November 2022 - Kalteng Satu Nusantara

Sampaikan RAPBD 2023, Fairid Ingatkan OPD Bekerja Keras

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM –DPRD Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke 10 masa sidang I tahun sidang 2022/2023, dengan agenda penyampaian pidato pengantar wali kota tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya tahun 2023.

Ketua DPRD Palangka Raya Sigit K Yunianto memimpin langsung paripurna tersebut, yang dihadiri Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, anggota DPRD, jajaran kepala OPD dan FKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Selasa (15/11/2022).

Dalam paripurna itu, Fairid menyampaikan dalam pidatonya, bahwa hingga 31 Oktober 2022 realisasi pelaksanaan APBD berjalan lancar. Dimana anggaran pendapatan sebesar Rp 1,14 triliun lebih sudah tercapai 69,42 persen atau sebesar Rp 739,4 miliar lebih.

Sedangkan untuk sektor belanja daerah dari plafon anggaran sebesar Rp 1,25 triliun lebih ternyata sudah mencapai 62,34 persen atau sebesar Rp 784,3 miliar lebih.

“Saya berharap seluruh ASN yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk bekerja keras agar realisasi dapat mencapai target,”harap Fairid.
.
Dilanjutkan wali kota, untuk struktur dan volume APBD tahun 2023 disusun dengan target dan plafon yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah, yang sebelumnya sudah dikonsultasikan bersama badan anggaran (Banggar) DPRD.

Pada tahun 2023 lanjutnya, sektor pendapatan daerah mengalami kenaikan dimana telah dirancangkan sebesar Rp 1,21 triliun lebih atau naik 5,87 persen dibandingkan tahun 2022.

“Sedangkan pada sektor belanja, akan ada penurunan target sebesar 0,58 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni hanya sebesar Rp 1,23 triliun lebih,”sebutnya.

Selanjutnya Fairid menjelaskan, untuk program dan kegiatan pada APBD tahun 2023 disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik.

“Saya berharap RAPBD yang telah disepakati ini dapat disesuaikan dengan visi misi dan tupoksi serta kewenangan setiap OPD, agar dapat diusulkan program dan kegiatannya melalui RKA-SKPD,”papar Fairid.

Sementara itu Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto berharap agar seluruh rancangan APBD tahun 2023 mendatang bisa berjalan lancar. “Kami akan mengawal agar APBD yang berjalan nantinya bisa mengatasi masalah dan dinamikan di tengah masyarakat,” tandasnya.

PT SLK Resmi Menutup Program Capacity Building For Teacher Di Kecamatan Rungan

Suasana kegiatan Program Capacity Building For Teacher di kecamatan Rungan

GUNUNG MAS, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Lanjutan dari kegiatan Program Capacity Building For Teacher di kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, CSR PT. SKS Listrik Kalimantan (15/11/2022). Setelah pelaksanaan yang cukup masif, pada hari selasa 15 November 2022 program ini resmi berakhir.

Capacity Building for Teacher merupakan program yang difokuskan pada upaya meminimalisir kesenjangan kompetensi guru, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pengembangan profesi guru (SD dan SMP) di sekitar area PLTU. Secara konseptual, Capacity Building for Teacher melaksanakan pembimbingan dan pendampingan terhadap guru-guru untuk memperkuat pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai pedoman Kebijakan Merdeka Belajar. Secara praktis, program ini memfasilitasi penguatan literasi dan numerasi guru untuk menumbuhkan budaya akademik dan karakter.

Progam yang telah berjalan tersebut terdiri dari beberapa rangkaian acara, diantaranya In Service Training 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 7 Oktober 2022, On The Job Training yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober hingga 11 November 2022, In Service Training 2 yang telah dilaksanakan pada 14 November hingga 15 November 2022.

Terkait In Service Training (IST 1) dan On The Job Training (OJT), materi yang telah didapatkan dan dipraktikkan oleh para guru diantaranya: Growth Mindset, Budaya Positif, Pembelajaran Diferensiasi, Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila, Platform Merdeka Mengajar, Google for Education, Perencanaan Berbasis Data, Menyelami Kekayaan Leluhur, Evaluasi, Pembukaan dan Orientasi. Lebih lanjut, terkait In Service Training (IST 2), para guru telah melaksanakan presentasi laporan yang berkaitan dengan implementasi salah satu materi pilihan yang telah didapatkan.

