Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, H. A. Syaifudi.
PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) jenjang pendidikan menengah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) se-Kalimantan Tengah di Aula Gancang Hotel Fovere, Palangka Raya, Rabu (9/11/2022) Siang.
“Alhamdulillah kegiatan di penghujung tahun di Dinas Pendidikan hari ini telah dilaksanakan penutupan, kurang lebih kegiatan kali ini dilaksanakan selama tiga hari dan berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) SMA, SMK, SLB yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, H. A. Syaifudi kepada para awak media.
Dikatakan Syaifudi bahwa peserta yang mengikuti rakor tersebut merupakan
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SLB Kabupaten/Kota se-Kalteng.
“Dan mereka (Ketua MKKS) tersebutlah yang melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum itu. AKM sendiri merupakan wujud dari sebuah instrumen dalam rangka survei karakter dan survei lingkungan pelajar dari kegiatan asesmen nasional berbasis komputer,” ungkapnya.
Syaifudi juga mengatakan bahwa melalui AKM diharapkan keterbacaan data maupun mutu pendidikan di Kalteng diharapkan kedepannya dapat lebih meningkat sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat.
“Seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Kalteng semoga dunia pendidikan di Kalteng ini semakin tahun semakin meningkat dan berkarakter.” tutup Syaifudi.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, HM. Agustan Saining.
PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui dinas terkait ingin menyiapkan lahan untuk membangun ketahanan pangan di Provinsi Kalteng, guna menopang ketersediaan pangan.
Salah satunya adalah dengan melakukan penyediaan lahan di kawasan-kawasan tertentu yang ada di Kalteng.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, H. Agustan Saining mengatakan, hal tersebut dilakukan karena untuk salah satu cara mengendalikan inflasi, sehingga akan dibuka lahan guna membangun ketahanan pangan.
“Kita meminta kepada kawan-kawan investor dibidang Kehutanan dalam hal ini BBPH, baik hutan tanaman maupun hutan alam untuk menyediakan lahan kurang lebih 20 sampai 50 hektare per perusahaan untuk menanam tanaman pangan, hortikultura. Jadi kita sudah koordinasi dengan Dinas TPHP, mereka nanti membantu dalam hal pembibitan, pemupukan,” ucapnya pada Rabu (9/11/2022).
Lanjut Agustan nantinya nantinya setiap perusahaan dibidang kehutanan yang ada di Kalteng akan diminta menyiapkan lahan untuk membangun ketahanan pangan dan hortikultura.
“Jadi itu seluruh IUPHHK se-Kalteng, seluruh wilayah HPH dimana mereka tidak produktif yang tidak menebang, jadi hutan yang sudah dibuka itu yang akan dibangun, bukan menebang dan membuka lahan-lahan baru. Dan saat ini pihak perusahaan sudah mulai, tetapi itu tugas KPH yang mengkoordinasikan,” tuturnya.
Sementara itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Leonard S. Ampung belum lama ini mengatakan, Ketahanan pangan adalah isu Nasional dan isu global, dimana kedepan ketahanan pangan menjadi isu yang strategis.
“Apalagi sekarang dengan adanya perang Rusia dan Ukraina, keadaan cuaca, dan ekonomi sekarang. Dan yang bertahan adalah negara yang kuat terhadap ketahanan pangannya,” ucap Leo.
Leonard menjelaskan, bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi untuk mengembangkan lahan untuk menyangga ketahanan pangan di wilayah Kalteng sendiri, mengingat, luas wilayah Kalteng luas dan masih banyak yang kosong.
“Kita Kalimantan Tengah masih memiliki luas wilayah yang masih banyak daerah-daerah yang kosong ini yang bisa dimanfaatkan. Nah kontribusi dan partisipasi teman-teman HPH dan HTI untuk menyiapkan lahan, apalagi hanya 20 sampai 50 hektare itu kecil untuk ketahanan pangan.” tutup Leo.
Jadi nanti kedepan, penyiapan lahan untuk membangun ketahanan pangan ini akan pihaknya upayakan, tentunya dengan kolaborasi Dinas Kehutanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kalteng segara pada Tahun 2023 mendatang.
Suasana dialog Gubernur Kalteng bersama OKP, Ormas dan Ormawa. (Ahmad Prianto R.)
PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran mengikuti dialog bersama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).
Adapun kegiatan dialog tersebut dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, komplek kantor Gubernur setempat pada Rabu (9/11/2022) Siang. Dalam dialog membahas seputar perkembangan isu-isu yang ada di Provinsi Kalteng.
