admin01, Author at Kalteng Satu Nusantara

Sekolah Lolos Semifinal Dikirim Ikut Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan di Sekjen MPR RI Jakarta

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo Menutup secara Resmi Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan Jenjang SMA/MA/SMK Tahun 2025 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (10/9/2025) di Aula Jayang Tingang Lt. I, Kantor Gubernur Kalteng.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Muhammad Reza Prabowo dalam laporannya menyampaikan bahwa Empat (4) Pilar Kebangsaan merupakan suatu pondasi kebangsaan kita yang diharapkan nilai tersebut semakin tertanam kuat dalam jiwa kita yang memiliki nilai-nilai luhur sebagaimana yang diinginkan oleh Gubernur Kalteng yaitu Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter serta Pendidikan yang unggul.

Selain itu juga disampaikan lomba Cerdas Cermat ini telah dilaksanakan secara daring/online diikuti sebanyak 147 sekolah di Kalteng yang diseleksi sehingga terdapat 22 sekolah yang akan mengikuti lomba cerdas cermat.

“Dari 22 sekolah yang bertanding akan diambil 9 besar sekolah yang menjadi semifinalis nantinya akan diundang kembali untuk mengikuti lomba cerdas cermat Empat Pilar Kebangsaan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal MPR RI dan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang,” Ucap Plt. Kadisdik.

Pada kesempatan itu juga dilakukan launching kelas digital Huma Betang. Ini merupakan program pertama di Indonesia dan juga akan terus dikembangkan untuk menyajikan pendidikan yang lebih berkualitas lagi.

“Pak Gubernur menginginkan ataupun tidak ada perbedaan antara kualitas pendidikan yang ada di pedalaman dan yang ada di perkotaan.

Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas dilaksanakannya kegiatan Cerdas Cermat Tingkat SMA/MA/SMK.

“Selaku Gubernur saya merasa bangga dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekadar ajang adu intelektual, namun juga pendidikan karakter melalui pemahaman Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka,” kata Agustiar.

Gubernur Agustiar Sabran juga Mengucapkan terima kasih kepada para Guru Pembimbing atas bimbingan, ilmu, dan dukungan moral yang sudah diberikan berperan sangat krusial/penting dalam menumbuhkan Karakter dan kecerdasan anak-anak didiknya.

Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Penuhi Kewajiban Penyertaan Modal di PT JAMKRIDA Bangun Kalteng

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantai Tengah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (10/9/2025).

Pada pertemuan ini hadir secara langsung Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo didampingi Plt. Sekda Kalteng Leonard S Ampung.

Saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng, Edy menegaskan pentingnya komitmen para pemegang saham daerah untuk menyelesaikan penyertaan modal ke PT Jamkrida.

Sesuai akta pendirian 2014, modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp100,51 miliar. Namun hingga kini, belum seluruh kabupaten/kota memenuhi kewajiban yang disepakati sejak 2013.

Hingga pelaksanaan RUPS, jumlah setoran modal yang sudah masuk tercatat Rp86,51 miliar.

“Bagi kabupaten yang belum, agar segera memenuhi komitmen penyertaan modal tersebut, sehingga usaha PT Jamkrida Kalteng bisa berskala nasional dan gearing ratio penjaminan semakin besar serta optimal mendukung pembangunan dan perekonomian daerah,” kata Edy.

Sejak berdiri, PT Jamkrida Kalteng konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor publik, dengan catatan keuangan selalu positif. Hingga akhir 2024, perusahaan mencatat lebih dari 25 ribu nasabah terjamin dengan volume kredit Rp2,2 triliun dan total aset Rp223 miliar.

Per semester I 2025, jumlah terjamin meningkat menjadi 29 ribu dengan volume kredit Rp2,6 triliun dan aset Rp262 miliar.

Edy menegaskan capaian itu tidak boleh membuat Jamkrida berpuas diri. “Terus lakukan berbagai gebrakan, terobosan, dan inovasi untuk meningkatkan keberhasilan di tahun berikutnya,” pungkas Edy.

