini diikuti oleh 16 orang siswa dan 9 (sembilan) guru pendamping SMKS Budi Mulya, termasuk Kepala Sekolah Nuraini. Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian ini dipandu oleh Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan Anik Sumiani dan didampingi Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Muda Yabahba, serta Asisten Laboratorium Adrian dan Untung Sudiarto.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan Anik Sumiani mengatakan bahwa kegiatan UKK ini merupakan salah satu syarat ujian kelulusan bagi siswa kelas XII.

“Diharapkan agar siswa dapat lebih memahami tentang pengembangan pertumbuhan anggrek dari tanaman botol ke media luar atau lapangan. Satu persatu siswa mempraktekkan Aklimatisasi Anggrek, tiap siswa mendapat 5 (lima) bagian anak anggrek. Tahap awal dimulai dari Penyucian Media/Moss Hitam, pengambilan planlet/anak anggrek dari botol dicuci dengan fungisida kemudian ditanam di pot kecil dan diberikan label, nama, tanggal, serta varietas,” tutup Anik Sumiani.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan di ruang Laboratorium Kultur Jaringan untuk pengenalan alat-alat laboratorium dan fungsinya. Di ruangan laboratorium siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang kegunaan alat dan bahan.