Salah seorang peserta dialog, Ketua DPN Gerdayak (Gerakan Pemuda Dayak) Indonesia, Yansen Binti dalam rapat tersebut menyampaikan, pihaknya berterima kasih atas terlaksananya dialog tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah sektor pendidikan, dan dia berharap agar nantinya sektor pendidikan tinggi khususnya, dapat dinikmati oleh masyarakat lokal khususnya Suku Dayak.
“Saya berharap Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan apa yang menjadi harapan kita bersama. Untuk mendorong SDM kita khususnya lulusan SMA agar nantinya di prioritaskan di Universitas di Kalteng,” ucap Yansen.
Selain itu dia juga berharap, agar SDA di Kalteng dapat bermanfaat dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat. Selain itu jangan sampai SDA yang ada di Kalteng, keberadaannya justru tidak untuk kesejahteraan masyarakat. Serta dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan SDM di Provinsi Kalteng.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan agar ormas, okp dan Ormas bekerjasama dengan Pemprov Kalteng dalam mengatasi permasalahan di Kalteng, bukan hanya bisa menuntut tetapi juga mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kalteng.
Selain itu pihaknya juga berkomitmen dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Kalteng. Bahkan anggaran untuk pendidikan Provinsi Kalteng sudah diatas angka 20 persen untuk SMA. Juga selain itu pihaknya telah merancang pembangunan Universitas Barito Raya dalam rangka meningkatkan SDM di Kalteng.
“Pendidikan itu penting. Jadi dalam pembentukan karakter itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan adanya sekolah dan universitas unggulan dapat menjadi upaya untuk kita membangun SDM yang handal.” ucap Gubernur.
Selain itu dia juga berharap agar SDM di Kalteng pada masa yang akan datang, dapat menjadi SDM yang benar-benar memegang peranan di Kalteng. Jangan sampai SDM yang ada di Kalteng justru menjadi penonton saja.
Suasana pembukaan kegiatan Perempuan Top Viralkan Perdamaian. (Ahmad Prianto R.)
PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Forum Pencegahan Terorisme Kalimantan Tengah (FKPT Kalteng) menggelar kegiatan Perempuan Teladan, Optimis dan Produktif (TOP) Viralkan Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
Adapun kegiatan dilaksanakan di Aula Asmaul Husna, Komplek IAIN Palangka Raya pada Rabu (9/11/2022) Pagi.
Dalam sambutannya Ketua FKPT Provinsi Kalteng H. Khairil Anwar menyampaikan kegiatan Perempuan TOP merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan berkembangnya radikalisme dan terorisme.
“Tentunya berbagai stakeholder dan elemen masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, salah satunya melalui peran dari kaum perempuan,” ucapnya.
Lanjutnya karena peran kaum perempuan khususnya seorang ibu di dalam keluarga memegang peranan yang penting dalam keluarga. Karena peran seorang ibu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah masuknya paham-paham yang bertentangan seperti radikalisme dan terorisme.
Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, H. Katma F. Dirun menyampaikan pihaknya mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Terlebih lagi negara Indonesia dikenal dengan keberagamannya sebagaimana pada salah satu pilar yakni Bhineka Tunggal Ika. Sehingga hal tersebut juga hingga saat ini menjadi bagian dalam perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Seperti halnya Provinsi Kalimantan Tengah yang ada falsafah Huma Betang, yang mampu menjadi nilai-nilai kemajemukan telah menjadi filter dari paham-paham yang merusak keberagaman seperti radikalisme dan terorisme.” ucap Katma.
Lanjutnya dalam mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme, salah satunya melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas salah satunya melalui media sosial.
Karena berdasarkan data bahwa saat ini mayoritas pengguna media sosial di Indonesia adalah perempuan, sehingga keterlibatan kaum perempuan dalam mencegah radikalisme dan terorisme sangat penting pada era saat ini.
Oleh karenanya, dia berharap agar para peserta kegiatan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Agar nantinya ilmu yang didapat dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PALANGKA RAYA, Setiap 10 November di Indonesia diperingati atau dikenal sebagai Hari Pahlawan.
Bicara tentang Hari Pahlawan, maka menurut Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto, akan sangat menginspirasi masyarakat tentang sebentuk semangat perjuangan yang tinggi.
Selain itu, diperingatinya Hari Pahlawan ini menunjukkan bahwa ancaman apapun yang datang akan bisa dihadapi dengan persatuan dan kesatuan, soliditas dan kebersamaan.
