Hari: 5 November 2022

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Aksi premanisme tidak bisa dianggap remeh, karena sangat meresahkan, mengganggu ketertiban umum dan tidak jarang korban aksi tersebut terluka serta meregang nyawa. Oleh sebab itu pemerintah dan aparat penegak hukum bisa melakukan langkah positif baik, edukasi, sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat,sekolah, anak muda dan universitas terhadap aksi kriminal tersebut karena membahayakan orang lain dan terakhir adalah langkah Penindakan melalaui penegakkan hukum.

Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi meminta agar aparat penegak hukum setempat terus meningkatkan pengawasan terhadap rentan terjadinya aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, ucapnya, Sabtu (5/11/2022).

Hal ini menurutnya dapat meresahkan warga masyarakat yang sering kali mendapati kekerasan oleh aksi premanisme di beberapa daerah di Kotim sejauh ini. Meskipun demikian dia juga menilai selama ini aksi geng-geng remaja mulai santer terdengar, bahkan sempat viral di media sosial di kawasan permukiman penduduk, di ruas jalan Kecamatan Baamang belum lama ini.

“Hal semacam itu sudah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, harapan kita tentunya bukan hanya aparat kepolisian saja, melainkan Satpol PP juga mempunyai peran yang sama untuk menjaga kondusifitas daerah kita ini, akti tawuran antar pemuda pemudi itu sangat tidak baik untuk kenyamanan daerah yang kita cintai ini,”ungkapnya.

Disisi lain Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu juga menegaskan, penegakan hukum terhadap para pelaku sudah merupakan keharusan yang wajib di laksanakan agar ada efek jera atas perbuatannya.

“Efek jera harus benar-benar disesuaikan, kita tidak mau kaum remaja sebagai generasi penerus rusak, hanya karena pergaulan atau lainnya, aksi-aksi geng ini menyasar kaum remaja yang masa depannya bisa menjadi suram,untuk itu perlu penindakan,” tutupnya.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pupuk merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para petani dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil pertanian, namun ketika pupuk bersubsidi susah didapat karena birokrasi dan aturan yang Sulit tentunya para petani tidak bisa menghasilkan produk pertanian mereka seperti yang kita harapkan, oleh sebab itu perlu adanya birokrasi atau regulasi yang dipermudah agar para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati mengaku masih sering menerima keluhan petani terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pupuk menjadi kebutuhan mutlak bagi petani dalam menjalankan pertanian, sayangnya alokasi pupuk bersubsidi dinilai masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan.

“Jika memang ingin membantu petani, masalah pupuk bersubsidi ini harus menjadi perhatian serius supaya petani bisa mendapatkannya dengan mudah dan harga murah, jangan justru dipersulit dalam arti kata pupuknya ada, tapi harganya tinggi,” kata Darmawati, Sabtu (5/11/2022) di Sampit.

Ia menilai kondisi ini dinilai cukup ironis disisi lain Pemerintah daerah mendorong petani terus meningkatkan produksi pertanian, baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi. Namun fakta di lapangan masih ada kendala yang dihadapi petani, diantaranya dalam hal mendapatkan pupuk bersubsidi.

Memang ada aturan dalam memperoleh pupuk bersubsidi yang disampaikan melalui usulan kelompok tani. Namun yang diharapkan masyarakat adalah kemudahan prosedur serta jaminan bahwa usulan yang disampaikan akan dipenuhi.

Darmawati sangat memperhatikan aspirasi petani, terlebih di kawasan selatan atau pesisir yang selama ini menjadi lumbung padi Kotawaringin Timur. Dalam tata ruang pun, kawasan ini sudah ditetapkan untuk kawasan penyangga ketahanan pangan atau pertanian nonperkebunan kelapa sawit.

Jika kebutuhan pupuk tidak dipenuhi dengan baik, maka hasilnya bisa berdampak kurang baik terhadap hasil panen sehingga upaya lainnya yang sudah dijalankan akan menjadi kurang maksimal.

Darmawati mendukung penuh pemerintah terus meningkatkan sektor pertanian. Selain untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan daerah, sektor ini juga mempunyai prospek yang masih sangat bagus untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pupuk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian. Saya berharap aspirasi petani yang jauh dari kota ini bisa didengar dan dibantu oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian,” tutup Hj. Darmawati.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Masalah Sosial di masyarakat berbagai macam dari masalah, infrastruktur, sanitasi ( kebersihan), pemukiman dan Kesehatan, hal ini merupakan suatu hal yang penting ditengah masyarakat karena menyangkut aktivitas masyarakat sehari-hari, bila tidak segera dibenahi akan menambah beban pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan langkah untuk solusi dan penanganannya.