Sebelum mengakhiri sambutan, Edy berharap melalui rapat tersebut PT Jamkrida Kalteng dapat terus tumbuh berkembang dengan baik, mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Tengah.

M. Abadi Soroti Plasma Tak Kunjung Usai. Realisasi Plasma 20 Persen Belum Sepenuhnya Terpenuhi

KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur M. Abadi, mendukung langkah masyarakat Kotawaringin Timur yang rencananya dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi demo di kantor Pemkab Kotim dalam menyampaikan aspirasinya kepada kepala daerah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN belum lama ini, pemberian hasil perkebunan plasma 20 pesen kepada masyarakat adalah aturan yang seharusnya dilakukan dan soal pola kemitraan (plasma).

“Dikotim ini memang sudah sejak lama sejak masuknya perkebunan kelapa sawit selain soal sengketa lahan yaitu tuntutan terhadap plasma sudah puluhan tahun, namun sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya, dan masih banyak perusahaan yang egan melakukan aturan tersebut”, ujar M. Abadi anggota Komisi I DPRD Kotim yang juga menjabat sebagai ketua praksi PKB tersebat di sampit (9/9/2025).

Menurutnya, masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak merealisasikan perkebunan plasma 20 persen kepada masyarakat, termasuk di wilayah Utara Kotim padahal wilayah ini palingan banyak kebun kepala sawit. “Seharusnya itu sudah menjadi aturan, tapi fakta di lapangan masih banyak perusahaan yang nakal dan tidak menjalankan aturan ini,” katanya.

Maka dari itu, wajar tambahnya, jika masyarakat terus menurut kepada perusahaan setempat karena memang selama ini 20persen dari dalam HGU itu tidak dilakukan.

Memang sebagian ada perusahaan yang sudah membangun plasma tapi kebanyakan itu diluar HGU dan lahan nya pun milik masyarakat yg dikerja sama kan kepada pihak perusahan.” ungkap Abadi.

Padahal sangat jelas perusahaan perkebunan kelapa sawit memang wajib membangun pola kemitraan dengan masyarakat sekitar, yang diwajibkan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti UU Cipta Kerja, untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau bentuk kegiatan usaha produktif lainnya.

Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan akses pada bisnis perkebunan sawit, mengelola hasil kebun, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Dasar Hukum dan Kewajiban Kemitraan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020): Mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas izin usaha perkebunannya, terutama bagi perusahaan yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya UU ini.

Peraturan Pelaksana (Permentan):Peraturan Menteri Pertanian seperti Permentan 18/2021 mengatur tata cara pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan, yang juga mencakup alternatif usaha produktif jika pembangunan kebun tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan.
Ada pun tujuan dan Bentuk Kemitraan
Peningkatan Kesejahteraan:Kemitraan ini adalah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

Seminar International Day of the World’s Indigenous People Pumpung Hai Borneo Resmi Dibuka: Komitmen Lindungi Eksistensi dan Martabat Masyarakat Adat Dayak

PALANGKA RAYA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) yang digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.

Gubernur menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat—khususnya masyarakat Dayak, dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045.

“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” tutur Gubernur Agustiar.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.

“Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpamengabaikan keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban”, ungkap Gubernur.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.

Pada kesempatan yang sama, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak.

Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Sebagaimana telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025 lalu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.

Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G. Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus. Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, Pengamat Transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Chairperson of KDCA Kinabalu Joana Kitingan, Wali Kota, Bupati, dan Pj. Kepala Daerah se-Kalteng, serta Delegasi dan peserta seminar dari Malaysia yakni Sabah & Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan seluruh masyarakat Borneo.

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro bincang santai bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman disela acara program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!” di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta. (foto/Dok BPJS Ketenagakerjaan)

JAKARTA, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan dukungannya terhadap inisiatif kolaboratif antara Grab Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam menghadirkan alternatif kesempatan berusaha dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program “Rekrutmen Mitra Digital: Menjadi Pengusaha UMKM Bersama Grab!”.