“Sejarah mencatat, dimasa menghadapi penjajahan di Indonesia, meskipun tentara pejuang kita saat itu terbilang sedikit, namun setelah dibantu masyarakat sipil serta kalangan santri berhasil menunjukkan perlawanan,” ungkap Sigit, Rabu (9/11/2022).
Lebih lanjut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu membayangkan, bagaimana seluruh elemen masyarakat di zaman perjuangan dahulu saling bahu membahu memanggul senjata, sekaligus melawan bentuk penjajahan itu dengan kapasitasnya masing-masing.
Oleh karena itu imbuh dia, keberadaan seluruh elemen masyarakat menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan, nilai persatuan dan kesatuan tidak lepas dari peran masyarakat Indonesia itu sendiri.
Sumbangsih masyarakat sangat besar dalam menggelorakan semangat perjuangan mempertahankan NKRI.
Adapun untuk saat ini imbuh Sigit, musuh Indonesia tidak lagi penjajah. Musuh terbesar adalah kemiskinan dan ketertinggalan di berbagai bidang. Karena itu, sebagai penerus bangsa tentu semua komponen masyarakat harus mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan tersebut.
“Saya membayangkan semangat itu hadir saat ini. Saat seluruh komponen bangsa bersatu untuk menggelorakan semangat perjuangan mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara dengan kapasitas serta keahlian masing-masing,”pungkasnya.
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Banjir merupakan bencana alam yang tidak bisa diprediksi secara tepat, namun bisa kita duga misal karena pengerusakan hutan, pendangkalan air sungai, saluran drainase yang tidak lancar bahkan rusak, dan sampah yang menumpuk di pengairan dan sebagainya, jadi harus kita analisis secara mendalam, kendati demikian seluruh elemen yang berkepentingan terhadap bahaya banjir bisa duduk bersama untuk mencari cara mencegah dan menangani dengan tepat bila terjadi banjir.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Cici Desylia mengungkapkan, sampai sejauh ini Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah daerah setempat semakin bertambah. Selain persoalan infrastruktur jalan yang terus mengalami kerusakan pasca musim hujan di Dapil V juga saat ini rentan terjadi bencana banjir yang rentetannya tidak biasa.
“Kalau dulu mungkin hanya persoalan infrastruktur jalan yang menjadi PR kita bersama serta masalah konflik lahan masyarakat dan lainnya, tapi saat ini kita bisa lihat fenomena baru dimana bencana banjir berulang kali terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, artinya banjir susulan terjadi setelahnya, hal ini menyebabkan kondisi jalan semakin rusak, akibat curah hujan tidak menentu,” ungkapnya, Rabu (9/11/2022).
Legislator PDI-PERJUANGAN ini juga menuturkan, selain persoalan penanganan infrastruktur jalan, pemerintah juga harus dihadapkan dengan masalah baru yang harus ditangani secara bersama-sama oleh semua pihak tanpa terkecuali.
“Jadi urusan persoalan bencana ini bukan hanya jadi urusan pemerintahan daerah saja, itu masalah bagi kita semua, kita ketahui Dapil V ini masyarakatnya banyak sekali yang tertimpa bencana banjir dan itu berulang kali, harapan saya ada langkah konkrit untuk penanganan hal ini,” timpalnya.
Disisi lain menurutnya bencana alam tersebut juga sudah cukup banyak berdampak terhadap fasilitas umum dan pemukiman warga masyarakat akibat terendam banjir yang cukup signifikan tersebut.
“Banyak fasilitas umum yang rusak, termasuk jalan-jalan juga, ditambah musim penghujan juga jalan menuju ibu kota Kecamatan Mentaya Hulu saat ini juga dalam kondisi rusak, jadi kubangan lumpur, kalau terjadi banjir itu juga akan menghambat perjalanan masyarakat,” pungkasnya
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tabung gas elpiji 3 Kg masih sangat tinggi karena memang masyarakat bergantung pada bahan bakar untuk memasak menggunakan gas, namun bila keberadaan gas manjadi langka dan harga melambung naik dari harga yang ditetapkan tentu akan menimbulkan polemik dan masalah di lapangan oleh sebab itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan harga dipasaran.
Persoalan harga gas Elpiji bersubsidi yang melenceng jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi suara sumbang di tengah masyarakat. Hal ini juga mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD setempat yang menilai perlu adanya tindakan oleh pihak instansi terkait untuk menetralisir berbagai dampak negatif atas hal tersebut.
