Hari: 7 November 2022

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Untuk membentuk dan meningkatkan kinerja sekaligus profesionalisme Para pejabat pemerintah perlu dibekali dengan Kemampuan yang handal di bidangnya melalui uji kompetensi dan sertifikasi pejabat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Pemerintahan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2022, Senin (7/11/22).

 

Dikutip dari laman MMC Kalteng, Suhaemi saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng mengatakan, bahwa terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik dapat ditentukan dengan kualitas sumber daya aparaturnya.

Kualitas sumber daya aparatur tersebut tentu perlu didukung oleh system manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Aparatur/pegawai yang berkompeten adalah aparatur yang mempunyai kemapuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

 

“Pengelolaan manajemen aparatur berbasis kompetensi adalah pengelolaan pegawai yang dilakukan atas dasar kompetensi yang dimilikinya, sehingga organisasi secara efektif dapat menempatkan orang yang tepat pada satu posisi pekerjaan tertentu dalam rangka mendukung strategi untuk mewujudkan Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis),” ucap Suhaemi.

 

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono menyampaikan bahwa visi nasional di tahun 2024, adalah mewujudkan Smart ASN, yaitu mewujudkan ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.

“Pengembangan sumber daya manusia termasuk pengembangan SDM Aparatur harus dilakukan secara berkelanjutan baik melalui Pengembangan Kompetensi maupun melalui Sertifikasi/Uji Kompetensi. Kita mengikuti ujikom dan sertifikasi seperti kita mengendarai sepeda motor, walaupun kita bisa mengendarai tapi apabila tidak memiliki SIM yang diakui Negara, berarti tidak sah, jadi tujuan ujikom dan sertifikasi itu untuk membuat kompetensi kita sah dan diakui negara,” pungkasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Sri Widanarni dalam laporannya menyampaikan, tujuan kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Pemerintahan adalah memberikan pengakuan kapasitas dan kapabilitas kepada masing – masing jenjang jabatan Bidang Pemerintahan; menjamin profesionalitas jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; memberikan pengesahan atas pengalaman kerja menjadi kemampuan kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

 

“Serta memberikan akuntabilitas kepada masyarakat bahwa masyarakat dilayani oleh aparatur yang kompeten; menstrukturkan bentuk pengembangan kompetensi aparatur sehingga pengembangan kompetensi merujuk kepada kesenjangan kompetensi sebagaimana hasil uji kompetensi; dan memelihara, meningkatkan, dan melindungi kompetensi jabatan bidang Pemerintahan di masing – masing jenjang jabatan.

 

Sebagai informasi, pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Lurah, Camat dan Administrator dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 November 2022 .

 

Dan secara klasikal, pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilaksanakan tanggal 24 – 25 November 2022 secara klasikal, sedangkan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pengawas dilaksanakan tanggal 29 – 30 November 2022 secara klasikal. Pelaksanaan Uji Kompetensi secara klasikal atau tatap muka akan diselenggarakan seluruhnya di BPSDM Provinsi Kalteng.

 

Adapun peserta terdiri dari Camat, Lurah, dan Pejabat Administrator berjumlah 103 orang; Pejabat Pengawas berjumlah 68 orang; dan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama berjumlah 38 orang.

 

 

Mengenai, narasumber dan Assesor berasal dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; Tim LSP – PDN BPSDM Kementerian Dalam Negeri; Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Lusye Anneke Tabalujan; BPSDM Provinsi Kalsel; dan BPSDM Provinsi Kalteng.

 

Turut hadir Pejabat Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng, Camat, Lurah, dan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas se-Kalteng

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Tidak lama lagi umat Nasrani akan merayakan Natal 2022 dan pergantian tahun menuju tahun 2023 hal ini sudah didepan mata,namun ada sesuatu yang patut kita antisipasi yakni terkait harga barang baik sembako dan kebutuhan pokok lainnya, dimana harga-harga sekarang cenderung akan merangkak naik dan itu perlu di kendalikan dan diawasi agar tidak melampaui daya beli masyarakat yang sekarang makin menurun sebagai dampak kenaikan BBM dan Inflasi global.

Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi di daerah bersama Mendagri RI secara virtual, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (7/11/2022).

Dikutip dari laman MMC Kalteng, rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

Tito mengatakan bahwa inflasi yang terjadi saat ini adalah permasalahan global yang juga berdampak kepada Indonesia. “Banyak negara-negara Eropa yang inflasinya terus naik, namun kabar baiknya di Indonesia inflasi kita turun secara nasional, dimana bulan September kemarin 5,95% (yoy) dan di bulan Oktober ini sebesar 5,71% (yoy),” ucapnya.

Tito juga menyebut, perekonomian Indonesia juga membaik di bulan Oktober ini. “Indonesia menduduki posisi ketujuh negara ekonomi terbesar di dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Wagub Edy Pratowo saat diwawancarai Tim MMC Kalteng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan evaluasi setiap waktu yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam rangka mengkoordinasikan penanganan inflasi dan tambahan-tambahan informasi mengenai COVID-19.

“Kita bersyukur inflasi kita menurun secara nasional, dari posisi dua ke posisi empat, namun angkanya masih tetap tinggi,” kata Wagub.

Wagub mengungkapkan, Kota Sampit dan Kota Palangka Raya yang sebelumnya menjadi penyebab inflasi tinggi di Kalteng, kini sudah mengalami deflasi.

“Tetapi kita terus lakukan intervensi melalui pasar penyeimbang dan juga langkah-langkah yang sudah disepakati bersama antara Gubernur dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” bebernya.