Kegiatan yang digelar di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, ini membuka ruang bagi ribuan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital sebagai Mitra Pengemudi maupun Mitra Merchant.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa transformasi ketenagakerjaan digital membawa peluang besar sekaligus risiko bagi para pekerja informal.

“Mitra digital menghadapi risiko kerja yang nyata, mulai dari kecelakaan hingga ketidakpastian di hari tua. Dalam kerja sama ini, mitra yang bergabung akan mendapatkan perlindungan jaminan kerja, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan satu bulan bebas iuran dari Grab. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kerja yang layak dan terlindungi,” ujar Pramudya.

Hingga Mei 2025, tercatat belasan ribu mitra Grab telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Grab, sudah 34 mitra menerima manfaat JKK dengan total klaim Rp489 juta, dan 14 mitra lainnya menerima manfaat JKM sebesar Rp588 juta. Salah satu kasus menonjol berasal dari mitra pengemudi Jabodetabek yang mengalami kecelakaan kerja, dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas plafon.

“Pekerja berhak bekerja keras dan bebas cemas dari seluruh kemungkinan risiko yang muncul. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai contoh pembangunan ekosistem ketenagakerjaan masa depan yang adaptif, inklusif, dan melindungi seluruh lapisan pekerja Indonesia,” lanjut Pramudya.

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, turut mengapresiasi langkah kolaboratif ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap transformasi UMKM berbasis digital.

“Digitalisasi adalah kunci masa depan UMKM. Platform seperti Grab menjadi jembatan antara pengusaha UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dalam kondisi sulit, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan, tapi peluang. Dan hari ini, Grab hadir memberi peluang itu,” ujar Maman.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menambahkan bahwa Grab hadir sebagai bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun yang ingin berusaha. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Grab hadir sebagai bantalan sosial. Lebih dari 50% Mitra Pengemudi Grab sebelumnya adalah korban PHK. Sekarang mereka punya penghasilan, akses pelatihan, dan bahkan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju,” jelas Neneng.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nursalam Halim, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah nasional ini dan siap mengadopsi semangat kolaborasi serupa di daerah.

“Apa yang dilakukan Grab dan Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan di tingkat nasional adalah contoh konkret perlindungan pekerja informal berbasis teknologi. Di Pangkalan Bun, kami siap mendorong sinergi serupa dengan pelaku UMKM, ojek online lokal, dan platform digital lainnya agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dari risiko kerja. Inilah bentuk kehadiran negara untuk semua lapisan masyarakat,” ujar Salam.

Dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Penyaluran Program BSU dengan Validasi Data Akurat

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang disalurkan kepada pekerja melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan. (Foto/Humas)

PANGKLAN BUN, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi pekerja dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional dan global.

Salah satu wujud nyata dari keberpihakan tersebut adalah melalui Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang disalurkan kepada pekerja melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Program BSU merupakan bantuan tunai langsung yang diberikan kepada pekerja formal yang terdampak kondisi ekonomi tertentu, seperti pandemi atau tekanan inflasi.

Program ini menyasar pekerja dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah agar tetap memiliki daya beli yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

BPJS Ketenagakerjaan berperan krusial dalam menyukseskan program ini dengan menyediakan data peserta aktif yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan.

Validasi dan ketepatan data menjadi elemen kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pekerja yang berhak menerima BSU harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.

2. Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, minimal sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah (misalnya, hingga bulan Juli tahun berjalan).

3. Memiliki gaji/upah di bawah Rp3.500.000,00 atau sesuai dengan batas upah minimum provinsi/kota/kabupaten masing-masing.