“Hal seperti ini terjadi di banyak tempat di daerah kita ini, dimana harga jual gas Elpiji tabung 3 kilo gram bersubsidi yang memang diperuntukkan untuk rakyat miskin ini dijual dengan harga yang jauh dari Harga Eceran Tertinggi, namun kita sayangkan sepertinya tidak ada yang berani menyampaikan atau sudah pesimis duluan karena tidak pernah ditindak lanjuti,” ungkap SP Lumban Gaol, Rabu (9/11/2022).
Disamping itu pria yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kotim ini juga menekankan, semestinya setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah tersebut bisa benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan warga masyarakat selama ini.
“Semoga setiap orang yang punya kewenangan pengawasan bisa menindaklanjuti secara berkala dan terus menerus. Hal ini bisa dilakukan mulai dari Ketua RT’ RW’ kelurahan’ Kecamatan’ Dinas Perdagangan’ BPH Migas’ dinas ESDM’ satpol PP’ dan kita semua,” timpalnya.
Lumban Gaol juga menyampaikan sejauh ini dirinya sudah cukup banyak menerima aduan dari warga masyarakat dari berbagai kalangan, baik tingkat Kota sampai pada masyarakat di tingkat pedesaan.
“Mereka menyampaikan dan menanyakan apakah memang benar harganya sampai sebegitu mahalnya, sementara di kota saja masih bisa mencapai 30 ribu, bagaimana yang di desa atau daerah pedalaman sana, harapan kami pemerintah dalam hal ini mendengarkan keluhan masyarakat terkait hal ini, karena ini juga menekan kesejahteraan masyarakat kita,” tutupnya.
Kapolres Bersama Anggota Dewan H. Tajeri dan Perwakilan PWI saat sidak ke Pelayanan Publik. (foto/S. Purwanto)
MUARA TEWEH, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pihak dari Polres Barito Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Gede Pasek Muliadnyana bersama Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H. Tajeri dan perwakilan dari PWI Barito Utara Fauzinur Maulana melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) mengecek layanan publik di kantor Samsat Barito Utara, Rabu (9/11/2022).
Dalam kesempatan tersebut Kapolres Barito Utara mengecek Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di kantor Samsat Jalan A Yani Muara Teweh serta menanyakan kepada para pemohon wajib pajak terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak Samsat termasuk biaya-biaya yang dibebankan.
“Jadi kita terima kasih bapak ibu sekalian atas kepatuhan dalam membayar pajak. Pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan daerah, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, orang bijak taat pajak,” kata Kapolres AKBP Gede Pasek Muliadnyana.
Salah satu warga yang saat itu mengantri, Pelipus Lengo (49) pemohon wajib pajak memberikan saran terkait pemberitahuan awal sebelum masa pajak habis.
“Kami menginginkan ada sejenis aplikasi yang bisa memberitahukan kami melalui HP, seminggu sebelum masa pajak habis, sehingga kami tidak telat untuk membayar pajak,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Kapolres Barito Utara langsung berkoordinasi dengan pihak Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Samsat Kabupaten Barito Utara agar mengakomodir saran dan masukan dari masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H. Tajeri saat mendampingi Kapolres Barito Utara mengatakan pelayanan publik di kantor Samsat Barito Utara berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Alhamdulillah, saat mendampingi pak Kapolres, sidak di pelayanan publik, semua berjalan sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku. No Pungli. Terima kasih Bapak Kapolres Barito Utara, Semoga selalu Amanah,” tukas Ketua Gerindra Barito Utara tersebut.
SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – DPRD dalam kiprahnya memiliki 3 fungsi yang haru dilakukan yakni, pembentukan undang-undang, Pengawasan dan penganggaran, sebagai pelaksana salah satu fungsi peran tersebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, akan berupaya melakukan monitoring (Pengawasan) terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dan sedang berjalan agar maksimal dan menekan resiko penyimpangan kerja di lapangan terutama terhadap program pembangunan daerah.
Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tahun 2023 nanti akan meningkatkan pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kotim H. Rudianur.
“Kami jajaran legislatif akan terus meningkatkan pengawasan terkait program-program pemerintah daerah. Sehingga semua program yang dijalankan pemerintah benar-benar berjalan dengan baik,” kata Rudianur, Senin (7/11/2022)
Menurutnya sektor pengawasan adalah merupakan kewajiban DPRD bukan hanya untuk mengawasi, akan tetapi akan menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim untuk tahun kedepannya nanti.