Setelah melalui seluruh rangkaian acara, para guru beserta dengan perwakilan PT SKS Listrik Kalimantan yang terdiri dari Bapak Maulana Muhammad beserta tim dan Drs. Hasan, M.Pd beerta tim BPMP melaksanakan penutupan kegiatan dengan rangkaian acara berupa: Pembukaan, Sambutan dari Koordinator Wilayah UPTD Kecamatan Rungan Ibu Demiani, S.Pd dan Koordinator BPMP Kalimantan Tengah.

Berdasarkan proses yang dilalui selama 2 bulan diperoleh hasil Peserta Terbaik 1 yakni Wahidah, S.Pd, Peserta Terbaik 2 yakni Novianie, S.Pd, dan Peserta Terbaik 3 yakni Dede Indri Kahayan, S.Pd, Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian motivasi untuk diimplementasikan oleh para guru, diantaranya: Pertama, menyadari bahwa di era digitalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa harus tetap mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa.

Kedua, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai bahan dan media pembelajaran bagi para siswa merupakan hal penting untuk dilakukan; Ketiga, para guru tidak hanya harus bisa memotivasi murid-murid untuk senantiasa belajar, tetapi juga harus memiliki semangat belajar untuk diri sendiri; dan Kelima, diharapkan para guru tidak hanya bisa mengimplementasikan berbagai materi yang diperoleh dalam Program Capacity Building For Teacher, tetapi juga dapat mengajarkan hal tersebut kepada para guru lainnya.

PT SKS Listrik Kalimantan merupakan perusahaan penyedia tenaga listrik yang mengoperasikan IPP PLTU Kalteng-1 berkapasitas 2 x 100 MW di Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas – Kalimantan Tengah. IPP PLTU Kalteng-1 ini beroperasi secara komersial sejak bulan November 2020.(Humas PT. SKS Listrik Kalimantan)

Gubernur Kalteng Apresiasi Pameran Inovasi Pendidikan se- Kalteng, Diharapkan Munculnya Talenta-Talenta Muda

Gubernur Kalteng saat meninjau stand pameran inovasi pendidikan. (Ahmad Prianto R.)

PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Pameran Inovasi Pendidikan se- Kalteng yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Jalan D.I Panjaitan, Palangka Raya mulai dari tanggal 14 – 17 November 2022.

“Saya lihat pameran dari SMA/SMK ada bidang kelistrikan, seperti air gambut bahkan ada juga air nanas tadi. Saya lihat anak-anak tadi ada yang menunjukkan karya kreatif mereka, tidak menutup kemungkinan dari karya mereka nanti akan ada terobosan baru,” ucap Gubernur saat diwawancarai oleh sejumlah awak media.

Lanjut Gubernur, bahkan air gambut yang selama ini masih asing bagi masyarakat awam ternyata bisa dijadikan sebagai medium untuk menghantarkan dan membuat arus listrik oleh SMA 2 Sampit. Juga inovasi lainnya dari minyak kelapa yang dibuat dari Buah Kelapa hingga bioetanol.

Sementara itu dalam rangka mengapresiasi talenta-talenta muda, pihaknya akan memberikan reward bagi para siswa yang bertalenta dalam hal inovasi. Sehingga dia menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kalteng agar ada anggaran-anggaran yang dimaksud.

“Misalnya bidang kelistrikan tadi, mampu gak sekolahannya andai kata dibuatkan bak (alat) yang bisa mengalirkan listrik langsung ke sekolahannya. Kalau misalkan bisa coba untuk ke peralatan seperti misalnya kipas angin dan AC. Jadi siang ini rencananya kita akan bertemu mereka.” tutur Gubernur.

Selain itu, termasuk juga pihaknya memaksimalkan talenta-talenta yang dimiliki oleh sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kalteng. Sehingga nantinya pada suatu titik para siswa yang akan berkumpul dan menjadi siswa yang berkarakter nantinya.