4. Bekerja di sektor non-ASN/TNI/POLRI dan bukan penerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

5. Bekerja di wilayah dengan status PPKM Level 3 dan 4, pada saat data penerima dihimpun (untuk periode BSU sebelumnya).

6. Memiliki rekening bank aktif yang sesuai dan terverifikasi agar dana BSU dapat langsung disalurkan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nursalam Halim, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya agar proses verifikasi dan validasi data pekerja berjalan cepat, akurat, dan transparan. “Sebagai lembaga yang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan, kami berkewajiban memastikan bahwa setiap pekerja yang memenuhi syarat mendapat akses terhadap bantuan ini. BSU bukan hanya bentuk dukungan finansial, tetapi juga bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan pekerja,” ujar Salam dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan pendampingan teknis kepada perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan atau kekeliruan dalam pelaporan data pekerja, yang berpotensi membuat hak mereka atas BSU tidak dapat diproses. BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tertentu. Bantuan ini diberikan untuk periode dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan total nominal Rp 600.000 (Rp 300.000 per bulan).

Program ini juga mendorong pekerja untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menunggak iuran, karena status keaktifan menjadi syarat utama dalam penerimaan bantuan.

“Kami melihat adanya peningkatan kesadaran dari pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan mereka aktif. Ini sangat positif karena manfaat jaminan sosial tidak hanya terbatas pada bantuan BSU, tetapi juga perlindungan jangka panjang seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT),” lanjut Salam.

Melalui sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha, Program BSU diharapkan menjadi bagian dari ekosistem perlindungan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Tak sekadar menyalurkan bantuan.

BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa seluruh pekerja Indonesia mendapatkan haknya untuk bekerja dengan aman, sejahtera, dan terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi.

Rotasi Jabatan. Leonard S. Ampung Jabat Plt Sekda Kalteng

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng saat menghadiri Rapat konsolidasi bersama Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo

PALANGKA RAYA,KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran pimpin rapat konsolidasi untuk menyusun langkah strategis dalam 100 hari masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Dalam rapat konsolidasi yang dipimpin oleh Gubernur H. Agustiar Sabran, salah satu agenda yang dibahas adalah penyampaian tentang rotasi pejabat pelaksana tugas Sekretaris Daerah, dari Katma F. Dirun, dengan jabatan definitif sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng, digantikan oleh Leonard S. Ampung yang saat ini masih menduduki jabatan definitif Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng.

Turut hadir Sahli Gubernur dan Asisten Setda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa rotasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalteng.

“Rotasi ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja birokrasi. Kita ingin tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah semakin baik, profesional, dan berdaya saing,” tutur Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pejabat Eselon II untuk berkreativitas, berinovasi, dan menunjukkan kinerja terbaik. Ini merupakan bagian dari komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semua pejabat harus punya ruang untuk berkembang. Tidak ada istilah anak emas, yang bekerja dengan baik, penuh dedikasi, tentu akan mendapat kepercayaan lebih,” tambahnya.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo turut menambahkan harapannya agar roda organisasi pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik, cepat, dan tepat sasaran.

“Kita harapkan organisasi di pemerintahan tetap on the track dan bisa bergerak cepat. Apalagi dengan recofusing atau efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres maupun arahan Kemendagri, diharapkan teman-teman semua bisa menyesuaikan dengan apa yang telah disepakati bersama,” kata Edy Pratowo. Selasa (22/02/2025).

Edy juga mengungkapkan bahwa pentingnya program organisasi ini dijalankan sesuai dengan dinamika yang ada, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan di Kalteng. Sesuai dengan kewenangan dan tahapan yang berlaku, Gubernur juga terus mendorong agar seluruh pihak dapat bekerja secara optimal. “Bukan berarti sebelumnya tidak bekerja dengan baik, namun pergantian adalah hal yang lumrah sebagai bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi”, ungkapnya.

Diinformasikan, berdasarkan keputusan terbaru, pelaksanaan tugas sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng terhitung mulai tanggal 21 April 2025, dipercayakan kepada Leonard S. Ampung.

Sebagai informasi, langkah ini mendapat dukungan luas sebagai wujud komitmen Gubernur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Dalam sambutannya, Plt. Sekda sebelumnya, Katma F. Dirun, menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang sering terjadi. Menurutnya, sebagai abdi negara, hal ini sudah menjadi bagian dari proses yang biasa dan harus diterima dengan sikap profesional.