“Dengan adanya pengawasan itu agar anggaran terserap dengan baik, sehingga pengerjaan proyek-proyek yang ada hasilnya lebih memuaskan dan juga penyelesainya sesuai target yang telah ditentukan dan cepat difungsikan oleh masyarakat,” ujar Rudianur.
Politisi Partai Golkar ini juga menilai sejauh ini proses berjalannya program pemerintah daerah masih berjalan dan perlu pengawasan dan dikawal sampai selesai, Karena APBD murni tahun 2022 mencapai 1,8 triliun lebih dan itu harus benar-benar diserap sehingga digunakan sesuai anggaran yang telah ditentukan.
“Tidak hanya kami di DPRD saja yang mengawasi tetapi masyarakat juga wajib mengawasi karena itu menyangkut kebutuhan untuk kita semuanya, baik itu program infrastruktor, Pendidikan, kesehatan dan yang lainnya,” pungkasnya.
PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui bidang perumahan rakyat Pemerintah Provinsi melakukan percepatan pembangunan rumah layak huni,agar masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaatnya program pemerintah secara langsung melalui bedah rumah.
Dikutip dari laman MMC Kalteng, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang selanjutnya menjadi Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 yakni Kalteng Makin BERKAH ( Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).
Menurut Sugianto pengejawantahan dari bermartabat adalah bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui program-program kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga bisa menikmati hidup yang layak
“Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, jika rumah tempat tinggal saja tidak layak, hal itu akan berpengaruh kepada cara berpikir, cara bertindak hingga prilaku kehidupan lainnya, seperti kesehatan dan lain sebagainya” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak pengembang yang juga berperan dalam mebangun rumah layak huni, selain upaya dan program yang dibantu oleh pemerintah, dimana berdasarkan data pengembang di Provinsi Kalimantan Tengah per November tahun 2022 telah dibangun rumah baru layak huni sebanyak 4.162 Unit. Hal ini juga menunjukkan upaya dari masyarakat untuk meningkatkan tingkat hunian yang layak secara mandiri cukup tinggi, secara umum dapat dimaknai bahwa perekonomian keluarga mengalami peningkatan.
Sebagai upaya percepatan pemenuhan rumah layak huni ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota menginisiasi program serupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bersumber dari APBD dan DAK , yaitu program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali memberi bantuan bagi Masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni sebanyak 54 Unit di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan masing-masing penerima bantuan memperoleh sebesar Rp.30.000.000,-/unit, sebagai berikut :
Kabupaten Kotawaringin Timur = 15 Unit
Kabupaten Seruyan = 15 Unit
Kabupaten Sukamara = 17 Unit
Kabupaten Kotawaringin Barat = 2 Unit
Kabupaten Pulang Pisau = 3 Unit
Kota Palangka Raya = 2 Unit
Foto Sebelum dan Sesudah Bedah Rumah. Penerima bantuan: Suriyansu , Desa Kanamit Kab. Pulang Pisau. (foto/mmckalteng?
Terkait program RTLH Gubernur Sugianto menjelaskan bahwa ada wilayah di kabupaten dan kota yang sangat mendesak untuk dilakukan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat, yang belum terakomodir dalam program BSPS, sehingga pihaknya perlu memberikan support dari APBD dan DAK “Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini didanai oleh APBD dan DAK, tahun 2022 ini dibangun sebanyak 54 unit dengan besaran bantuan per unit sebesar 30 juta rupiah. Program ini akan terus berjalan dan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, dan berjalan seiring dengan program BSPS dalam rangka percepatan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang masuk kategori menempati rumah tidak layak huni” terangnya.
Membangun Kalimantan Tengah dengan predikat sebagai provinsi terluas di Indonesia yang setara dengan 1,5 kali pulau jawa, dengan karakteristik geografi dan demografi yang khas, membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola wilayah secara komprehensif, termasuk pemerataan pembangunan, mengelola dan memaknai perbedaan dan keberagaman menjadi suatu keBERKAHan dan kekuatan dalam membangun Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila Tanah Penuh Keberkahan.
“Memimpin provinsi terluas di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah, namun dengan semangat kebersamaan, semangat ingin maju dan bermartabat sejajar dengan daerah lain di Indonesia,merupakan multivitamin yang kuat dalam membangun Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Kalimantan Tengah adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya, karena keberagaman yang begitu indah, hidup damai dan rukun berdampingan dalam perbedaan sebagaimana palsafah Huma Betang yang dijunjung tinggi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan dan memaknai perbedaan itulah yang menjadi semangat kami untuk membangun” pungkasnya.
