Hari: 8 November 2022

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Meningkatkanya minat untuk menjadi calon Haji ke tanah suci Mekkah, membuat pemerintah provinsi berharap akan adanya penambahan quota, hal ini akan menjadi perhatian serius untuk Komisi VIII agar bisa aspirasi tersebut dibahas dan disetujui.

 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Katma F. Dirun mewakili Gubernur Kalteng menghadiri kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M bersama Tim Komisi VIII DPR RI, bertempat di Aula Utama Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya, Selasa (8/11/2022).

 

Dikutip dari laman MMC Kalteng, Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalteng masa persidangan II tahun sidang 2022-2023.Katma mengatakan bahwa calon jamaah haji di Kalteng sangatlah tinggi.

 

“Ketika anak menginjak usia dewasa/akil baligh, orang tuanya sudah mendaftarkan untuk daftar haji, itu yang menyebabkan cukup tingginya daftar tunggu haji,” kata Fatma.

 

Katma pun menungkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir rentang tambahan untuk jamaah haji di Kalteng sekitar 10-30 orang.

 

“Padahal pada 2017-2018 lalu target kita di tahun 2020-2021 bisa di angka 1.000,” bebernya.

 

Dengan kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Kalteng, Katma berharap nantinya ada penambahan kuota jamaah haji Kalteng yakni berkisar 1.000 orang.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Komisi VIII telah bermitra dengan Pemerintah di Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Penanggulangan Bencana.

 

“Komisi VIII berhasil membuat undang-undang pesantren yang bertujuan untuk memberikan payung hukum yang pasti untuk pesantren, karena pesantren merupakan pendidikan non formal,” ucapnya.

 

Marwan menambahkan, undang-undang pesantren ini berisikan tentang lulusan pesantren yang setara dengan pendidikan lainnya dalam hal melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan.

 

“Hal itu memudahkan para lulusan pesantren agar tidak dibeda-bedakan dengan lulusan sekolah umum lainnya,” jelasnya.

 

 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng H. Noor Fahmi menyampaikan dalam laporannya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Kalteng bertujuan untuk mengkoordinir pemberangkatan jamaah haji Provinsi Kalteng menjadi satu titik pemberangkatan yaitu ke Embarkasi Banjarmasin.

 

Sedangkan bagi kabupaten/kota lanjutnya, yang tidak langsung ke Embarkasi Banjarmasin, PPIH menyiapkan Asrama Haji transit Palangka Raya.

 

“Adapun sasaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini melayani sebanyak 744 orang terdiri dari 732 orang calon jamaah haji sesuai kuota Kalimantan Tengah, 4 orang PHD dan 8 orang terdiri petugas kloter,” ungkapnya.

 

Noor Fahmi menyebut, jumlah calon jamaah haji tahun 1444 H/2023 M sebanyak 1.612 jamaah.

 

“Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi kenaikan jumlah calon jamaah haji dengan melaksanakan kegiatan manasik sepanjang tahun untuk meningkatkan pengetahuan calon jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya. Kegiatan tersebut pada tahun ini akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 9 November 2022 dan di Kementerian Agama Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 November 2022,” tutup Noor Fahmi.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tukar plakat dan sesi foto bersama. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng Ahmad Pahruka, perwakilan MUI Kalteng, perwakilan BAZNAS Kalteng, Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI), serta undangan lainnya.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Menciptakan peluang kerja atau lapangan kerja juga dibutuhkan daya saing, kreativitas dan inovasi sekaligus modal, bila tidak didukung kesemuanya kemungkinan besar para pelaku usaha dan perputaran modalnya akan berjalan lambat bahkan stagnan tidak berkembang.

Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran didaulat menjadi narasumber pada workshop pembinaan usaha UMKM bagi mahasiswa, bertempat di kampus Poltekkes Kementerian Kesehatan Palangka Raya, Selasa (8/11/2022). Pada workshop tersebut, Ivo mengisi materi pembinaan UMKM yang kreatif dan Inovatif bagi wirausaha pemula.

Workshop ini dihadiri kurang lebih 275 mahasiswa/mahasiswi Poltekkes Kementerian Kesehatan Palangka Raya. Nampak para mahasiswa/mahasiswi antusias mengikuti workshop, karena mereka telah memiliki potensi jiwa entrepreneurship. Hal ini dibuktikan dengan adanya pusat unggulan institusi mahasiswa yang mampu membuat produk dengan memanfaatkan bahan pangan lokal serta bahan-bahan yang bisa didaur ulang.

Ivo optimis para mahasiswa/mahasiswi ini nantinya memiliki bekal pengetahuan tentang pentingnya berwirausaha bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif.

“Saya yakin mereka ke depannya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah,” ucap Ivo.

Lebih lanjut Ivo menyebut bahwa mahasiswa kejuruan seperti kesehatan, jangan terkunci cara berpikirnya bahwa begitu lulus, lalu berkutat dengan spesialisasi pekerjaan yang akan dihadapi. Jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan pada siapa saja.

“Pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan ini sangat penting terutama bagi generasi muda terlebih mahasiswa. Saat ini kompetisi di lapangan pekerjaan begitu tinggi, hanya SDM yang unggul dan memiliki daya saing, yang mampu menangkap bahkan menciptakan peluang di dunia kerja,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Ivo menyerahkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ia juga mengapresiasi para UMKM yang mendapatkan Sertifikat Legalitas Halal Produk UMKM dari Lembaga Halal Center Cendikia Muslim Kalteng yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng.

