Penulis: Jhony Sanjaya. S

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kalangan Dewan meminta kepada Dinas Pendidikan Kotim untuk memantau sekolah-sekolah yang melakukan pungutan untuk biaya perpisahan siswa usai kelulusan.

Pasalnya, baru-baru ini ada keluhan orangtua siswa yang mengeluhkan biaya perpisahan yang dianggap membebani para siswa khususnya bagi siswa yang kurang mampu, ungkap Anggota DPRD Kotim, Megawati, Selasa (7/6/2023).

Dirinya menilai, acara perpisahan sekolah usai kelulusan tidaklah terlalu penting, yang penting adalah makna dari kelulusan itu sendiri, bagaimana perjuangannya bersama orangtua selama mengenyam pendidikan, sehingga itu menjadi penyemangat bagi mereka (siswa) untuk melanjutkan pendidikanya ke jenjang yang lebih tinggi dan belajar lagih giat lagi.

Boleh saja mengadakan perpisahan siswa, tapi tidak harus dilakukan dengan biaya-biaya perpisahan, apalagi sampai membebani para siswanya, karena tidak semua siswa yang secara ekonominya mampu.

Pihaknya berharap ini menjajdi catatan ke depannya, pihak Pemkab melalui Dinas Pendidikan harus memperhatikan ini.

“Mereka sudah bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selalujutnya kita sudah sangat bersyukur, jangan tambah beban lagi buat mereka”, tegas Megawati .

Menurutnya, perpisahan memiliki makna emosional bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Namun, pihak sekolah juga harus memperhatikan kondisi kemampuan oratua siswa.

Kalau pun harus dilakukan acara perpisahan sekolah, tentunya tidak selalu dibebankan kepada siswa, harus disesuaikan dengan kemampuan oratua siswanya masing-masing.

Megawati menyarankan sekolah dapat membuat acara perpisahan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa yang lulus sebagai bekal mereka nanti kedepannya. Misalkan ceramah inspirasional, kegiatan sosial yang lebih bermakna atau makan bersama dan lain-lain.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Dadang Prianto resmi dilantik menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menggantikan Anang Kapiliyus dari partai Demokrat yang telah meninggal dunia satu tahun yang lalu.

Pelantikan PAW ini dipimpin Ketua DPRD Kotim, Dra. Rinie Anderson dalam acara Rapat Paripurna Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kotim di ruang rapat DPRD setempat, dan dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, serta sejumlah komponen SKPD, Selasa (6/6/2023).

Disela pelantikan, Ketua DPRD Kotim, Dra. Rinie Anderson mengharapkan agar pejabat pengganti bisa melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah janji yang diucapkan.

Dengan diisinya kembali posisi yang lowong tersebut harus dijalankan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab selaku wakil rakyat.

“Dadang nantinya akan menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD”, ucap Rinie.

Usai pelantikan, Dadang Prianto mengatakan dirinya siap melanjutkan perjuangan alm. Anang Kapiliyus serta siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat, meskipun dirinya menjabatan hanya tinggal setahun setengah .

“Namun bagi saya tidak masalah dengan jabatan yang cukup singkat ini, saya akan berjuang secara maksimal di dapil saya yaitu Dapil V, dan pada Pileng mendatang saya akan maju kembali menjadi anggota Legislatif “, ujar Dadang.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Tidak lama lagi kita akan merayakan hari Raya Idul Adha, oleh sebab itu harus dipastikan agar hewan-hewan yang akan ditqurban nanti harus dalam kondisi sehat.

Diharapkan masyarakat yang akan membeli hewan qurban nanti harus hati-hati dan teliti terlebih dulu sebelum membeli, pastikan hewannya dalam keadaan sehat, tidak sakit, ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah, Senin (5/6/2023).

Juliansyah juga mengimbau kepada para pengusaha hewan qurban supaya memeriksa kesehatan hewan qurbannya terlebih duhulu sebelum dijual kepada masyarakat dan pastikan kondisi hewannnya sehat agar aman dikonsumsi, karena ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan konsumennya.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Peternakan Kotim untuk melakukan pengecekan semua kesehatan hewan yang akan diqorbankan, jangan sampai mengorbankan hewan yang sedang sakit.

Disamping itu, para pemilik hewan qurban juga harus proaktif dalam berkaodinasi dengan dinas kesehatan supaya hewannya bisa dicek kesehatannya, ucapnya.

“Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban bahwa Daging Hewan Qurban harus memenuhi persyaratan Asuh yakni Sehat, Utuh dan Halal. Makanya, kepada pihak Dinas Peternakan supaya dapat memastikan bahwa hewan qorban yang dijual tersebut, sehat dan layak untuk dipotong sebagai hewan korban”, terangnya.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hairis Salamad, mengatakan pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran APBD 2023.