Meskipun inflasi di Kalteng sudah menurun, Wagub meminta agar jangan lalai terutama menghadapi natal dan tahun baru (nataru).

“Kita harus mengantisipasi bulan November-Desember ini, jangan sampai harga barang-barang kembali naik. Kolaborasi dan koordinasi antara provinsi, kabupaten dan kota harus terus terjaga,” pungkasnya.

Turut hadir Plt. Kepala Perwakilan BI Magfur, Kepala BPKP Bambang Ari Setiono, Ketua Umum Kadin Rahmat Nasution Hamka, Kepala Perangkat Daerah terkait, perwakilan unsur Forkopimda, dan perwakilan PT. Pertamina.

Hadir secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi, perwakilan Bapanas Nyoto Sywignyo, perwakilan BPS RI Windhiarso Ponco Adi, perwakilan Kejaksaan Agung Jambatun Feri Wibisono, mewakili Panglima Aster Mayjen TNI Purwo Sudaryanto, mewakili Kapolri Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, mewakili Menteri Pertanian Andi Nur Alamsyah, mewakili Menteri perdagangan Isy Karim, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Para calon CPNS yang sudah lolos dalam test penerimaan pegawai negeri sipil, diwajibkan mengikuti pelatihan dasar ilmu kepemerintahan hal ini agar para calon ASN ini betul-betul bisa menerapkan ilmu yang didapat saat kuliah dangan tepat ditambah pelatihan dan pendidikan yang akan dibekali agar nantinya bisa bekerja dengan profesional, penuh dedikasi, mempunyai Karekter yang baik, menguasai bidang kerjanya dan yang paling utama bagaimana memberikan pelayanan publik yang memuaskan.

Sebanyak 189 Calon Pegawai Negeri (CPNS) mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang IV Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Tahun 2022. Peserta berasal dari Kabupaten Barito Selatan, Murung Raya dan Lamandau.

Dikutip dari MMC Kalteng, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko memberikan materi bagi peserta Latsar, yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, Senin (7/11/2022).

 

Yuas Elko dalam paparannya menyampaikan tentang visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng agar lebih memahami isi visi misi tersebut. Adapun visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi.

“Salah satu misi Gubernur ialah mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan,” ucap Yuas.

Selain terkait visi misi, Yuas juga menyampaikan isu strategis Kalteng, diantaranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; kesejahteraan masyarakat Kalteng; penanganan dampak pandemi covid-19; penurunan angka stunting, wasting dan penyakit menular dan sebagainya.

Sebagai informasi, Latsar ini adalah salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh seorang CPNS dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membentuk kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku CPNS yang nantinya akan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

 

PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Rakor Pokja PPS) Tahun 2022.

Adapun kegiatan tersebut mengambil tema “Kolaborasi, Sinergitas, Monitoring, Evaluasi dan Rencana Kegiatan” Kelompok Kerja Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di hotel Aquarius, Palangka Raya pada Senin (7/11/2022) Sore.

Dalam laporannya Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalteng, HM. Agustan Saining menyampaikan tujuan dari dilaksanakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal monitoring dan evaluasi, pemecahanan masalah perhutanan sosial di Provinsi Kalteng.

“Juga kegiatan ini dalam rangka mendukung penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pengelolaan dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perhutanan sosial, adapun kegiatan ini dihadiri oleh 90 orang dari lintas sektor,” ucap Agustan.

Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan PPS merupakan upaya dari kebijakan pemeraatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Kemaren Pak Gubernur berkeinginan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, melalui dengan berbagai program untuk membantu masyarakat terlebih dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” ucapnya.

Lanjutnya, melalui Rakor ini diharapkan mendukung program Nasional pembangunan masyarakat di sekitar hutan. Pemprov Kalteng juga mendukung dan melakukan pembinaan di daerah dengan potensi yang dimiliki oleh Kalteng diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap peserta dapat memberikan kontribusi nyata, berupaya dan bersinergi dan dapat bergerak lebih dinamis dalam mendorong usaha-usaha baru di bidang perhutanan sosial.” tutupnya.

 

PALANGKARAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan secara zoom, juga diikuti oleh para stakeholder terkait lainnya bertempat di Aula Jayang Tingang, komplek kantor Gubernur Kalteng pada Senin (7/11/2022) Pagi.

Dalam sambutannya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rakor tersebut rutin dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap inflasi yang terjadi.

“Tanpa menakut-nakuti kita semua, kita tahu di era globalisasi saat ini apa yang terjadi pada suatu negara dapat berpengaruh kepada negara lainnya. Saling ada ketergantungan, oleh karena itu pada rapat kali ini kita akan saling berkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ucap Tito.

Meskipun disalah satu sisi Perekonomian di Indonesia per 6 November 2022 berada pada posisi ke- 7 dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang artinya negara Indonesia juga diperhitungkan, tentunya pihaknya tetap melakukan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

Sehingga pihaknya tetap hingga saat ini melakukan rapat koordinasi evaluasi dan monitoring keadaan ekonomi di Indonesia. Terlebih lagi saat ini kita bersama-sama mendekati akhir Tahun 2022, oleh karenanya semua pihak diharapkan dapat bersiap dan berkoordinasi dalam rangka pengendalian inflasi.

Adapun salah satu alasan kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi adalah, karena negara kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah. Serta pembangunan yang cukup merata apalagi karena ada dana desa sehingga masyarakat di desa tidak terdampak.

“Oleh itu kita berharap kerjasama semua pihak baik itu dari Pemerintah maupun dari stakholder lainnya agar dapat mengendalikan inflasi yang terjadi khususnya di daerah-daerah.” tutur Tito.