“Saya berpesan agar setiap individu yang diberi amanah untuk menjalankan tugas dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga komitmen dalam pelayanan kepada masyarakat”, pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Sekda yang baru, Leonard S. Ampung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Sekda Provinsi Kalteng. Ia menyampaikan komitmennya untuk bekerja keras dalam mendukung visi dan misi pemerintah provinsi serta berkolaborasi dengan seluruh pihak demi kemajuan daerah.

“Kami akan berupaya maksimal dengan segala kemampuan dan talenta yang kami miliki untuk mendukung Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama-sama, kami akan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur serta menjalankan program-program prioritas yang telah dicanangkan demi kemajuan daerah ini”, tandasnya.

Inflasi Nasional 1,03 Persen. Mendagri Ingatkan Dampak Inflasi dan Soroti Panen Berlebih

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Rakor terkait Sekolah Rakyat di Gedung Sasana Bhakti Praja

JAKARTA,KALTENGTERKINI.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) per Maret 2025 terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi YoY pada Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 tercatat sebesar 1,03 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) pada Maret 2025 dibandingkan Februari 2025 berada di angka 1,65 persen.

Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Rakor terkait Sekolah Rakyat.

Rakor ini juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryartono, Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

Rakor tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (21/4/2025).

“Ini masih situasi yang terkendali, karena target kita nasional Indonesia adalah 2,5 persen, plus minus 1 persen. Artinya, kisaran antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Inflasi 1,03 persen masih oke, enak konsumen,” ucap Tito.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar tetap mewaspadai dampak angka inflasi tersebut terhadap produsen, terutama petani dan nelayan. Dia menyoroti kondisi panen berlebih (oversupply) pada komoditas beras dan jagung.

” Pemerintah melalui Bulog telah menetapkan kebijakan pembelian gabah kering di harga Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram. Itu cukup menggembirakan petani jika dilaksanakan secara konsisten,” tambahnya.

Mendagri juga mencatat, inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 menempati peringkat ke-34 dari 186 negara di dunia dan termasuk dalam kategori rendah. Sementara itu, di antara negara-negara G20, inflasi Indonesia berada di posisi ke-5 dari 24 negara. Sedangkan di tingkat ASEAN, inflasi Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 11 negara.

Namun, di tingkat daerah, beberapa daerah mencatat inflasi tinggi, seperti Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen, Papua Tengah 3,70 persen, dan Maluku 3,54 persen. Mendagri menyampaikan, angka ini sudah memberatkan konsumen, meski menyenangkan produsen. Namun bila produsen berasal dari luar daerah, maka yang diuntungkan justru bukan masyarakat setempat.

“Kalau 3,5 persen angka yang bisa ditoleransi, lebih dari itu hati-hati. Masyarakat sudah mulai kesulitan, di Papua Pegunungan ini gubernurnya baru, Pak John Tabo baru dilantik hari Kamis yang lalu. Nanti Ibu Ribka (Wamendagri), Pak Akmal Malik (Direktur Jenderal Otda) bisa telepon, mungkin dia tidak tahu di angka ini. Beliau baru masuk, perlu ada rapat bersama di sana,” tandasnya.

Hadir di Tournament Bola Voli, Thisia Agustiar Sabran Harapkan Gubernur Cup Dapat Terselenggara di 2025

Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran saat menyampaikan Perayaannya

PALANGKA RAYA,KALTENGTERKINI.CO.ID – Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Aisyah Thisia Agustiar Sabran menghadiri Pembukaan Open Tournament Bola Voli Wondr by BNI Palangka Raya CUP Tahun 2025, bertempat di Lapangan Bola Voli BNI Palangka Raya, Minggu (20/04/2025).