Anggota DPRD Kotawaringin Timur dari Fraksi partai Golongan Karya, Riskon Fabiansyah menyampaikan, warga masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan MB Ketapang, Seranau tersebut tidak hanya dihadapkan dengan persoalan infrastruktur.

“Dari hasil reses baru-baru ini juga dari berbagai kegiatan lainnya, daerah Dapil I ini juga merupakan corong perwajahan ibu kota Sampit ini, banyak hal yang harus segera diperbaiki, baik itu penataan pemukimannya, tingkat kebersihan, dan masalah fasilitas kesehatan juga harus lebih di optimalkan,” ungkapnya Sabtu (5/11/2022).

Disisi lain pria yang menjabat sebagai Anggota Komisi III ini juga menekankan, selama ini pemerintah daerah masih pokus terhadap beberapa program kerjanya yang harus diselesaikan. Namun beragam persoalan ditengah masyarakat diharapkan juga harus menjadi perhatian prioritas

“Kami yakin gejolak-gejolak di masyarakat juga sudah sampai kepada telinga pemimpin daerah kita, harapan kami tentunya supaya hal yang menjadi masalah krusial dan terus berkembang sampai saat ini bisa segera di atasi dengan berbagai opsi dan solusi,” timpalnya.

Riskon juga mencontoh seperti halnya kasus mahalnya harga Gas Elpiji tabung 3 kilo gram yang merupakan haknya masyarakat kurang mampu. Dimana masalah langka dan mahalnya harga jual tidak standar HET itu selalu menjadi pekerjaan rumah sampai dengan saat ini.

“Kita di perkotaan ini tentunya akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat di pedalaman, kalau harga tabung gas elpiji subsidi di tengah kota ini saja mencapai 30 sampai 35 ribu per tabung, bagaimana nasib mereka di pedalaman sana, hal ini mungkin dianggap sepele,tetapi bagi masyarakat kurang mampu ini sangat penting dan strategis,” tutupnya.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Apapun yang berhubungan dengan akses jalan dan jembatan, listrik, sarana komunikasi dan transportasi yang tidak terjangkau di daerah pelosok bisa di pastikan sektor produksi, ekonomi dan informasi pasti terhambat bahkan bisa dikatakan jalan ditempat karena ketiga sektor tersebut masuk ke sektor rill (nyata) yang pasti ada dilapangan.

Sampai dengan saat ini peningkatan jalan serta ketersediaan listrik dan sarana telekomunikasi, masih menjadi harapan terbesar yang diharapan masyarakat di pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pemerintah untuk dapat terealisasi.

“Ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Kebutuhan mendasar saat ini kan yaitu jalan, listrik dan telekomunikasi. Kalau tiga ini jalan maka perekonomian saudara-saudara kita di desa akan maju,” kata Parimus, Sabtu (5/11/2022).

Parimus menjelaskan, keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat terkendala dalam mengangkut dan memasarkan hasil pertanian. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak terhadap tingginya biaya produksi dibanding hasil panen.

Begitu pula keterbatasan listrik, cukup berdampak terhadap kegiatan pemerintahan dan ekonomi masyarakat di desa. Kondisi ini juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat
Kendala yang sama akibat keterbatasan sarana telekomunikasi, juga membuat ruang gerak masyarakat juga terbatas, padahal saat ini internet sangat dibutuhkan, termasuk dalam kegiatan ekonomi karena hampir semua sektor berkaitan dengan teknologi informasi seperti transaksi bisnis, pendidikan dan lainnya.

Anggota Komisi II ini menilai, keterbatasan yang masih ada cukup berdampak terhadap upaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Akibatnya, pendapatan masyarakat juga belum sesuai harapan.

Legislator yang sudah duduk tiga periode di DPRD Kotawaringin Timur, mengetahui persis kondisi dan keluhan masyarakat di pelosok. Untuk itulah dia tidak henti-hentinya memperjuangkan tiga bidang tersebut sebagai bagian upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika perekonomian masyarakat di kawasan pelosok meningkat, maka otomatis juga berimbas pada perekonomian masyarakat di pusat kota karena masyarakat akan menggunakan uang untuk berbelanja, sekolah, berobat dan berwisata ke kota hasilnya roda perekonomian berputar.

“Untuk itulah aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses maupun musyawarah perencanaan pembangunan harus bisa direalisasikan sehingga aktivitas perekonomian masyarakat di pelosok semakin lancar dan membawa manfaat bagi Kotawaringin Timur secara luas,” tutup Parimus.