Pihaknya berharap agar Pemkab dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan APBD guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga tepat sasaran dan sesuai Perda yang disepakati.

Disamping itu, ia juga menegaskan kepada Pemkab setempat untuk segera melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang sudah disepakati dan sahkan bersama sehingga menjadi perda.

Hal ini mengingat pentingnya pelaksanaan APBD dalam menggerakkan pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, dirinya minta apa yang sudah tertuang dalam Perda APBD 2023 wajib dilaksanakan, baik itu pembangunan fisik hingga non fisik, ungkapnya, Senin (5/6/2023)

Hairis menambahkan, APBD 2023 merupakan instrumen yang vital dalam pembangunan daerah. Hingga saat ini pelaksanaan Perda APBD 2023 belum terlaksana sepenuhnya oleh Pemkab.

“Tentunya ini diharapkan tidak menghambat jalannya program pembangunan yang telah direncanakan, khususnya pekerjaan non fisik harus segera dilaksanakan dan bila selesai pun wajib hukumnya untuk dibayar”, ujar Hairis politisi PAN.

Ia menambahkan, Pemkab telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan daerah dan dengan pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan transparan.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Prestasi yang ditoreh oleh siswa SMK Negeri 1 Cempaga Kotawaringin Timur dengan menciptakan motor bertenaga listrik, turut menjadi kebanggan bagi kalangan DPRD Kotim.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hj. Mariani, mengapresiasi kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK ) Negeri 1 Cempaga atas prestasinya yang luar biasa dengan menciptakan sebuah inovasi yakni konversi sepeda motor listrik.

“Kami harap prestasi ini bisa terus dikembangkan sehingga membawa manfaat bagi masyarakat dan masa depan para siswa itu sendiri. Saya sangat bangga dengan siswa SMK Negeri 1 Cempaga, saya pun berharap ini menjadi contoh bagi sekolah yang ada di Kotawangin Timur untuk bisa melahirkan karya dan inovasi baru, kami yang duduk di Lembaga DPRD Kotim ini sangat mendukung hal tersebut “, ujar Mariani, Senin (5/6/2023).

Menurutnya prestasi para siswa SMK Negeri 1 ini wajib menjadi perhatian pemerintah daerah. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Bupati Kotim Halikinoor yang juga memberi perhatian dengan meluncurkan inovasi Konversi Motor Listrik tersebut Bersama dengan Wakil Bupati, Irawati.

Dia juga mengharapkan hal ini tidak hanya sampai disini saja, tapi bisa mensuport atau mendukung pihak sekolah untuk lebih mengembangkan inovasi tersebut, tidak hanya motor listrik saja, tapi juga karya-karya lain, sehingga memberi semangat bagi mereka (siswa) untuk terus berinovasi dan berkarya untuk bangsa dan negara, sehingga turut mengharumkan nama baik Kotim khususnya dan umumnya Provinsi Kalteng.

Sebelumnya, Bupati Kotim, Halikinnor mengapresiasi konversi sepeda motor listrik yang diberi nama Saga Electric Vehicle, karya para siswa SMKN 1 Cempaga.

Orang nomor satu di Kotim tersebut bersama Wakil Bupati Kotim Irawati memimpin peluncuran motor listrik tersebut, Sabtu (3/6/2023).

“Saya atas nama Pemerintah Daerah memberikan apresiasi pada siswa-siswi SMKN 1 Cempaga yang sudah luar biasa membuat terobosan, inovasi berupa sepeda motor listrik non-emisi,” ucap Halikinnor.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui dinas terkait diharapkan melakukan singkronisasi data masyarakat penerima bantuan sosial. Sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Khozaini. Dimana menurutnya agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bisa optimal dan tepat sasaran.

“Data yang dimiliki oleh pemkab harus singkron dengan data yang ada di tingkat desa, hingga RT, sehingga proses penyaluran bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan,” sebutnya.

Dengan data yang sinkron sambungnya, maka bantuan yang didistribusikan kepada masyarakat penerima tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan di kabupaten setempat.

“Jangan sampai nanti akibat data tidak sinkron itu masyarakat yang ekonominya baik-baik saja malah menerima bantuan tersebut. Tentu ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah pusat,” ingat dia.

Politikus Partai Hanura itu menambahkan, bantuan sosial tentu sangat berarti bagi masyarakat selaku penerima yang memang kurang mampu dalam meringankan beban hidup keluarga mereka sehari-hari.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diharapkan lebih mengoptimalkan dana bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk kepentingan daerah.

“Khususnya untuk kepentingan pembangunan, pemkab mesti mengoptimalkan peran dana CSR ini agar outputnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan berinvestasi,” ungkap Anggota DPRD Kotim, H Hairis Salamad.