Turut hadir Branch Manager BNI Palangka Raya Gustianus Tambunan beserta jajaran, Kepala Dinas DP3APKB Provinsi Kalteng Linae V. Aden, Plt. Kadispora Provinsi Kalteng Johni Sonder serta Seluruh atlet & official Tournament Bola Voli “Wondr by BNI Palangka Raya CUP Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Aisyah Thisia Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi kepada BNI Palangka Raya yang telah menginisiasi dalam penyelenggaraan open tournament bola voli tahun ini yang diharapkan dapat melahirkan talenta berbakat dalam olahraga voli khususnya di Kalteng.

Menurutnya Olahraga Bola Voli adalah olah raga yang cukup diminati di Kalteng khususnya Kota Palangka Raya, hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi setiap diadakan tournament voli.

“Tidak hanya saat turnamen saja tetapi dalam keseharian kita lihat lapangan voli ada di mana-mana”, tutur Ketua TP-PKK Kalteng Aisyah.

Aisyah mengungkapkan harapannya agar ke depannya Kalteng bisa ambil bagian di kompetisi Proliga.

“Kita akan membuka seleksi untuk pemain lokal dari Kalimantan Tengah”, bebernya.

Selain itu, Thisia turut menyampaikan harapannya agar turnamen bola voli Gubernur Cup dapat diselenggarakan pada tahun 2025 ini.

Ia mengatakan bola voli bukan sekedar olahraga saja melainkan juga sarana untuk membangun karakter yang kompetitif, membangun kerjasama antar individu yang baik serta teknik berkomunukasi yang efektif, hal ini tentu kita perlukan dalam menghadapi tantangan global guna menuju generasi Indonesia emas khususnya di Kalteng.

Fikri Haikal Pimpin PKC PMII Kalteng.Sri Widarnani Ajak Pemuda dan Mahasiswa Bangun Kalteng

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Provinsi Kalteng) Sri Widanarni mewakili Gubernur Kalteng menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Minggu (20/04/2025).

Rapat kerja ini mengusung Tema “Spirit Baru PMII Kalteng Sebagai Akselerator Pembangunan Daerah.

Turut hadir Ketua Mabimba PKC PMII Kalteng Riduan Syahrani, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Palangka Raya serta Anggota PMII

Asisten Ekbang Sri Widanarni saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng menyambut baik digelarnya kegiatan Rapat kerja ini, yang diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan dan ide-ide kreatif dan inovatif, relevan dengan kebutuhan Kalteng serta selaras dengan program pembangunan Daerah.

Asisten Ekbang Sri juga mengucapkan selamat dan sukses atas dilantikannya pengurus cabang koordinator PMII Kalteng.

“Dengan dilantiknya pengurus yang baru, semoga dapat membawa PMII lebih maju, lebih berinovasi dan menghasilkan kader-kader terbaik dalam menjalankan program organisasi tentunya untuk membangun Provinsi Kalteng dan NKRI.

Lebih lanjut disampaikan, Mahasiswa dan pemuda adalah sebagai agen perubahan serta calon pemimpin di masa depan.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada PMII untuk terus meningkatkan kualitas anggotanya agar mampu menjadi generasi yang berintelektual, berakhlak mulia, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat dan Negara. Saya juga berharap agar PMII Kalimantan Tengah ikut serta berkontribusi dan berkolaborasi, mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah”, simpulnya.

Sebagai informasi, Ketua Umum Pengurus Besar PMII M. Shaflyullah Cokro resmi melantik kepengurusan baru untuk periode mendatang. Fikri Haikal dipercaya sebagai Ketua PKC PMII Kalteng, sementara Ayu Kristanti resmi dilantik sebagai Ketua Kopri PKC PMII Kalteng.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar PMII M. Shaflyullah Cokro menyampaikan apresiasi atas soliditas kader PMII di Kalteng. Ia juga menaruh harapan besar agar kepengurusan baru mampu memberikan kontribusi strategi untuk pembangunan di Kalteng khususnya.

“Saya berharap PKC PMII yang baru dilantik ini dapat menjadi akselerator kemajuan peradaban dan juga kemajuan daerah,” tandas Shaflyullah Cokro.