Pameran Inovasi Pendidikan Kalteng Berkah Diharapkan Tingkatkan Semangat dan Jiwa Wirausaha

Pemotongan pita tanda dimulainya Pameran Inovasi Pendidikan Kalteng Berkah. (Ahmad Prianto R.)

PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Pameran Inovasi Pendidikan Kalteng Berkah SMK/SMA/SLB se- Provinsi Kalteng.

Adapun kegiatan pembukaan dilaksanakan di halaman kantor Disdik Kalteng pada Selasa (15/11/2022) Pagi. Adapun kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang ditandai dengan pemotongan pita.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, H. Ahmad Syaifudi menyampaikan kegiatan ini, menunjukan karya-karya terbaik dari Kepala Sekolah, Guru dan para Siswa di Provinsi Kalteng

“Di dalam kegiatan ini ada pameran inovasi, bertema satu sekolah satu produk, serta satu guru satu karya dan satu siswa satu prestasi,” ucap Syaifudi.

Lanjutnya produk-produk ini nantinya diharapkan menjadi branding sekolah, dan menjadi kebanggaan sekolah yang ada di Kalteng menuju Provinsi Kalteng semakin berkah.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun semangat dan jiwa kewirausahaan serta membangun sumber daya manusia khususnya sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Terus berkarya untuk menjadikan produk yang hebat,” ucap H. Ahmad Syaifudi.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya sejumlah Kepala SOPD Provinsi Kalteng, Kepala Ombudsman Kalteng R. Biroum, perwakilan Forkopimda Kalteng.

Sementara itu Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran saat diwawancarai mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihaknya mensupport karya maupun inovasi yang diciptakan oleh para siswa baik pada bidang kelistrikan maupun bidang tanaman dan lainnya hingga pada bidang kewirausahaan.

“Saya melihat tadi para siswa yang mengikuti pameran ini pada semangat ya, tentunya kita akan selalu mensupport upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SDM di Provinsi Kalimantan Tengah.” Tutur Gubernur.

Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 14 SMK dan 14 SMA dan dari SLB sebanyak 24 Sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 14 – 17 November 2022.

Perusahaan Sawit Sepakati Hak Masyarakat, Tuntutan Warga 7 Desa Dikabulkan PT MSM

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Sudah semestinya bagi perusahaan perkebunan sawit untuk memenuhi kewajibannya sebagai investor yang terikat dengan aturan yang berlaku dalam pola kemitraan dengan masyarakat berupa kebun plasma kepada masyarakat, hal ini menunjukkan itikad baik para pengusaha perkebunan sawit untuk mensejahterakan masyarakat lokal.

Tuntutan pola kemintraan (plasma) yang dilakukan oleh warga 7 desa yaitu terdiri dari Desa Baampah , Pahirangan , Tanjung Bantur, Kawan Batu, Desa Kenyala, Desa Penda Durian dan Desa Tangar DiKecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur menutut PT Mentaya Sawit Mas (MSM) atau Wilmar Gruop supaya segera merealisasikan pola kemintraan (Plasma) kepada masyarakar tujuh desa tersebut, ahirnya dikabulkan oleh PT MSM yang dimediasikan oleh pemerintah daerah belum lama ini dan diberi waktu sampai dengan bulan Desember 2022 mendatang .

“Kami tidak jadi demo ke PT MSM karena tuntutan masyarakat 7 desa itu, sudah dikabulkan perusahan”, ujar M. Abadi Anggota Komisi I DPRD Kotim, Selasa (15/11/2022).

Menurutnya masing-masing tujuh desa itu akan mendapatkan plasma dan akan diberikan kompensasi sebesar Rp 300.000 per kk nya sampai dengan dilakukannya mou antara koperasi maayarakar dan perusahaan.

” Mereka akan diberikan kompensasi dan lahan plasma yang disediakan dari dalam HGU itu seluas 1.250.Hektare .”tukasnya

Menurutnya ini adalah kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan karena sudah jelas ada dasar hukumnya jadi mau tidak mau suka tidak suka harus membangun pola kemintraan kepada masyarakat diwilayahnya berinvestasi.