Hairis menyarankan Pemkab Kotim agar bisa fokus dan lebih teratur dalam penggunaan anggaran sosial dari pihak keriga tersebut sehingga tidak salah sasaran. Pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah daerah yang terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dalam hal pembangunan.

“Dengan adanya dana CSR tersebut akan berdampak positif terharap keuangan daerah untuk membantu menopang proses pembangunan di daerah ini. Terpenting adalah bisa terukur dan fokus untuk kegiatan pembangunan,” tegas Hairis.

SAMPIT KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pengendalian inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus dilakukan secara berkelanjutan agar daya beli masyarakat terus membaik.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Darmawati menyarankan, pemerintah daerah agar membuat instrument upaya pengendalian inflasi ini. Pihaknya siap mendukung, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran yang diperlukan, misalnya untuk subsidi bahan pangan murah untuk masyarakat.

“Meski Lebaran sudah berlalu, saya harap upaya pengendalian inflasi terus dilakukan. Kalau tidak, dikhawatirkan inflasi kembali naik sehingga membebani masyarakat,” ingat Darmawati.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi selama ini. Pemerintah kabupaten dibantu pemerintah provinsi gencar melakukan upaya-upaya, khususnya melalui pasar murah dan pasar penyeimbang.

Langkah ini dinilainya cukup efektif. Terbukti sepanjang bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri lalu, harga bahan pangan relatif stabil dan inflasi juga tetap terkendali. Pasar murah dan pasar penyeimbang yang didukung Bulog serta pihak terkait lainnya, sangat membantu masyarakat.

Darmawati berharap upaya ini bisa dilanjutkan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian inflasi. Terlebih terhadap komoditi-komoditi yang sering berkontribusi menjadi pemicu inflasi seperti beras, gula, bawang dan lainnya.

“Harus dilakukan terus-menerus agar inflasi di daerah kita tetap terkendali. Dinas Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan diharapkan terus memantau perkembangan harga serta stok bahan pokok sehingga bisa cepat kita antisipasi dan carikan solusinya,” ujarnya.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Pemerintah pusat berencana mendirikan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD setempat.

Diyakini akan membawa dampak positif yang besar bagi daerah, salah satunya Kotim bisa menjadi rumah untuk menghasilan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas jika memang rencana tersebut terealisasi.

Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson, berharap pendirian UPTP BLK ini berjalan lancar sehingga bisa segera beroperasi. Pemerintah daerah dinilainya sangat serius, dibuktikan dengan hibah lahan yang sudah diserahkan untuk pembangunan UPTP BLK tersebut.

Kehadiran BLK ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan kerja. Tujuannya agar masyarakat mempunyai daya saing tinggi di bursa kerja dengan memiliki keterampilan kerja mumpuni.

“Kami di DPRD mendukung penuh program ini. Kami minta Dinas Tenaga Kerja untuk terus memonitor agar bisa membantu jika dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kendala. Kita semua harus mendukung program ini,” tegas Rinie, Rabu (17/5/2023).

Sebelumnya tim dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuktikan komitmen mereka untuk membangun UPTP BLK Kotim dengan mengalokasikan anggaran Rp800 juta untuk tahap awal pembangunan.

Tanah yang dihibahkan untuk pendirian UPTP BLK tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 4,5. Tanah seluas 4,3 hektare itu sebelumnya ditempati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain itu juga ada lahan seluas 20 hektare di Jalan Jenderal Sudirman km 16 yang sudah disiapkan. Rencananya tanah di km 4,5 akan dibangun bangunan UPTP BLK, sedangkan di km 16 disiapkan untuk pengembangan dan kegiatan lapangan.

SAMPIT, KALTENGSATUNUSANTARA.COM – Kaum milenial di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama yang sudah menyelesaikan pendidikan dan kembali ke desanya, agar berpatisipasi dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

“Jangan ragu untuk tampil di pilkades serentak mendatang, baik laki-laki hingga perempuan. Bangunlah desa mu supaya semakin maju, baik dari segi pembangunan kesehatan dan pendidikan hingga ekonomi,” ajak Anggota DPRD Kotim Rudianur, Senin (15/5/2023).

Wakil ketua DPRD Kotim ini mengaku kaum milenial ini tentunya punya semangat yang kuat dalam bekerja dan ia yakin jika mereka dapat kepercayaan dari masyarakat pasti akan mampu membawa perubahan desa lebih baik.

“Apalagi baru lulus sarjana, secara otomatis banyak inovasi atau ide-ide cemerlang dalam membangun desanya. Maka dari itu sangat disayangkan bila peminat dari kalangan milenial ini kurang,” ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bakal mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dari jadwal semula. Hal ini untuk menghindari agar tidak berbenturan dengan agenda penting Pemilu 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kotim rencananya akan menjadwalkan pada bulan September 2023 yang dilaksanakan di 77 desa. Lebih cepat sebulan dari jadwal sebelumnya pada Oktober 2023.