“Sertifikasi halal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual,” pungkasnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Norhani menyebut bahwa program workshop pembinaan UMKM bagi mahasiswa ini merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui dinas teknis dengan Poltekkes Kementerian Kesehatan Palangka Raya.

“Sektor UMKM harus digeliatkan melalui pelatihan-pelatihan yang mampu menyasar semua kalangan, terlebih kaum milenial atau mahasiswa, agar jiwa kewirausahaan itu tumbuh lebih awal, yang pada akhirnya nanti bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya,” ungkap Norhani.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dalam dunia keuangan masih banyak dari masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui apa itu produk dan Jasa keuangan terlebih pada produk dan jasa keuangan yang resmi oleh pemerintah, karena banyak sekali para pemberi jasa keuangan yang bersifat Ilegal atau yang sering kita kenal dengan investasi bodong, oleh sebab itu OJK sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani terkait produk dan jasa keuangan wajib memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah ditipu dan di jebak dalam permainan oknum-oknum nakal yang tidak bertanggungjawab yang Berhujung pada utang piutang yang bermasalah.

Dalam rangka mengedukasi tentang pengelolaan keuangan dan waspada investasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) menggelar Sosialisasi Keuangan dan Waspada Investasi Kepada ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, yang dilaksanakan di Kantor OJK, Selasa (8/11/2022).

Hadir Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Edi Juardi dan seluruh crew MMC Kalteng.

Sosialisasi dibuka Kepala OJK Provinsi Kalteng, Otto Fitriandy. Dalam sambutannya Otto mengatakan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi tiga sektor jasa keuangan yakni Perbankan, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank), dan Pasar Modal. Diharapkan, para peserta dapat mengetahui produk dan layanan dari masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud.

Dikutip dari MMC Kalteng, Otto kembali menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Edukasi Keuangan, Tingkat Indeks Inklusi Keuangan Provinsi Kalteng berada di angka 74,80% dan Indeks Literasi Keuangan sebesar 37,01% dimana kedua indeks dimaksud berada dibawah indeks nasional yang tercatat masing-masing sebesar 76,19% dan 38,03%.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Gap yang terlampau tinggi dimaksud menandakan inklusivitas produk dan layanan keuangan masyarakat yang belum diiringi dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan dimaksud.

“Pada Bulan Oktober 2022 lalu, OJK menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan dan membuka akses keuangan kepada masyarakat sehingga nantinya output yang didapatkan adalah semakin banyaknya masyarakat yang mengerti dan mengenal lebih dalam produk dan layanan jasa keuangan serta sudah dengan yakin dan paham untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” ucapnya.

Otto berharap, sosialisasi ini menambah wawasan peserta dan dapat menyampaikan dan memperluas ilmu yang didapatkepada kerabat dekat maupun masyarakat yang lebih luas melalui media-media yang dapat dimanfaatkan (media sosial).

“Semoga materi yang nanti disampaikan oleh narasumber, para peserta dapat mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan tujuan keuangan yang ditetapkan dan mampu mewaspadai diri terhadap tawaran investasi belum pasti kejelasannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staff EPK OJK Kalteng Rinaldi Harwin selaku narasumber dalam paparannya menyampaikan, konsep perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Termasuk dalam tujuan hidup seseorang antara lain: menyiapkan dana pendidikan bagi anak, menyiapkan dana hari tua bagi dirinya dan pasangan hidupnya, menyiapkan dana untuk memiliki rumah, menyiapkan dana untuk beribadah haji dan sebagainya.

“Kita perlu memiliki pengukuran untuk mencapai tujuan finansial masing-masing sehingga perencanaan keuangan lebih terorganisir. Ada pula strategi khusus sesuai dengan perencanaan keuangan, diantaranya Cash Flow Management, Risk Management, Insurance Planning, Investment Planning, Retirement Planning, dan Estate Planning,” papar Rinaldi.

Rinaldi juga meminta untuk mewaspadai penipuan berkedok investasi. Ciri-ciri investasi bodong yakni menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat, memberikan bonus dari perekrutan anggota baru atau member get member, dan memanfaatkan influencer dalam menawarkan produk.

“Mereka juga memiliki legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha atau izin kelembagaan, ataupun memiliki keduanya, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya, serta klaimnya tanpa risiko. Untuk menarik minat masyarakat kita, mereka ini memamerkan kekayaanya, flexing, mobil mewah, rumah mewah, harta yang sangat banyak,” katanya.

Rinaldi menambahkan, maksud legalitas yang tidak jelas adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti – Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.

“Pastikan perusahaan yang menawarkan memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang bukan hanya sekedar badan hukum serta pastikan imbal hasil atau skema yang ditawarkan logis, bandingkan dengan produk jasa keuangan yang sudah tersedia,” tutup Rinaldi

Sebagai informasi, terkait penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan, bisa berkonsultasi ke Layanan Konsumen OJK melalui telepon 1500655; email: waspadainvestasi@ojk.go.id; Whatsapp 081157157157 ataupun mendatangi kantor OJK terdekat yang ada di berbagai kota