“Saya harap dengan diberikaan waktu hngga desember 2022 ini bisa selesai semua dan perusahaan diminta untuk memengang komitmen nya kepada pemerintah daerah , DPRD dan masyarakat supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan .”tandasnya .

Sambut Baik Pemilu Serentak 2024. Ini Tanggapan Saleh Purwanto,SE Sekretaris Karang Taruna Kabupaten

Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Barito Utara Saleh Purwanto,SE (tengah)

MUARA TEWEH, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Menyikapi pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang mendapat respon positif dari organisasi Karang Taruna Kabupaten Barito Utara, dimana pelaksanaan tersebut sangat epektif dan sudah sangat baik dalam tatanan menuju keadilan Demokrasi pemilu dan pemerintahan.

“Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, kami dari Karang Taruna Kabupaten Barito Utara mendukung dan menyambut baik langkah tersebut dalam sebuah ke epektifan dari Demokrasi dan dari segi sistem Pemerintahan juga,” kata Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Barito Utara Saleh Purwanto,SE yang hadir mewakili Ketua, pada sosialisasi pembentukan badan AD HOC tingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan, Desa (PPS) Pemilu tahun 2024 dan Pengenalan Aplikasi SIAKBA tingkat Kecamatan Teweh Tengah oleh KPU Daerah Barito Utara di Aula Bapedalitbang Barito Utara, Selasa (15/11/2022).

Dijelaskannnya, kenapa menurutnya efektif, karena memang selama ini sesuai pengamatannya bahwa negara indonesia secara umum memilki sistem pemilu terpanjang dan terpadat di dunia sepanjang periode kurun jabatan politik lima tahunan.

Kenapa demikian, karena setiap masa bulan maupun tahun pada Demokrasi pemilu tahun-tahun sebelumnya selalu ada saja pemilu dimasing-masing daerah Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Desa, Kelurahan. Sehingga tidak jarang sangat berdampak pada stabilitas kondusifitas, kemanan maupun kinerja pemerintahan juga serta perangkat pelaksana maupun perangkat aduan sengketa pemilu.

“Kita tau bahwa sistem pemilu sebelumnya sangat padat bahkan menurut analisa pemilu indonesia terpadat di dunia, sehingga berdampak pada stabilitas keamanan dan kondusifitas daerah juga dan selain itu dengan sistem pemilu serentak maka mendorong kita dalam menjalankan roda pemerintahan secara terkosentrasi juga,” papar mantan Presiden BEM STIE Muara Teweh periode 2015-2016 tersebut lagi.

Jelasnya, dimana dengan pemilu serentak akhirnya membuat sistem anggaran pelaksanaan, perangkat pelaksana, keamanan, perangkat penerima sengketa dapat terkonsentrasi secara satu tahun itu sendiri dan sisanya selama empat tahun berikutnya adalah bagaiman konsetrasipembangunan melaksanakan kinerja pembangunan pengabdian pemerintahan saja lagi.

“Jadi pemilu serentak itu adalah diatur sesuai tahapannya dalam kurun satu tahun pelaksanaannya itu, bukan serta merta semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Makanya kita memandang pemilu serentak epektif, secara anggaran, kemanan, dan tata kelola permerintahan juga bahkan nanti dari pemilihan RT, RW, Kepala Desa, Legislatif, Kepala Daerah, pada 2029 sudah bisa serentak pelaksanaannya,” bebernya.

Adapun menanggapi pertanyaan dengan banyaknya korban jiwa pada petugas waktu pemilu 2019 lalu, iapun membeberkan waktu itu terlalu padatnya pemilih pada suatu TPS dan petugas pelaksana maupun pihak keamanan juga sudah banyak yang tua sehingga kelelahab dengan tempo waktu yang terposir. Namun sekarang pasti pemilihnya dibatasi dengan antara 250 sampai dengan 300 dalam satu TPS dan kalau lebih, akan dibuat dua TPS.

“Jadi pemilu serentak itu sudah sauatu formula untuk menuju tatanan Demokrasi yang terukur, serta dengan Pileg dan Pilpres duluan tak ada lagi politik balas dendam kalau tak terpilih di Pilkada lalu maju legislatif sehingga bisa menjadi rival kinerja politii akibat kekalahan selama lima tahun kedepan, antara dirinya sebagai Legislatif dan Eksekutif,” tukas SHP panggilan akrabnya yang juga mantan Ketum HMI Persiapan Komisariat Muara Teweh pada 2016-2017 lalu.

Dewan Berharap Tahapan Pemilu 2024 Berjalan Lancar

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Seluruh pemerintah daerah kini mulai melakukan persialpan dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, agar dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Palangka Raya, Subandi, S.Sos, MAP dalam menghadapi pemilihan legislatif dan presiden, maka pemerintah daerah hanya menyiapkan dana anggaran untuk penunjangan.

“Kalau untuk penyelenggaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentu sebagian besar anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya, Selasa (15/11/2022), di Palangka Raya.

Dikatakan Subandi, secara umum pemerintah daerah hanya bersifat menunjang melalui OPD terkaitnya. Terutama dalam rangka mendukung pileg dan pilpres di Pemilu tersebut.

Terlepas dari itu kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya ini, diharapkan tahapan pemilu yang mulai berjalan saat ini, diharap dapat berjalan lancar. Terkhusus mampu dilalui oleh KPU dan Bawaslu.

“Tentu harapan kita pemilu 2024 dapat berjalan dengan maksimal dan sukses,” bebernya.

Sekedar diketahui, Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar tanggal 27 November 2024.

Kadisnaker : Pentingnya Kolaborasi Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Mediator Hubungan Industrial

Plt. Kepala Disnakertrans bersama narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (foto/mmckalteng/red)

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Untuk menyamakan presepsi, program kerja dan Kinerja,maka perlu dilakukan Sinergitas antar dua instansi agar memperoleh output (hasil) yang optimal.

Kolaborasi sangat penting untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Farid Wajdi saat membuka kegiatan FGD Kolaborasi Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) dan Mediator Hubungan Industrial (HI) dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2021 tentang perjanjian waktu kerja tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, bertempat di Aquarius Boutique Hotel, Senin (14/11/2022).

Lebih lanjut Farid mengatakan dalam menyikapi dampak inflasi terhadap dunia usaha yang berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan.

“Maka, pentingnya kolaborasi antara Wasnaker dan Mediator HI untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif, ” tegas Farid.

Sebelum mengakhiri pemaparannya, Farid juga meminta agar Wasnaker dan Mediator HI dapat menyelesaikan permasalahan atau aduan pekerja terkait perjanjian kerja waktu tertentu alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja dan mensosialisasikan PP No 35 Tahun 2021 kepada pengusaha dan pekerja.

Hadir narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Rihat Purba dan Mochammad Nicodiemoz Priastomo serta Pejabat Eselon III dan IV lingkup Disnakertrans yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Legislator Gumas Pertanyakan Panyung Hukum Bumdes Angkut Hasil Produksi

MEMBACAKAN : Anggota DPRD Gumas, Untung J Bangas sedang menyampaikan pandangan umum fraksinya di gedung dewan setempat. (Foto/SP)

KUALA KURUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Saat rapat paripurna DPRD Gumas, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), mempertanyakan soal payung hukum yang memperbolehkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mengangkut hasil produksi milik perusahan besar swasta (PBS).

“Pertanyaan kami adakah panyung hukum yang memperbolehkan BUMDES, mengangkut hasil produksi milik PBS-PBS, dan apakah kegiatan yang dilakukan oleh armada BUMDES tersebut tidak menimbulkan dampak sosial dimasyarakat,” ucap anggota DPRD Gumas sekaligus juru bicara Fraksi Partai Demokrat Untung J Bangas, Selasa (15/11/2022).

Menurut Untung, selain dampak sosial, maka ada dampak dari angkutan terutama bagi kesehatan akibat debu batu bara, kemudian kecelakaan, serta dan lain-lain bagi masyarakat yang berada disepanjang jalan umum, serta masyarakat umum sebagai pengguna jalan umum.

Memang katanya, akhir-akhir ini setelah viralnya vidio Bupati Gumas yang menutup serta menghentikan kegiatan angkutan produksi PBS yang bergerak dibidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, maka pihak DPRD Gumas sangat mendukung sikap tegas itu, karena aktivitas angkutan PBS yang memang jelas melanggar.

“PBS-PBS tersebut memakai jalan umum sebagai akti vitas angkutan produksi. Ini sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan umum serta menimbulkan kerusakan parah jalan umum Kurun-Palangka Raya sehingga merugikan keuangan negara untuk perbaikan jalan,” tukasnya.

Karena katanya lagi, angkutan yang dilakukan ini juga telah melanggar UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU Nomor 3 Tahun2020 Tentang Minerba, Permen Nomor 96 Tahun 2021`penjelasan tentang Pelaksanaan Minerba, Permen No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Perda Provinsi Kalteng Nomor 7 Tahun 2012 serta AMDAL sebagai syarat dari PBS-PBS tersebut beraktivitas.

“Akhir ini kembali lagi aktivitas PBS-PBS tersebut menggunakan jalan Umum Kuala Kurun-Palangka Raya sebagai ativitas mengangkut hasil produksinya dengan berlebel/stiker yang bertuliskan BUMDES Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang. Terlebih Aktivitas anggkutan kayu log tidak sesuai dengan undag-undang dan peraturan,” tandasnya. (SP)

Fraksi PDIP Sampaikan 7 Point Dalam Pandangan Umumnya ke Pemkab Gumas

MENYAMPAIKAN : Anggota DPRD Gumas Elvie Esie sedang menyampaikan pandangan umum fraksi PDIP di gedung DPRD. (foto/ist)

KUALA KURUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pada rapat paripurna ke-II tahun sidang 2022, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan tujuh poin saran, pendapat dan pertanyaan ke pemerintah Kabupaten Gumas berkaitan dengan RAPBD.

Adalah anggota DPRD Gumas Elvi Esie sekaligus juru bicara Fraksi PDIP yang mempertanyakan, program dalam bidang ‘Smart Agro’ perlu diminta penjelasan sejauh mana dampak ekonomi mayarakat. Jangan sampai anggaran yang dikucurkan dalam program tersebut tidak ada dampak, terlebih untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Dibidang Pariwisata, kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan penganggaran penataan dan promosi obyek wisata Batu Suli, mengingat tempatnya mudah dijangkau dan sudah banyak dikenal masyarakat luas,” ucap Elvie Esie, Selasa (15/11/2022).

Kemudian saran, terkait penyertaan modal Perusda Gunung Mas Perkasa, maka lebih baik dipending saja apabila tidak ada program atau perencanaan kerja yang jelas. Namun apabila pemda tetap menyalurkan penyertaan modal maka Fraksi PDIP, bisa saja setuju dengan catatan agar dilakukan audit kinerja melalui BPKP atau BPK sebelum raperda disahkan.

Berikutnya dibidang olahraga khusus untuk KONI Gumas, agar diminta program kerjanya. “Karena informasi dari pengurus cabang olahraga dana hibah KONI lebih banyak digunakan untuk perjalan dinas dan gajih pengurus yang diterima tiap bulan. Sementara untuk pembinaan cabor sangat minim,” tukasnya.

Adapun untuk Dinsos, diharap dapat memfokuskan anggaran untuk darurat bencana alam dan bantuan sosial yang bersifat sangat menyentuh untuk masyarakat.

Kemudian, terkait informasi benar atau tidaknya bahwa untuk smart agro, sudah ada pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Kahut kearah Miri Manasa.

“Apa informasi itu benar atau tidaknya, karena lahan itu untuk dijadikan lahan kebun jagung dan jahe. Apakah ini masih wacana atau tidak, belum ada informasi yang valid. Setelah itu ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, ada sejumlah truk – angkutan PBS yang bertuliskan angkutan BUMDes. Mohon dijelaskan terkait hal tersebut,” pungkasnya.